BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

YOGYAKARTA (21/02) ? Menangani musibah bencana alam baik gunung meletus atau gempa seperti yang terjadi di wilayah DIY beberapa tahun lalu khususnya terkait dengan berbagai bantuan yang diterima, memerlukan sistim manajemen administrasi yang tepat. Terkait hal itu Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menawarkan bantuan manajemen administrasi pemerintahan kepada Pemda Kediri dalam upaya mendesain rehabilitasi dan rekonstruksi.

?Sekiranya Ibu Bupati menghendaki bantuan untuk turut memikirkan agar Pemda Kediri tidak salah melangkah dalam sistim manajemen admiinistrasi pemerintahan, kami akan mengirimkan tim asistensi dalam upaya mendesain rehab rekons agar masyarakat mendapat manfaat sebesar-sebesarnya dari sebelum mereka mendapatkan musibah meletusnya Gunung Kelud,? kata Sultan usai penyerahan bantuan dari Pemda DIY, Pemkab Bantul, Pemkot Yogyakarta dan masyarakat DIY untuk korban letusan Gunung Kelud, di Posko Utama Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Pengungsi Kediri, Simpang Lima Gumul, Kamis (20/02).

?

Menurut Sultan, berbagai bantuan dari pihak ketiga tidak bisa dinyatakan sebagai milik Pemda Kediri ataupun masuk ke kas daerah sebagai pendapatan. Sebab berbagai bantuan tersebut hanya bisa digunakan untuk bencana Gunung Kelud.

?Maka dalam pemasukan APBDpun ada teknik-teknik tersendiri. Jangan sampai masuk kas daerah sebagai pendapatan, nanti kita keliru. Kalau masuk sebagai pendapatan nanti kalau ada kebutuhan untuk bencana Kelud yang masih kurang bantuan itu tidak bisa diambil,? terangnya.

Sultan berharap musibah Gunung Kelud menjadi pengalaman baru bagi Pemda Kediri. Namun jajaran Pemda Kediri yang menangani bencana juga harus lebih cermat dalam memanage pengadministrasian, karena memerlukan strategi-strategi tersendiri. Bahkan meminta bantuan BPKP lebih awal masuk di bidang keuangan akan lebih baik, agar tidak salah melangkah dan keliru dalam penggunaannya.

?Kami (DIY ? red) mempunyai pengalaman gunung meletus empat tahun sekali, yang paling besar tahun 2010. Jadi lebih awal meminta bantuan BPKP masuk di bidang keuangan, baik dalam mengelola APBD Kediri maupun APBD bantuan dari Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Pusat antar departemen melalui APBN, pihak ketiga baik dari pemda lain, swasta, pengusaha dan lain sebagainya, akan lebih baik,? pungkas Sultan.