Indikator makro Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup baik pada beberapa bagian. Angka Indeks Pembangunan Manusia menempati peringkat 4 nasional, Indeks Kesejahteraan Rakyat peringkat 3 nasional, usia harapan hidup pun termasuk yang terpanjang di Indonesia.

Namun demikian, realitas pembangunan DIY belum baik: angka pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata nasional, angka kemiskinan tinggi, pengangguran terdidik tinggi, serta kesempatan kerja terbatas. Hal itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, saat memberikan sambutan pengarahan pada acara Rapat Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Triwulan II Tahun 2014 di Hotel Inna Garuda, hari ini (24/07), yang dihadiri Wakil Gubernur DIY, Sri Paduka Paku Alam IX, bupati dan walikota se-DIY serta seluruh kepala SKPD Pemda DIY dan perwakilan Kabupaten/Kota.?

Untuk itu, Sri Sultan berharap para kepala SKPD untuk bekerja secara inovatif dan kreatif namun tetap dengan kaidah tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan kepada bupati dan walikota, Sri Sultan juga berharap untuk bersama-sama membangun DIY melalui upaya koordinasi yang lebih baik, optimalisasi integrasi program, serta harmonisasi tatakala waktu.

?Dalam menilai kinerja, saya juga berpandangan tidak sekadar mementingkan aspek serapannya saja tetapi fisik dan ketepatan sasaran program juga menjadi faktor kunci keberhasilan pembangunan. Oleh karenanya dengan kondisi keterbatasan potensi sumber daya kita, mari lebih cermat merumuskan program dan kegiatan yang secara langsung mampu mengurai segala kerterbatasan yang kita miliki,? ajak Sri Sultan.

Sementara itu, dalam paparan kinerja triwulan II yang disampaikan Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, terungkap bahwa kinerja serapan DIY secara nasional masih cukup rendah yaitu urutan 23 dari 34 provinsi. Selain disebabkan faktor internal seperti adanya sisa lelang, keterlambatan SPJ, maupun kesalahan penempatan aliran kas, serapan juga dipengaruhi faktor eksternal seperti kebijakan Pemerintah mengenai penangguhan dana bantuan sosial.

Dari hasil penilaian kinerja SKPD, 37,04% pelaksanaan serapan sudah sangat baik, 35,15% masuk kategori baik, dan 27,21% masih kurang baik. Realisasi fisik APBD tertinggi diraih Kabupaten Sleman sedangkan progres pengadaan barang/jasa tertinggi diraih Kabupaten Kulonprogo.

Pada kesempatan tersebut, Sri Sultan juga menyerahkan rapor kinerja Triwulan II dimana untuk kategori Pengguna Anggaran (PA) capaian kinerja tertinggi diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat DIY sedangkan capaian terendah diraih Dinas Pariwisata DIY. Untuk kategori Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), capaian tertinggi diraih Balai Pengelolaan Sumber Daya Air DIY dan yang terendah adalah Satuan Polisi Pamong Praja DIY.

Acara rapat pada hari ini juga menghadirkan Kepala LKPP, Ir. Agus Raharjo, MSM, yang memberikan paparan mengenai persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Seusai paparan, acara dilanjutkan dengan dialog yang dipandu Sekda DIY, Drs. Ichsanuri. (hdi)