Yogyakarta (25/03/2021) ? Biro Umum Humas dan Protokol Kembali menggelar Srawung Online #3 yang dikemas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring. Kepala Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY Imam Pratanadi mengatakan kegiatan rutin yang digelar setiap bulan ini bertujuan untuk sharing knowledge antar sesama pengelola admin media sosial pemerintah.
?Saya berharap dengan menghadirkan narasumber dapat menambah informasi dan meningkatkan kapasitas terutama dalam pengelolaan media sosial pemerintah,? ujarnya saat membuka FGD secara daring, Kamis (25/3). Mengambil tema Kupas Tuntas Tata Kelola Media Sosial Pemerintah,
Biro Umum Humas dan Protokol mengundang Pranata Humas Kemensetneg RI Efa Febryana dan Wahyu Aji dari Good News from Indonesia.'Dalam paparannya, Efa menjelaskan sebagai praktisi humas harus dapat memahami tugas dan fungsi institusi serta mampu merencanakan agenda setting terkait kehumasan, alur kerja dan manajemen krisis. Media sosial dalam pemerintah, lanjutnya, memiliki fungsi yang cukup strategis.
Digital Government PR juga berfungsi sebagai diseminasi, penyerapan dan menjaga legitimasi. Dalam pemanfaatan media sosial, ada beberapa fungsi yang harus diperhatikan yaitu kolaboratif, engagement dan humanize the brand serta informasi. Selain itu, menurutnya, humas juga memerlukan adanya analisa media sebagai bahan output. Efa menjelaskan sebaiknya ada pembagian tim sehingga ketika terjadi krisis dapat segera diatasi.
Sementara itu, Wahyu Aji dari GNFI mengatakan tujuan dari aktivitas media sosial adalah peningkatan jumlah followers dan ?meningkatkan engagement atau interaksi. Dalam media sosial pemerintah perlu dikemas konten-konten positif untuk mencapai tujuan tersebut.
?
Medsos sekarang bukan sekadar main-main, tapi bisa jadi media efektif untuk melaksanakan fungsi kehumasan,? jelasnya. Wahyu menjelaskan ada beberapa tantangan dalam pengelolaan media sosial pemerintah saat ini yaitu bad news is a good news, komentar netizen yang semakin massif dan viralnya konten yang tidak relevan. ?Beda dengan media atau pers, ketika ada bad news, humas pemerintah harus bisa menonjolkan good news yang lain,? terangnya.
Ia melakukann survey sederhana mengenai konten apa yang publik butuhkan dari akun media sosial pemerintah. Mayoritas menginginkan konten berisi informasi pelayanan public dan informasi mengenai wisata atau event serta program pemerintah yang penting diketahui publik. Untuk dapat memfasilitasi keinginan public ini, humas pemerintah terutama yang mengelola media sosial harus menciptakan micro commitment. Misalnya, dengan melakukan kolaborasi dengan OPD lain atau komunitas, mengoptimalkan fitur dan mengevaluasi hasilnya. (in)