BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

WORKSHOP DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

gbe/n/dErhIsTi[mw[yogk/t


SAMBUTAN

WORKSHOP DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN


Yogyakarta, 12 Februari 2020

?


------------------------------------------------------------------

?


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,



Yang Kami hormati seluruh hadirin dari Kementrian/Lembaga; DPPU Provinsi Banten Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timu dan Bali; DPPKP Kabupaten; Rekan-rekan dari Bappeda; Mitra Perbankan


Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Kita dapat hadir di acara ini dalam keadaan sehat, bahagia dan tanpa kekurangan sesuatu apapun.


Kepada? hadirin yang berasal dari luar Yogyakarta, saya ucapkan ?Selamat Datang?. Yogyakarta telah tumbuh menjadi salah satu pusat pendidikan, budaya dan pariwisata terkemuka di Indonesia. Yogyakarta juga dikenal sebagai kota cyber, kota toleransi, sekaligus kota unik yang memiliki dua wajah. Di satu sisi adalah simbol tua yang berbalutkan nilai-nilai tradisi leluhur kerajaan Jawa, dan di sisi lainnya merupakan wajah gemerlap modernitas.



Hadirin sekalian,


Infrastruktur adalah isu yang menjadi jantung pemerintahan Presiden? Joko Widodo. Menurut Laporan Global Competitiveness Report 2018 dari World Economic Forum, infrastruktur Indonesia mendapatkan nilai 67 dari 100, dengan kinerja buruk terutama pada indikator seperti konektivitas jalan, kualitas jalan, kepadatan kereta api, dan konektivitas pengiriman via kapal. Indonesia bertengger di peringkat 71 dari 140 negara yang diteliti, di bawah India (63), Thailand (60), Malaysia (32), Cina (29), dan Singapura (1).


Hasil kajian tersebut layak menjadi sebuah dasar kebijakan, dimana pembangunan infrastruktur dapat mengubah kehidupan masyarakat. Hal ini terutama berlaku di pulau-pulau terpencil di Indonesia timur dan desa-desa kecil di Kalimantan, sama halnya seperti di kawasan bisnis di Jakarta.


Visi Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah ?Mewujudkan Sistem Pembiayaan Perumahan Jangka Panjang yang Berkelanjutan, Efisien, dan Akuntabel?. Perumahan, sebagai salah satu kebutuhan pokok, masih menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pengelola otoritas kebijakan.


Berbagai masalah masih melingkupi pembangunan kawasan perumahan. Beberapa permasalahan yang masih menjadi PR antara lain: masih tingginya angka defisit rumah dan rumah kosong; kawasan kumuh dengan rumah tidak layak huni (RTLH); kemitraan dan keswadayaan masyarakat yang masih rendah; masalah daya beli masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM); penguasaan tanah skala besar yang tidak berkeadilan; serta belum terbangunnya sistem kelembagaan dan tata kelola perumahan.


Permasalahan-permasalahan di atas dapat menjadi unsur disruptif yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini sebenarnya adalah resiko logis atas perkembangan jaman di era Revolusi Industri 4.0.


Untuk itulah,? Saya sangat mengapresiasi tema acara ini, yaitu ?DJPI Berkarya, Konsumen Ceria?. Tema yang dipilih dengan jelas menunjukkan tekad untuk memberikan produk terbaik bagi konsumen dan stakeholder DJPI.


Hadirin sekalian yang saya banggakan,


Perlu dipahami, bahwasanya disrupsi berasal dari konsumen itu sendiri. Di era modern seperti sekarang, sebuah bisnis adalah pendekatan mengelola ?rasa?. Hal ini disampaikan oleh Teixeira dalam artikelnya ?Disruption Starts with Unhappy Customers, Not Technology? yang dimuat di Harvard Business Review. Teixeira menyatakan bahwa konsumen-lah yang sejatinya menghembuskan fenomena disrupsi, sebagai reaksi atas buruknya pelayanan yang mereka dapatkan. Tentunya kita semua berharap agar DJPI selalu memberikan yang terbaik, agar tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin kuat.


Melihat fakta di atas, apa yang seharusnya dilakukan pemerintah di era digital nan disruptif ini? Jawabannya sederhana: Menjaga kohesi sosial!? Di era inilah pelayanan pemerintah akan dibandingkan dengan kemudahan dan kenyamanan penggunaan teknologi secara mandiri oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Mari bekerja bersama, dalam rangka mewujudkan Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja.


Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat melaksanakan workshop! Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa senantiasa meridhoi? dan melindungi upaya kita dalam membangun Indonesia. Terima kasih.


Wassalamu?alaikum Wr. Wb.


Yogyakarta,? 12 Februari 2020


GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA




HAMENGKU BUWONO? X