BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Yogyakarta (26/01/2021) jogjaprov.go.id ? Program vaksinasi sudah dimulai pada tanggal 14 Januari 2021 diawali oleh sejumlah tokoh publik. Keberhasilan program vaksinasi tersebuat memerlukan dukungan aktif dari masyarakat. Peran media dalam edukasi dan publikasi bagi publik sangat diperlukan. Terutama untuk ?menyampaikan informasi yang benar kepada publik mengenai tujuan dan manfaat vaksinasi. Sehingga, dapat menangkal informasi HOAX yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19, pemerintah menggalakkan program vaksinasi Covid-19 yang? bertujuan untuk; mengurangi transmisi (penularan), menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat Covid -19, melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial, ekonomi serta mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd imunity). Vaksin bukanlah obat. Vaksin diberikan pada orang yang sehat untuk mencegah penyakit tertentu yang menjangkiti orang tersebut. Oleh karena itu, setelah vaksinasi kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Vaksinasi bukan menggantikan protokol kesehatan.

?Vaksinasi, Publikasi dan Edukasi bagi Publik? dilaksanakan hari ini di Gedung Wisanggeni, Unit 8, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Acara terebuat menghadirkan narasumber Eko Suwanto, ST, MSi selaku Ketua Komisi DPRD DIY dan Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas RSUP Dr. Sardjito, Banu Hermawan, S.H., M.H.Li.

Banu melaporkan hasil vaksinasi yang telah dilakukan sampai saat ini yaitu, dari 1.121 vaksin yang telah dibuka ada 1.117 vaksin yang telah diberikan dan ada 4 paket vaksin yang rusak. Kerusakan ada pada jarum suntik yang akan digunakan untuk vaksin. Sejauh ini tidak ditemui Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang berat sehingga Vaksin dapat dikatakan aman.

Banu menambahkan, sampai saat ini vaksin diberikan secara gratis kepada prioritas penerima vaksin yaitu; Nakes (TNI, POLRI, Aparat), para pemuka (Tokoh masyarakat, agama, pelaku perekonomian strategis,perangkat pemerintahan), tenaga pendidik (Dosen, guru, pendidik lainnya), Aparatur, dan masyarakat rentan (dari aspek geospasial, sosial, ekonomi, dan perekonomian lainnya).

Pada pertemuan tersebut, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, S.T., M.Si mengusulkan kepada RS sardjito agar kuota ?vaksin di DIY ditambah untuk mengikutkan rekan-rekan media menjadi prioritas penerima vaksin. Begitupula dengan teman-teman yang bertugas di shelter, cleaning service rumah sakit, supir ambulance, apakah mereka juga masuk dalam prioritas fasilitasi vaksin.

Eko menambahkan, ada 3 hal yang mendasar yang terkait dengan vaksin. Yang pertama laju pertumbuhan Covid-19 harus bisa direm betul karena jumlah vaksin yang terbatas. Yang kedua adalah ?peningkatan protokol kesehatan. Kepada seluruh ?warga masyarakat DIY selalu dihimbau untuk menaati protokol kesehatan selagi menunggu kuota vaksin berikutnya. Dan yang terakhir, sangat diharapkan adanya dukungan anggaran (APBD) dari Pemda untuk mendukung operasional gugus tugas berbasis kelurahan dan desa selama statusnya adalah tanggap darurat.

Acara FGD ini diselenggarakan secara luring dengan peserta terbatas dan secara daring melalui aplikasi zoom. FGD? dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Drs. Imam Pratanadi, M.T. dan dipandu oleh Kepala Subbag. Publikasi, Dokumentasi dan Media Massa, Humas Pemda DIY, Dr. Wahyu Riawanti, S.Pt., M.P. (Fk)

HUMAS DIY

?