Semangat reformasi yang digulirkan telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembanynan dengan mempraktekkan prinsip-prinsip good governance.

Demikian disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada pertemuan Evaluasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah DIY melalui prinsip-prinsip Good Governance Pemda DIY yang juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar siang tadi (Kamis,21/08) di Hotel Royal Ambarukmo,Yogyakarta yang diselenggarakan Bappeda DIY.

Menurut Kepala Bappeda DIY Drs, Tavip Agus Rayanto.MSi bahwa perbaikan governance dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem ini diimplementasikan secara ?self assesment? oleh masing-masing instansi pemerintah secara mandiri merencanakannya, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta mendapatkannya kepada instansi yang lebih tinggi.

Tandas Kepala Bappeda bahwa untuk mengetahui sejauhmana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan evaluasi untuk mendapatkan suatu peningkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersbeut. Peningkatan ini diharpakn dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanatkan dalam RPJM Nasional/RPJMD.

Adapun peningkatan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparautur Negara dan Reformasi Birokrasi Npmor 25 tahun 2012 yaitu Katagori AA dengan nilai >85 ? 100 interprestasinya memuaskan, Katagori A nilai >75 ? 85 interprestasi sangat baik. Katagori B nilai >65 ? 75 interprestasi baik dan perlu perbaikan dan Katagori CC . 50 ? 65 interprestasi cukup, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar dan katagori C >30 -50 interprestasi kurang dan katagori D >0-30 interprestasi sangat kurang.

Sementara tujuan dilakukannya evaluasi akuntabilitas kinerja instansi tahun 2012 selain untuk memperoleh informasi tentang implementasi Sisten AKIP, menilai akuntabilitas kinerja instanasi pemerintah ,untuk memberikan saran perbaikan peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instasni pemerintah juga untuk memonitor tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi meliputi: Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan SAKIP dan pencapaian kinerja organisasi, Eavaluasi terhadap penerapan SAKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan evaluasi sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi serta dalam penyusunan dan katagori hasil evaluasi pemerintah daerah.

Sedangkan untuk peringkat yang didapat Pemda DIY dari Tahun 2010-2013 peringkat I (pertama) dengan nilai 77,12 diperoleh Pemerintah DIY tahun 2013 merupakan tertinggi nasional, dan Tahun 2014 ini DIY secara khusus mendapatkan perhatian dari Menteri PAN dan RB.

Melihat kondisi sebagaimana dipaparkan Kepala Bappeda DIY secara panjang lebar tersebut Menteri PAN dan RB mengapresiasi apa yang dilakuan DIY dan hal ini menjadi contoh daerah-daerah lainnya untuk melakaukan hal yang sama untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, di mana masyarakat saat ini mulai menuntut peningkatan pelayanan tersebut ?

?Saya bangga setelah mendengarkan paparan, setelah sekian lama saya mendobrak, memberi nilai dan kadang?kadang orang terima kadang-kadang mesem, jadi hari ini saya menemukan Icon,bisa menunjukkan begini lho caranya, dan telah setahun yang lalu terkait dengan Reformasi Birokrasi ini saya laporkan Presiden . sampai-sampai hal ini dilaporkan presiden 4 kali selama dalam 6 bulan . Bahkan kalau melihat apa yang dilakukan Reformasi Birokrasi di Jogja biarpun kota kecil sama dengan sebuah Negara ? tandas Men PAN dan RB.

Dibagian lain Men PAN dan RB mengatakan bahwa ?DIY ini hanya dalam sekian tahun nilainya naik menjadi 72,12 atau 7 point, saya akan malu kalau gak saya naikkan kali ini ? lanjut Azwar Abubakar setelah menyaksikan paparan secara lengkap capaian yang dilakukan Pemda DIY tersebut.

Mengakhiri sambutannya Gubernur DIY dalam kesmepatan itu mengatakan bahwa tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan bersih (clean govermen) dapat diwujudkan apabila tercipta sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengupayakan peningkatan kulaitas pelayanan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang dilandasi profesionalisme, transparansi, efektifitas dan akubtabilitas di dalam penyelenggaraannya. Sementera perubahan harus diperhatikan pemerintah daerah adalah membangun moral obligation dan membangkitkan sense of mission dalam setiap pelaksanaan tugasnya dengan memperhatikan values, structure and organization change, corporate, culture, vision and mission driven, standardization, system and procedures, competency ang professionalism, and staffing and job descriptions.(kar/skm).