BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Home Berita Media Digital sebagai Optimalisasi Transparansi Publik
Total kunjungan: 89

Media Digital sebagai Optimalisasi Transparansi Publik

Penilaian Pengunjung: / 1
KurangTerbaik 

Jakarta, (10/12/2019) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) mengadakan serangkaian kegiatan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2019. Berbagai kegiatan mulai dari Festival musik, film dan rangkaian diskusi mewarnai peringatan Hakordia tahun ini. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan yang terbuka untuk umum. Diantara berbagai kegiatan yang dilakukan, KPK menyelenggarakan Festival Media Digital Pemerintah Tahun 2019, dengan tema yang diangkat adalah Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital untuk Transparasi Informasi Pelayanan Publik’.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antara Humas Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah untuk bersama-sama berbagi pengetahuan, informasi, serta solusi dalam menghadapi tantangan di era disrupsi informasi saat ini, dalam konteks mengawal proses pelayanan informasi public yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Festival Media Digital diadakan 2 hari (9 dan 10 Desember 2019) serta dihadiri praktisi Humas Kementerian / Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN. Menghadirkan narasumber professional diantaranya Bapak Wicaksono @NdoroKakung, Muhammad Faisal (Youth Laboratory), Amanda Valani (Narasi TV), Martin Anugrah (Cameo Project), Agung Yudha (Twitter) dan praktisi dari pemerintah seperti Lilik Henry Ristanto (Kabag Humas Jateng).

Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dilanjutkan dengan FGD yang melibatkan 2 narasumber Irjen Kominfo Doddy Setiadi, penggiat Medsos Wicaksono @NdoroKakung dengan moderator Shanaz Soehartono.

Laode mengatakan, humas atau Dinas Kominfo saat ini harus mampu mengoptimalkan pemanfaatan media digital untuk transformasi layanan kepada masyarakat yang lebih efektif. "Humas atau Dinas Kominfo itu menjadi wajah dari pemerintahan, termasuk didaerah. Sehingga humas KPK sendiri sangat hati-hati dalam mengelola medsos dan website. Website harus memberikan informasi yang cepat dan tepat sesuai kebutuhan masyarakat, bahkan kami ingin website dalam beberapa bahasa, bukan hanya bahasa Indonesia. Pembaca websitenya banyak dari luar negeri," jelasnya.

Menurut Laode, tantangan pemerintah jauh lebih sulit dalam hal pengelolaan infromasi publik. Dengan maraknya media sosial, pemerintah khususnya Humas harus terus meningkatkan kapasitas SDM untuk menyesuaikan perkembangan zaman. "Hoaks banyak muncul, disinilah tugas pemerintah untuk segera meluruskannya," tutup Laode.

Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Imam Pratanadi bersama Kepala Bagian Humas Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji berkesempatan hadir mengikuti acara tersebut. Imam menyampaikan, peran Humas menjadi sangat sentral bagi penciptaan citra pemerintah, apalagi di era disruptif. SDM Humas diharapkan terus meningkatkan kapasitas demi menyesuaikan perkembangan teknologi informasi. Keikutsertaan kegiatan ini menjadi salah satu wadah peningkatan kapasitas dimaksud.

Pada hari kedua, peserta dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama terdiri dari 2 kelas yang berbeda, yaitu Kelas Strategi Optimalisasi Media Sosial yang diisi pemateri dari CEO Kreavi, Humas Jateng, Humas PLN, dan Youth Laboratory, dan Kelas Konten Kreator Media Sosial yang diisi pemateri dari Cameo Project, Narasi TV, dan Indonesia Baik. Sesi kedua, KPK menghadirkan narasumber dari Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. 4 platform utama media sosial tersebut menerangkan tips dan trick yang bisa dilakukan oleh praktisi Humas dalam mengoptimalkan tools yang ada di masing-masing platform.

Festival Media Digital Pemerintah 2019 ditutup oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang. Saut berharap peringatan Hakordia kembali dirayakan tahun depan. "Terima kasih kegiatan ini mudah-mudah tahun depan kita bikin lagi. Tapi kemarin ada yang bilang hari antikorupsi nggak usah dirayakan, boros katanya. Ya dirayain aja korupsi terus, apalagi nggak dirayain. ini membuat kita hafal apa yang kita kerjakan, maksudnya jangan pernah berpikir kegiatan hari ini tidak ada manfaatnya. Paling nggak kita yang di sini yakin," kata Saut di gedung ACLC Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (10/12). Saut juga berpesan untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebab, ia mengatakan rekam jejak digital dalam media sosial saat ini dijadikan pertimbangan lembaga pemerintahan dalam merekrut karyawan.

Pejabat

Pejabat Biro Umum dan Protokol Setda DIY

Bantuan Teknis

Dokumentasi

Online User

Design templateOnline User