BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Yogyakarta (27/06/2024) jogjaprov.go.id – Tindakan korupsi memerlukan penanganan dan pengendalian yang terus menerus. Gerakan-gerakan anti korupsi juga dapat diterapkan pada  lingkup paling kecil, yaitu lingkungan rumah tangga, seperti misalnya cara hidup yang sederhana. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol (UHP) Setda DIY, Teguh Suhada saat memberikan sambutan pada acara Sosiaslisasi Anti Korupsi “Mengenal Untuk Menghindar” di ruang Wisanggeni Unit 8, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada Kamis (27/06).

Sosialisasi yang diselenggarakan oleh Biro UHP kali ini menghadirkan narasumber Aniek Juliarini selaku perwakilan PAK SIJI (Penyuluhan Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa). Disampaikan oleh Aniek bahwa kata korupsi dari arti katanya saja sudah tidak baik, ASN dan PPPK sebagai pelayan masyarakat yang merupakan bagian dari pemerintah harus melakukan hal baik supaya kita bisa memberikan pelayanan yang bebas dari praktik korupsi.

Tindakan korupsi yang kerap ditemukan dalam lingkungan pemerintah diantaranya masalah dalam pengadaan barang dan jasa, praktik gratifikasi, penyelewengan anggaran perjalanan dinas, dan penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. “Hasil temuan untuk KLP (Kementerian, Lembaga, Pemerintah) 99% bermasalah pada pengadaan barang dan jasa serta masih ditemukan praktik gratifikasi” ungkap Aniek.

Pada sosialisasi yang dihadiri oleh para pejabat, ASN serta P3K DIY dilingkungan Biro UHP Setda DIY ini, juga disampaikan hal-hal yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan perbuatan yang terindikasi mengarah kepada praktik korupsi, yakni berani menolak jika menerima gratifikasi secara langsung dan apabila tidak dapat menolak bisa melaporkan dalam kurun waktu 30 hari kepada KPK.  “Penyebab dari tindakan korupsi itu serakah karena pelaku korupsi itu bukan orang yang kekurangan, tidak mengenal namanya miskin atau kaya, adanya kesempatan juga menjadi godaan” pungkasnya.