BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

YOGYAKARTA (5/2/2014)jogjaprov.go.id. ? Budaya Among Tani menjadi Dagang Layar sebagai dimaksud dalam visi dan misi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X bukan hanya merubah pola pikir petani untuk menjadi nelayan/pelayar atau merubah paradigma dari among tani ke dagang layar, namun dimaksudkan bahwa, ?laut selatan bukan lagi ditempatkan sebagai halaman belakang tetapi justru dijadikan halaman depan?, akan tetapi? bagaimana para petani bisa merubah pola pikirnya menjadi petani agro bisnis sebagaimana dilakukan para pedagang layar pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit masa lalu itu.

?

?

?

?

Karena tanpa seperti itu mustahil petani kita akan sejahtera mengingat cost sosial petani yang notabene sebagain besar tinggal di pedesaan sangat tinggi seperti (sambatan, gotongroyong, mantu, supitan, bayen dan lain-lain), demikian disampaikan Pengasuh Komunitas Budaya DIY pada Dialog Budaya dan Gelar Seni ? Jogja Semesta? seri ke-64 semalam (Selasa,4/2) di Bangsal Kepatihan,Yogyakarta. Acara tersebut menghadirkan nara sumber Staf Ahli Wakil menteri Kebudayaan RI Drs.Djoko Dwiyanto,M.Hum, Ketua Bidang Dakwah MUI DIY KH.Muhammad Jazir ASP, Direktur Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM Dr.Hargo Utomo,MBA,M.Com, Ir.Sutrisno.M.Kes.ME, serta dimeriahkan wayang ringkes ?Dewi Sri dan Dewi Barunowati dengan ki Dalang Catur ? benyek? Kuncoro.

Menurut Hari Dendi Istilah ?Among Tani? dan ?Dagang Layar? pertama kali diintrudusir/dimunculkan oleh Sri Sultan HB X dalam pemaparan Visi-Misi Calon Gubernur DIY 2012-2017 berjudul ? Yogyakarta Menyongsong Peradaban Baru?. Namun dalam perjalanannya dari berbagai diskusi, secara umum banyak yang salah persepsi, bahwa DIY akan meninggalkan pembangunan sektor pertanian berbasis daratan, lalu beralih ke sektor perikanan dan kelautan berbasis kemaritiman.

Padahal yang dimaksudkan Among Tani?Dagang layar tersebut justru ditujukan untuk penguatan ?among-tani? menjadi sektor agribisnis modern sebagai tulangpunggung (backbone) ? dagang layar? baik perikanan darat, maupun perikanan laut, dan jasa, perdagangan, berikut industri pengolahannya. Kedua sektor itu lanjut Hari Dendi, ?among tani? dan ?dagang layar? harus memiliki etos budaya kerja ?dagang layar? yang dinamis-eksploratif, bersifat industrious.

Staf Ahli Wakil Menteri Kebudayaan RI Drs.Djoko Dwiyanto,M.Hum dalam kesempatan paparannya menguraikan bahwa sebenarnya antara among tani dan dagang layar sejak abad 89 telah hidup berdampingan, sehingga apabila hal tersebut menjadi tulang punggung memang telah menjadi ruh budaya kita. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya jangkar di Bengawan solo serta tergambar pada relief-relief candi Borobudur.

Di bagian lain Djoko Dwiyanto menuturkan bahwa, surplus beras kita itu sebenarnya telah terjadi sejak Jaman Kerajaan Majapahit, hal ini dibuktikan dalam prasasti Ujung Galuh yang ada di Muara Tuban, bahkan waktu itu Majapahit sempat ekspor beras segara di masa Majapahit mengembangkan Dagang layar.

Menyangkut mengenai Amongtani-Dagang layar Staf Ahli Wamen Bud lebih lanjut mengatakan, amongtaninya itu ditunjukkan dengan kemajuan tekhnologi pertanian, sehingga kombinasi amongtani-dagang layar ini sangat harmonis mengingat waktu itu Majapahitlah negara yang menjadi agromaritim yang nyata-nyata jelas telah membuktikan antara pertanian dan perdagangan dapat beriringan dan bersama-sama diwujudkan.

Ketua Bidang Dakwah MUI DIY KH.Muhammad Jazir ASP dalam paparan sejarah panjang mengenai kejayaan khalifah Islam, kemudian lahirnya Walisanga atau perwakilan-perwakilan Yang Mulia yang sebenarnya jumlahnya tidak hanya 9 wali, mereka selain berdakwah mengembangkan Islam, mengembangkan perdagangan juga mengiringinya dengan mengembangkan pertanian di wilayah Jawadwipa, termasuk diwilayah Glagahombo yang menjadi sentra pertanian dipesisir timur jawa (Demak).

Dibagian akhir paparannya KH.Muhammad Jazir ASP mengingatkan bahwa seharusnya sekarang ini kita harus berpegang teguh pada idiologi kita yaitu Pancasila, namun pada kenyataannya kosntitusi kita sudah banyak yang tidak selaras dengan Pancasila, hal ini dibuktikan seperti yang termaktub dalam Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 telah pupus. Sehingga yang namanya sambatan dan gotongroyong telah hilang menjadi coorporate. Oleh karena itu tandas KH.Jazir.ASP, bangsa untuk segera kembali ke Pancasila yang menjadi Idiologi filosofi. Hal ini mengandung arti bahwa seluruh undang-undang itu harus mengacu pada Pancasila. Namun pada kenyataannya sekarang ini banyak sekali undang-undang bertentangan dengan Pancasila.

Inilah kunci dari segala problem kita, maritim, agraris itu sebenarnya sudah terkunci di Idiologi negara tersebut, tandas Jazir.

Disinggung bagaimana Pemilu 2014 dengan Pancasila? Kembali KH.M.Jazir.ASP mengajak kita semua untuk mendorong para calon legislatif untuk kembali belajar ke Pancasila. Dapat kita lihat dalam debat kandidat ditemukan dari para wakil-wakil Parpol besar yang mengatakan, ? ini negara baru, ini 88 persen bukan negara yang lama?. Semua kandidat partai-partai besar menyatakan begitu. Menurut Jazir, ini bahaya sekali dan kita ini sedang mengalami krisis idiologi. Dan yang paling penting sekarang ini kita kembali kepada Pancasila dan perlu digelorakan sebagai salah satu filosofi penyelenggara negara dan menjadi kewajiban sebagai warga negara.

Sementara itu Kepala Bapeda DIY DIY Drs.Tavip Agus Rayanto.Msi saat dimintai tanggapannya oleh moderator terkait pemaparan para narasumber menyatakan bahwa, amongtani-dagang layar ini bukan hanya menjadi jargon, tetapi benar-benar menjadi inspiring Pembangunan DIY ke depan dan mendapatkan dukungan semua unsur.

Hadir dalam Dialog Budaya dan Gelar Seni ? Jogja Semesta? seri ke-64 yang merupakan kerjasama dengan Dinas Kebudayaan DIY tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs.Sulistyo.SH.M.HUM, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan dr.Andung Prihadi.M.Kes, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Drs.GBPH.H.Yudhaningrat serta Kepala SKPD lainnya di DIY. Acara diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan dari Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada para narasumber yang diserahkan GBPH Yudaningrat. (Kar)