BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamu?alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya hormati,

• Bapak Afnan Hadikusumo, dari Komisi V Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

• Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan;

• Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;

• Rekan dari Komisi Pemberantasan Korupsi RI;

• Inspektur Utama BKKBN;

• Kepala Perwakilan BPKP DIY beserta jajarannya;

• Hadirin sekalian.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam agenda Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa/ Kalurahan Tingkat Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hadirin sekalian yang Saya hormati,

Desa merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional, dan pengelolaan keuangan desa yang efektif serta pembangunan desa yang berkelanjutan, sangatlah vital untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif, dan merata di seluruh negeri.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, desa-desa di Indonesia diberikan kewenangan untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Namun, pengelolaan keuangan desa ternyata bukanlah hal yang mudah, terutama bagi desa-desa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, pembangunan desa juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan desa di Indonesia:

1. Kompetensi dan kapabilitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa menjadi tantangan yang nyata, terutama dalam hal penyusunan anggaran, agar pemanfaatan dana desa menjadi tepat sasaran dan sesuai dengan aturan.

2. Pengelolaan keuangan desa yang kadang tidak transparan dan aspek tanggung jawab moral, dapat menyebabkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah seringkali disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

3. Konflik antara kelompok masyarakat dapat terjadi akibat minimnya skill sumber daya aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

Sementara itu, tantangan dalam pembangunan desa di Indonesia antara lain:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur;

2. Kurangnya akses terhadap teknologi dan informasi;

3. Ketergantungan pada sektor pertanian dan perikanan menjadi kendala dalam meningkatkan perekonomian desa.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan konsep good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Good governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Konsep ini dapat terlaksana dengan baik melalui tertib administrasi.

Hadirin sekalian,

Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa/ Kalurahan juga selaras dengan Refomasi Kalurahan yang digagas oleh Pemda DIY. Reformasi Kalurahan di DIY, saat ini sudah menjadi urgensi, seiring upaya perbaikan tata pemerintahan Kalurahan, terutama untuk mengatasi berbagai tantangan di sektor keuangan, sumber daya manusia, regulasi dan budaya pemerintahan.

Selanjutnya, Reformasi Kalurahan memiliki misi agar masyarakat dapat meningkatkan kapasitas dan keterlibatan mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan seperti Badan Permusyawaratan Desa, bisa menjadi mitra Pemerintah Kalurahan, agar pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga ekonomi Kalurahan meningkat.

Untuk reformasi pemberdayaan masyarakat, Kalurahan diharapkan dapat melakukan pembinaan, pendampingan, pembinaan teknis melalui pendekatan lintas sektor. Saya optimis, bahwa semua itu bisa terlaksana dengan baik, apabila prinsip-prinsip good governance bisa diterapkan secara optimal oleh lembaga kalurahan/desa.

Dengan visi seperti itulah, saya menyambut baik dan mengapresiasi acara ini.? Akhir kata, seiring doa memohon ridho-Nya dan mengucap ?Bismillaahirrahmaanirrahiim?, acara Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa/ Kalurahan Tingkat Regional Daerah Istimewa Yogyakarta, saya buka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa berkenan meridhoi kita semua, sehingga acara ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan dan tata kelola keuangan desa.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu?alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Yogyakarta, 18 Juli 2023