BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Sekretaris Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta

Sambutan Penerimaan

KULIAH KERJA LAPANGAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Yogyakarta,? 27 Januari 2020

----------------------------------------------------------------------------

Assalamu?alaikum? Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati, Pimpinan Rombongan Kuliah Kerja Lapangan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo;

Bapak/Ibu, tamu undangan serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia.

Terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puja puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan rahmat, nikmat? dan karunia-Nya, kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat dan sejahtera.

Selamat datang kepada adik-adik mahasiswa di Yogyakarta, kota yang tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memilih Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai obyek Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Melalui KKL yang dilaksanakan ini, diharapkan adik-adik mahasiswa sekalian bisa berdiskusi, saling berbagi pengalaman maupun menambah wawasan. Untuk itulah kami akan selalu berusaha dapat membantu seoptimal mungkin, agar KKL ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda yang telah disepakati. Dan adik-adik sekalian dapat memperoleh masukan maupun data yang dibutuhkan.

Hadirin sekalian,

Sebagai pengantar pertemuan pada hari ini, perkenankanlah kami untuk memberikan selayang pandang mengenai Daerah Istimewa Yogyakarta, atau untuk lebih singkatnya disebut DIY. DIY lahir dari penggabungan dua kerajaan otonom, yaitu Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan tahun 1755 dan Kadipaten Pakualaman yang didirikan tahun 1813.

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang diakui kedaulatannya. Pemerintah Hindia Belanda mengakui dua kerajaan tersebut sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri.

Pada masa pendudukan Jepang, Yogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau Kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara Republik Indonesia, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan yang feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur dan penyelenggaraannya yang lebih dekat dengan demokrasi dibanding dengan daerah-daerah lain di Indonesia, dimana perkembangan ini berlangsung dalam waktu yang relatif cepat.

Pada saat ini, Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Kadipaten Pakualaman dipimpin oleh Sri Paduka Paku Alam IX, yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

Selanjutnta terkait dengan maksud dan tujuan KKL adik-adik mahasiswa sekalian, di tempat ini telah hadir bersama kita perwakilan dari instansi terkait yang akan menjelaskan lebih lanjut. Kami yakin ada banyak hal menarik yang tentunya akan menambah wawasan kita semua.

Kami rasa itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dalam pertemuan ini semua hal yang menjadi pertanyaan di sesi tanya-jawab nanti, adik-adik mahasiswa dapat memperoleh masukan maupun jawaban yang lengkap dan memuaskan. Selamat berdiskusi dan kami berharap KKL berjalan lancar.

Sekian. Terima kasih,

Wassalamu?alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,? 27 Januari? 2020

SEKRETARI DAERAH

DAERAH? ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Drs.R. KADARMANTA BASKARA AJI