Sebagai upaya keseluruhan penanggulangan bencana, implementasi tahapan rehabilitasi harus dikaitkan dengan tahapan lain. Dalam pengertian ini, bukan saja kegiatan-kegiatan rehabilitasi yang berhubungan dengan tahap prabencana dan tanggap darurat, melainkan juga berhubungan dengan tahap rekonstruksi.

Demikian sambutan Wakil Gubernur DIY ketika menghadiri Program Rehabilitasi, Rekonstruksi Masyarakat dan Permukiman Berbasis Komunitas (REKOMPAK) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kemeterian PU dan Perumahan rakyat kamis (20/11) pagi tadi, di Hunian Tetap panggungrejo, cangkringan, Kabupaten Sleman.

Lebih jauh, Wagub DIY menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap REKOMPAK yang telah berdedikasi dalam upaya membangkitkan lagi kelangsungan hidup masyarakat Yogyakarta, khususnya pasca terjadinya bencana alam seperti Gempa Bumi maupun erupsi Gunung Merapi.

?Untuk tetap melanjutkan kelangsungan hidup para warga korban erupsi Merapi bulan Oktober 2010 silam, melalui REKOMPAK telah mampu membangun kembali ribuan rumah dan prasarana masyarakat terkena dampak bencana. Untuk itu, ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada Ditjen Cipta karya Kementerian PU dan jajarannya, beserta mitra kerja lainnyasebagai lembaga donor? ungkap Wagub DIY.

Sementara itu menurut Imam S. Ernawi, selaku Dirjen Cipta Karya Kemtenterian PU dan Perumahan Rakyat bahwa pembangunan Huntap merujuk pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor pemukiman melalui pendekatan relokasi permukiman dari kawasan Bencana ke area yang lebioh aman. ?Relokasi ini dilakukan di lahan milik warga sendiri, mandiri, dan atau di tanah yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah atau relokasi kolektif? lanjut Ernawi

Sebagai ungkapan syukur sekaligus berbagi pengalaman dan pengetahuan, maka diselenggarakanlah Kenduri Budaya ?Gunung Omah?: Permukiman Berbasis Pengurangan Risiko Bencana dan Eco ? Settlement yang dihadiri oleh Dirjen Kementerian PU dan Perumahan Rakyat beserta jajarannya, Wakil Gubernur DIY, Wakil Bupati Sleman, perwakilan BAPPENAS, BNPB, World Bank Office Jakarta, dan kementerian keuangan. (ham/skm)