BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Pada hari Kamis 29 Februari 2024 telah diselenggarakan Forum Organisasi Perangkat Daerah Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY. Forum OPD ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan guna menjaring masuran, saran, atau aspirasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY. Acara ini dihadiri oleh berbagai OPD di lingkungan Pemda DIY, Pemerintah Kabupaten/Kota DIY, serta instansi vertikal yang ada di DIY. Dalam Forum OPD ini terdapat 3 (tiga) narasumber yaitu Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto S.E. dan Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta, Deni Mulyana, S.IP., M.M.

Dalam Forum OPD ini disampaikan mengenai strategi, arah kebijakan, serta program Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY yang dipaparkan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY, Drs. Teguh Suhada, M.Si. Kemudian dilanjutkan pemaparan dan diskusi oleh narasumber dan peserta Forum OPD. Disampaikan oleh Kepala Istana Kepresidenan Yogyakarta, Deni Mulyana, S.IP., M.M. mengenai prinsip keprotokolan, rangkaian kendaraan, serta berbagai isu yang berkenaan dengan pelayanan terhadap pimpinan. Selanjutnya Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto S.E. menyampaikan mengenai pentingnya Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY untuk mempunyai Crisis Centre yang digunakan sebagai sarana untuk menangkal berbagai isu-isu yang terjadi seperti isu politik, kebersihan, dan isu lainnya baik yang di level nasional maupun lokal.

Kegiatan Forum OPD Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY memberikan banyak aspirasi, masukan, serta kritik yang digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Tahun Anggaran 2025. Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Forum OPD Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY.

Telah dilaksanaan pelantikan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dengan pejabat definitif  Drs. TEGUH SUHADA, M.Si.  dengan jabatan sebelumnya Sekretaris Badan Kepegawaian Daeah DIY (III a) pada tanggal 2 Februari 2024. Sebagai informasi sebelumnnya jabatan Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY dijabat oleh Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A. (Asisten Sekda DIY Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat) selaku Plt dari tanggal 1 November 2023 sampai dengan 1 Februari 2024.

Pada acara ini sambutan pertama oleh mantan Plt Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY Ir. Sugeng Purwanto, M.M.A, beliau menyampaikan bahwa kegiatan di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol banyak yang insidential bahkan tanpa didukung anggaran sehingga sebagai pejabat pengawas, administrator harus cermat dan bijaksana dalam mengantisipasi permasalahan tersebut, meningkatkan kedisiplinan dan kinerja sehingga bisa mempertahankan peringkat kinerja atau bahkan menaikkan peringkat. Tak lupa Bapak Sugeng penyampaikan terima kasih atas sambutan dari rekan Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY selama menjabat sebagai Plt dan memohon maaf apabila selama bergabung terdapat kesalahan dan kekhilafan.

Sambutan kedua diberikan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol yang baru Bapak Teguh Suhada , menekankan bahwa antar pegawai harus meningkatkan hubungan baik dengan saling menyapa maupun melakukan diskusi menuju target kinerja yang lebih baik, melakukan review lagi terhadap penataan ruangan agar terjadi efektifitas dan effisiensi ruang tanpa meninggalkan estetika, selain itu memberi pengarahan tentang beberapa kegiatan non budgeter untuk diarahkan menjadi kegaiatan yang teranggarkan.

Terakhir, sambutan oleh bu Tri Sumardiyati selaku Kepala Bagian Administrasi memberi pengarahan untuk kehati-hatian dalam kelengkapan pertanggungjawaban kegiatan , harus mengacu pada peraturan yang ada , memaksimalkan penggunaan aplikasi SRIKANDI dalam korespondensi surat.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Pemilu 2024, dipandang perlu adanya Layanan Hotline Posko Pemantauan Pemilu 2024.

Layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin melaporkan dan berkonsultasi terkait situasi pemilu di wilayah DIY. Dengan layanan ini, diharapkan potensi gesekan di masyarakat dapat segera diindentifikasi dan ditangani secara efektif bersama mitra penyelenggara pemilu yang lain. Berikut terlampir Surat Edaran yang bisa di unduh terkait informasi penting layanan Hotline Posko Pemantauan Pemilu 2024.

SE Hotline Posko Pemantauan Pemilu 2024

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda DIY menyelenggarakan Sosialisasi Implementasi Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Keuangan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah DIY pada tanggal 22 November 2023. Kegiatan ini dilakukaan secara offline di Gedung Abimanyu Unit 9 lantai 3 dan dihadiri oleh PPK, para PPTK beserta pelaksana di Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta Kasubag Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro-Biro di Lingkungan Setda DIY.

Acara ini dibuka oleh Ibu Tri Sumardiyati, S.IP, selaku Kepala Bagian Administrasi Biro Umum, Hubungan Masyarakat, dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi tanda tangan elektronik dan kartu kredit pemerintah daerah  ini dilakukan untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan administrasi keuangan. Pada saat ini, masih banyak pihak di lingkungan Setda DIY yang belum mengimplementasikan tanda tangan elektronik.

Sesi pertama dimulai dengan sosialisasi mengenai tanda tangan elektronik oleh narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disampaikan oleh Bapak Iwan Sutardi Budi Santoso S.T., M.Eng selaku Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dan Ibu Anik Budiati, S.Kom., M.Eng. selaku Pranata Komputer Muda. Pada kesempatan ini, narasumber menyampaikan langkah-langkah pengimplementasian tanda tangan elektronik serta pengenalan fitur-fitur untuk memudahkan penggunaan tanda tangan elektronik pada dokumen keuangan.

Pada sesi kedua, dilakukan sosialisasi mengenai kartu kredit pemerintah daerah oleh narasumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang disampaikan oleh Ibu Chrestina Erni Widyastuti SE.,M.Si selaku Kepala Bidang Pengelola Kas Daerah. Narasumber menyampaikan bahwa saat ini penggunaan KKPD belum diimplementasikan di instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dikarenakan masih menunggu kesiapan bank penyedia. Proses persiapan terus dilakukan agar di tahun 2024, KKPD sudah bisa digunakan untuk mendukung rencana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memulai 100% transaksi non tunai. (RB)