BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamu’alaikum wr. wb.

dan Salam Damai Sejahtera bagi kita semua,

Yang saya hormati:

• Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI;

• Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI (DKPP);

• Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) RI;

• Tamu undangan dan peserta kegiatan sekalian.

Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 menjadi salah satu prioritas negara, sebagaimana yang dapat kita resapi dari pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, 16 Agustus 2022, di depan Sidang Paripurna DPR RI, yang juga didengar oleh segenap rakyat Indonesia.

Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar bangsa ini tak lagi terpecah-belah akibat politik identitas, sebagai dampak era post-truth. Lebih jauh, beliau berpesan agar segenap komponen bangsa tidak melakukan politisasi agama dan polarisasi sosial. Artinya, demokrasi kita dituntut untuk semakin dewasa, seiring penguatan konsolidasi nasional, sembari menghapus limbah sosial Pemilu sebelumnya.

Dalam hemat saya, substansi pidato itu menunjukkan suasana batin kepemimpinan nasional, yang bertekad melanjutkan komitmen pembangunan demokrasi, dengan cara-cara yang sehat dan konstruktif, sekaligus mengingatkan agar seluruh pihak untuk memulai proses demokrasi 2024 dengan prinsip eling lan waspodo.

Eling, bahwa perbedaan berpendapat adalah salah satu hak asasi yang harus dihargai dan terlindungi undang-undang, serta Waspodo, bahwa potensi hoax dan provokasi berbagai bentuk akan selalu mengetuk dari berbagai celah-celah tatanan demokrasi.

Hadirin sekalian,

IBARAT balap mobil, penonton dan pengamat disuguhi berbagai data pembalap maupun mobil balapnya, juga data tim teknis dan sponsor-sponsor pendukungnya. Demikian juga Pemilu 2024 yang akan segera tiba, pemilih harus diberi tawaran program untuk kemajuan bangsa.

Sayangnya perbedaan cara pandang acapkali menimbulkan gesekan di tengah masyarakat, yang kebanyakan masih berorientasi pada primordialisme terhadap calon, bukan adu gagasan.

Harapan kita adalah, agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Apalagi hujat-menghujat dan bermusuhan karena berada di pihak yang berbeda kubu dan partai. Masyarakat menginginkan kemajuan dan kemartabatan bangsa, bukan menjadikan Pemilu sekadar ajang perebutan kekuasaan semata.

Suasana nyaman dan aman itu mestinya dibangun layaknya suasana sebuah keluarga yang berbudaya dan berkeadaban. Mewujudkan kampanye yang berbudaya adalah dengan mengendalikan Tim Sukses dan massa partai, agar menghindari intrik dan intimidasi, provokasi, pelecehan, ujaran kebencian, berita bohong (hoax), politik identitas dan politik uang, atau pun pencemaran nama baik.

Kalau pola ini diikuti, niscaya gejolak sosial yang mewarnai proses Pemilu dapat diminimalisir. Karena itu saya berharap, jika ada potensi pelanggaran, sengketa, dan perselisihan hasil Pemilu, sebelum menjadi tak terkendali, hendaknya KPU atau BAWASLU segera sigap dalam bertindak persuasif.

Bagaimanapun, yang kita pertaruhkan terlalu besar, karena Sukses Pemilu adalah Sukses Bangsa! Bagaimanapun, lebih dari sekadar “olah-politik”, Pemilu adalah juga “olah-budaya” untuk meningkatkan mutu “budaya-demokrasi”, agar tumbuh subur dan kuat mengakar menjadi “budaya-rakyat”.

Terkait dengan konteks acara hari ini, pemetaan kerawanan Pemilu, setidaknya akan memberikan berbagai manfaat sosial, seperti halnya: 1) Identifikasi Risiko: Pemetaan kerawanan membantu pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum untuk mengidentifikasi potensi risiko atau masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Hal ini sebagai antisipasi dan penyiapan resolusi. 2) Transparansi: Dengan melakukan pemetaan kerawanan, proses pemilihan umum menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat melihat upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial, sehingga pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pada proses pemilihan. 3) Efisiensi Sumber Daya: Pemetaan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, dengan skala prioritas dan fokus pada daerah atau aspek yang memiliki risiko lebih tinggi.

Dengan demikian, tepat dan strategis adanya, bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meluncurkan Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politisasi SARA pada hari ini. Saya, mewakili Pemda DIY dan segenap masyarakatnya mengapresiasi inisiatif ini, dan siap bekerjasama dengan Bawaslu RI untuk menciptakan pesta politik yang aman, beradab, dan berkeadilan.

Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan dalam mengiringi acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita semua dalam menyongsong pesta demokrasi, menuju Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Sekian, terima kasih.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Oktober 2023