BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Home Berita PERKUAT KETAHANAN PANGAN DI DIY, DEWAN PANGAN GELAR RAPAT KERJA DAERAH

PERKUAT KETAHANAN PANGAN DI DIY, DEWAN PANGAN GELAR RAPAT KERJA DAERAH

Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar dari suatu bangsa, maka kebutuhan akan pangan sangatlah penting dalam menunjang ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat dan dalam hal ini menjadi tantangan yang harus mendapatkan prioritas.

?

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur DIY Sri Sulktan Hamengku Buwono X dalam paparan sambutan tertulisnya yang sekaligus sebagai Keynote Speech yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunaan Setda DIY Dr.Ir. Didiek Poerwadi siang tadi (Rabu,28/5) di Gedung Unit VIII lantai III Komplek Kepatihan Yogyakarta.

Menurut Gubernur DIY Wilayah DIY dengan sumberdaya alam dan social budaya yang beragam, dan tingkat pertumbuhannya yang tinggi harus dipandang sebagai karunia Illahi guna mewujudkan ketahanan pangan ini. Kebutuhan yang besar harus diimbangi dengan peningakatan produksi pangan, karena jika tidak ada upaya untuk meningkatkan produksi pangan, maka akan menimbulkan masalah antara kebutuhan dan ketersediaan yang harus dipenuhi.

Terkait dengan hal tersebut Gubernur DIY lebih jauh mengatakan bahwa konsep yang digunakan tidak semata-mata pendekatan dari sisi produksi saja. Akan tetapi konsep ketahanan pangan dapat meliputi meningkatkan produksi, memperbaiki distribusi dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang dilakukan dengan pendekatan keunggulan komaratif dan kompetitif. Jenis dan ragam pangan di sini trandas Gubernur DIY bukan hanya berarti beras., tetapi dapat berupa semua produk tanaman pangan dengan mengutamakan swasembada.

PLT Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY Ir. Arofah Nur Indriyani.M.Si melaporkan bahwa Rapat Kerja Daerah Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti oleh 75 orang pejabat dan instansi terkait baik dari Pemda DIY, Kabuipaten/Kota se DIY serta dari para pakar perguruan tinggi di DIY dngan menghadirkan nara sumber Bupati Kulonprogo serta pakar yang berkompeten dibidangnya dari UGM Yogyakarta berlangsung sehari.

Dibagian lain sambutannya melalui Didiek Purwadi Gubernur DIY mengatakan memang tidak bisa dipungkiri, bahwa ketidak seimbangan antara permintaan dan penawaran pangan sering terjadi dan kita seringkali menyalahkan factor cuaca atau alam sebagai dampak dari peruabahan iklim yang tidak menentu. Maka dengan adanya upaya dari segenap unsure terkait diharaapkan daapat memperoleh pencapaian yang ideal, yaitu dengan harapan tidak ada lagi kelangkaan pangan dan terlebih dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta dapat meningkatkan daya saing.

Menyinggung upaya untuk mewujudkan sumberdaya pangan local Gubernur DIY minta agar pembangunan pertanian di DIY dapat bersinergi dengan pembangunan wilayah pedesaan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan taraf kehidupan social dan perekonomian masyarakat setempat.

Mengingat bidang pertanian memegang peranan penting dalam pencapaian target produksi pangan local, tandas Gubernur DIY pembangunan pertanian tidak lagi hanya dapat dilakukan melalui kebijakan di dalam sector pertanian, tetapi juga harus merevitalisasi bidang pertanian. Untuk itu diperlukan komitment yang kuat dari seluruh sector untuk mendukungnya. Pada prinsipnya pertanian tetap harus dimajukan dalam format menuju pertanian modern, dengan membuka peluang partisipasi warga masyarakat desa.

Sementara itu Bupati Kulonprogo dr.H.Hasto Wardoyo.SP.OG(K) dalam paparan hasil pengamatannya blusukaan di kantong-kantong kemiskinan di Kulonprogo yang masih mencapai angka 23 % angka kemsikinannya mengatakan bahwa orang miskin akan tetap tinggi selama tidak mau merubah perilakunya yang cenderung boros dan konsumtif. Apalai kebanyakan kemiskinan itu terjadi disentra-sentra strategis produksi pangan ini sangat memprihatinkan.

Sebagai contoh penderes kepala di wilayah Kulonprogo punya hp lebih dari satu, kalau hp 1 diisi pulsa Rp.5000 saja kalau hpnya 2 sudah Rp.10.ribu sementara deres kelapa sekali panjat hanya dapat Rp.5 ribu. Ini berarti nombok. Belum lagi cost social masyarakat yang masih tinggi.(Kar/Skm)

Pejabat

Pejabat Biro Umum dan Protokol Setda DIY