BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta

?

Sambutan

PARIPURNA PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI ATAS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2020

Yogyakarta, 22 April 2021

------------------------------------------------------------------

?

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam damai sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati:

• Ketua, Pimpinan Fraksi, dan segenap anggota DPRD DIY,
• Kepala BPK DIY atau yang mewakili;
• Perwakilan OPD Pemda DIY;
• Tamu undangan dan hadirin sekalian

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih dapat hadir dan bersilaturahmi? pada acara Rapat Paripurna Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), seluruh pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual ini mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Hal ini menjadikan pemerintah daerah lebih komprehensif dalam menyajikan seluruh hak, kewajiban, serta kekayaan hasil operasi serta realisasi anggaran, dan sisa anggaran.

LKPD berbasis akrual ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dengan lebih transparan, akuntabel dan juga memberi manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Kami berharap, dengan akuntabilitas yang memadai, pemerintah daerah memiliki modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sistem akrual mendukung pembentukan karakteristik informasi yang relevan dan memungkinkan penyampaian feedback dengan baik, sehingga pengguna dapat melakukan koreksi secara dini, membantu memprediksi situasi di masa yang akan datang, sehingga laporan dapat disajikan tepat waktu dan dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan.

Informasi inilah yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama dalam laporan keuangan, agar kekeliruan penggunaan informasi dapat dicegah. Informasi inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai media transparansi, media akuntabilitas publik, sarana informasi, dan sarana evaluasi kerja.

Hadirin yang kami hormati,

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah daerah,? khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan segala informasinya kepada masyarakat yang merefleksikan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, kami berharap proses ini dapat mendukung kelancaran serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tingkat daerah secara bersih, transparan dan akuntabel.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kami dapat melaksanakan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dengan landasan integritas, profesionalisme, serta etos kerja dan moral yang tinggi. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 April 2021

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X