BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

gbe/n/dErhIsTi[mw[yogk/t

SAMBUTAN

PENYERAHAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) KEPATUHAN ATAS BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

KEPADA PEMERINTAH? DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 Januari 2020

Assalamu?alaikum Wr.Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Saya hormati seluruh hadirin yang berbahagia,

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga kita semua masih diperkenankan untuk hadir sekaligus bersilaturahmi pada kesempatan ini dalam keadaan selamat dan sehat sejahtera.

Kita menyadari, bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan. Pengelolaan keuangan negara sekaligus menjadi bagian pengejawantahan amanah masyarakat kepada pemerintah, merefleksikan pola demokrasi, dan sebagai upaya kendali atas integritas pemerintah dalam upaya mempertegas prosperity development.

Perlu kita syukuri bersama, bahwasanya pada hari ini, Pemda DIY akan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Atas Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019 Kepada Pemerintah? Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Perlu saya sampaikan sekali lagi, bahwa sebagai wujud dari amanat UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana dalam pasal 3 ayat (1), disebutkan bahwa ?Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan? dan kepada? Pemda DIY telah dilakukan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019 oleh BPK Perwakilan Provinsi DIY. Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY yang telah melaksanakan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2019.

Nilai-nilai integritas, independensi dan profesionalisme BPK Perwakilan? DIY telah berperan serta membangun administrasi keuangan Pemda DIY. Bukan berperan sebagai layaknya penyidik yang mencari kesalahan-kesalahan, BPK Perwakilan DIY telah menjadi cucuk lampah dan mitra navigasi, menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan impelementasi tata pemerintahan yang baik di DIY. Bagi Pemda DIY, kemitraan dengan BPK adalah tradisi, dalam balutan kohesi profesionalitas, tanpa menabrak rambu-rambu regulasi.

Kami semua tentunya bersyukur dan menerima hasil pemeriksaan atas pengelolaan berbagai anggaran ini. Penyerahan LHP? Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan bahan untuk instrospeksi Pemerintah Daerah DIY, tentu dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Belanja Daerah DIY. Terkait rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK RI kepada kami, yaitu klasul penyetoran atau pengembalian kelebihan pembayaran, sebagian besar telah diselesaikan sebelum pemeriksaan berakhir, dan yang belum menyetorkan akan segera dilakukan penyetoran. Sementara untuk rekomendasi yang memerlukan perubahan kebijakan dan atau perlu penyusunan kebijakan baru, akan kami selesaikan sesegera mungkin.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Saya berharap, di masa mendatang,? Pemerintah Daerah DIY dapat meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran pemerintahan. Oleh karena itu,? kami mohon dukungan dan kerjasama dari semua pihak, serta mohon bimbingan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DIY.

Demikian yang dapat Saya sampaikan. Mari wujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dilandasi nilai-nilai positif, dan jadikan integritas sebagai fondasi utama, karena integritas adalah kunci membangun peradaban yang berkualitas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kita semua. Aamin.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu?alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Januari 2020

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X