BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KUNJUNGAN STUDI KOMPARASI PENERAPAN RB DAN SAKIP PROVINSI SULAWESI UTARA (25 Januari 2023)

Assalamu?alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua

?

Yang saya hormati Ketua beserta rombongan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, perwakilan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dan hadirin sekalian.

?

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir bertemu dan berdiskusi dalam rangka Kunjungan Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan sehat wal?afiat.

?

Atas nama masyarakat serta Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Saya mengucapkan ?Sugeng Rawuh, Selamat Datang? di Yogyakarta kepada seluruh rombongan yang hadir hari ini.

?

Hadirin sekalian,

?

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) DIY 2022 kembali meraih predikat AA, dan terhitung sudah menjadi yang kelima kalinya berturut-turut tertinggi di Indonesia, sejak tahun 2018 lalu. Selain SAKIP, Reformasi Birokrasi DIY meraih predikat A, mempertahankan predikat yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Prestasi yang diterima DIY adalah sebuah motivasi untuk meningkatkan pelayanan. Saat ini, ASN di DIY memang sudah berubah secara pola pikir. Aparatur DIY telah berubah dari pangreh praja menjadi pelayan masyarakat (public servant). Pelayanan publik pada pemerintah adalah mutlak. Pemerintah wajib melayani, membangun akuntabilitas, menguatkan nilai publik dari setiap outcome pembangunan yang dicapai, dan peka terhadap perubahan, karena perubahan merupakan keniscayaan.

Kami menempatkan ASN tidak hanya sebagai pekerja kantoran pada sektor publik, tapi juga dia dibebani pemahaman sebagai pekerja peradaban (insan peradaban). Tuntutan-tuntutan perubahan zaman akan dapat dijawab oleh DIY melalui perubahan mindset tersebut. Bahwa ASN tidak sekedar menjadi pekerja kantoran yang punya kewajiban melayani masyarakat saja, tapi merupakan pekerja peradaban yang memang harus terus mengikuti perubahan zaman.

Pemerintah Daerah dalam upaya untuk membangun praktik good governance dan birokrasi SATRIYA Ber-AKHLAK tidak dapat dilakukan secara instan. Terdapat tahapan yang dibangun dari level bawah sampai atas secara berjenjang, dari output-outcome sampai dengan pengukuran dampak kepada publik. Semua daerah baik kabupaten/kota maupun provinsi memahami apa yang menjadi tujuan perubahan birokrasi, sehingga hal itulah yang mampu mengantarkan SAKIP dan RB DIY menjadi percontohan di Indonesia.

?

Hadirin sekalian,

?

Kami juga memegang teguh dasar filosofi Hamemayu Hayuning Bawana dalam rangka melaksanakan pembangunan dalam manajemen pemerintahannya. Hamemayu Hayuning Bawana sebagai cita-cita luhur untuk menyempurnakan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya daerah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan.

?

Dengan dasar filosofi tersebut, maka kondisi yang ingin dicapai yaitu ?Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah?. Guna mewujudkan hal tersebut, aparatur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat membangun pola pikir, sikap, dan perilaku sehari-hari dalam bekerja dan berinteraksi dengan memperhatikan dan memegang teguh ajaran moral ?sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh? (konsentrasi, semangat, percaya diri dengan rendah hati, dan bertanggung jawab). Sifat-sifat inilah yang diharapkan dapat menjiwai seorang aparatur dalam menjalankan tugasnya.

?

Keberhasilan pembangunan di DIY juga tidak lepas dari peran DPRD sebagai lembaga legislatif meliputi komunikasi, kerjasama dan koordinasi.

?

Demikian sekiranya sedikit gambaran yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar dalam pertemuan ini.

?

Terima kasih.

?

Wassalamu?alaikum Wr. Wb.

?