BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Yogyakarta - Rencana Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melakukan penataan kompleks Kepatihan atau kantor pemprov mendapatkan penolakan keras dari warga. Pasalnya, proyek tersebut akan menggusur bangunan rumah dan pertokoan.

Proyek revitalisasi dengan mengembalikan pintu gerbang komplek Kepatihan kearah selatan dari yang sekarang menghadap barat Jl Malioboro dianggap bukan hal yang mendesak. Proyek ini akan membebaskan lahan 8.000 meter persegi di sekitar Jl Suryatmajan Yogyakarta yang sudah padat penduduk.

Ketua Paguyuban Warga Suryatmajan Yogyakarta, Ninik Wijayanti mengatakan, Pemprov DIY telah melakukan sosialisasi ke warga 4 kali. Tetapi warga bersikeras menolak. Bahkan ganti untung sekalipun juga ditolak.

Menurut informasi yang diterima warga, pintu gerbang dikembalikan ke selatan sebagaimana dilakukan pada masa silam. Hunian-hunian akan diubah menjadi taman.

"Kami akan bertahan hingga titik darah penghabisan, karena kami sudah turun-temurun tinggal di situ. Kami sudah siapkan langkah hukum dan sudah menyerahkan ke pengacara," kata Ninik Wijayanti, di Jl Kaliurang Yogyakarta, Rabu (29/1/2014).

Kuasa hukum warga, Ramdlon Naning, berharap pemprov menelaah ulang revitalisasi tersebut karena dampaknya luas. Ribuan warga menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Ada karyawan toko, tukang parkir, dan tukang becak.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan pengembalian gerbang kepatihan ke arah selatan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jl Malioboro. Jika gerbang menghadap ke selatan, maka semua kendaraan yang akan masuk Kepatihan tidak lagi lewat Jl Maliboro.

"Jalur selatan nanti jadi jalur utama untuk keluar kendaraan dari Kepatihan. Dan untuk gerbang di sisi barat atau di Jl Malioboro nanti ditutup. Jadi pintu Kepatihan nanti dari jalur timur di Jl Mataram dan jalur selatan di Jl Suryatmajan untuk keluar," kata Sri Sultan Hamengku Buwono X.(Edzan Raharjo - detikNews)

?