BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

YOGFYAKARTA (17/04/2014)Portal .jogjaprov.go.id. ? Kedepan Badan Kepegawaian Negara (BKN dapat menjadi instansi yang bermartabat yang dapat menjadi acu banding oleh Instansi Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan manajemen

dan pelayanan di bidang

kepegawaian.

Untuk itu pejabat yang baru dilantik ini hendaknya dapat melanjutkan kebijakan peningkatan kompetensi dan martabat Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan UU No.5 Tahun 2004 tentang Apartur Sipil Negara. Dimana pada tingkat pelaksanaan harus menyesuaikan dinamika perkembangan jaman.

Hal demikian dikemukakan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika melantik Drs.Purwanto.M.M sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional I Jateng-DIY yang baru menggantikan Dr.H.Edy Wahyono yang mendapat tugas baru sebagai Direktur Kinerja Pegawai pada Direktorat Kinerja Pegawai BPN Pusat di Jakarta. pelantikan dilaksanakan tadi pagi (Kamis,17/04) di Bangsal Kepatihan,Yogyakarta yang juga dihadiri Kepala BKN Pusat Eko Sutrisno.

Menurut Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kompetensi harus diwujudkan dalam pencapaian tingkat profesionalisme dan produktivitas kinerja yang mampu menghasilkan peningkatan pelayanan public dan daya saing. Hanya dengan kriteria seperti itu, harapannya akan terbangunnya pemerintah bersih dalam penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik benar-benar akan bisa terwujud.

Oleh karena itu profesionalisme BKN sebagai lembaga Pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian harus bisa menjadi acuan bagi pegawai negeri sipil, profesionalisme dalam penyediaan layanan publik yang berkualitas ,akuntabel sangat diharapkan publik. Dengan Komitmen BKN? harus? lebih sensistif dan responsive terhadap perubahan lingkungan internal maupun? eksternal organisasi.

Harapan? Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwon X, BKN sebagai lembaga Pembina Manajemen Kepegawaian yang bermartabat, harus? berkomitmen untuk merusmuskan serta mengimplementasikan norma, standard dan prosedur di bidang kepegawaian secara konsisten, serta menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral yang membentuk citra positif BKN.

Selain itu? Gubernur? DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,mengingatkaan bahwa SDM yang berkualitas kurang memperoleh peluang untuk berkembang, karena alasan Keterbatasaan anggaran, sehingga untuk? membuat penghargaan kepada PNS tidak optimal juga. Beban anggaran yang sangat berat untuk mewujudkan revenue yang memadai dari seluruh pegawai sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, sehingga motivasi bagi SDM birokrasi untuk meningkatkan kualitasnya juga tidak optimal.

Sehubungan dengan hal tersebut Sultan berharap ditengah tuntutan kompetisi global, birokrasi kita justru mengalami kemunduran karena akumulasi berbagai persoalan kepegawaian yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu identifikasi dan inventatrisasi persoalan-persoalan kepegawaian di dalam birokrasi sangat penting agar dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang tepat.

Mengakhiri sambutannya Gubernur DIY menegaskan kembali bahwa kualitas dan kesejahteraan Pegawai, tuntutan kompetisi global, penerapan otonomi dan Visi Negara Kesatuan RI merupakan perspektif yang perlu diakomodir dalam mengkritisi dan merumuskan kebijakan kepegawaian ke depan di negara kita.? kepada Pejabat yang baru dilantik Sultan, mengharapkan agar dapat melanjutkan dan meningkatkan impelementasi kebijakan yang ada, sehingga lebih mampu menjembatani persoalan-persoalan kepegawaian di DIY dengan kebijakan kebijakan di tingkat Pusat.

Pelantikan dan pengambilan Sumpah Kepala BKN Regional I yang baru selaian ditandai dengan pengucapan Sumpah,penandatangan berita acara Sumpah/Janji dan Pakta Integritas dihadapan Kepala BKN Pusat Eko Sutrisno dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Acara? dilanjutkan dengan serah terima jabatan Kepala BKN yang lama kepada Kepala BKN yang baru ditandai dengan penyerahan memori jabatan.

Turut hadir dan menyaksikan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Drs. Purwanto.MM selaku Kepala BKN Regional I Jateng-DIY Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan Pejabat SKPD DIY .? ( Kar/Skm)