Pemerintah Daerah DIY

Biro Umum & Protokol

Total kunjungan: 2544

 

 

Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-SOPD) Biro Umum dan Protokol Setda DIY Tahun 2012-2017 merupakan Dokumen Perencanaan yang berisi rencana Program Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2017 yang mengacu pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 – 2017.

Kinerja instansi pemerintah semakin menjadi sorotan masyarakat sejalan dengan iklim yang semakin demokratis dalam pemerintahan. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan eksistensi Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan visi untuk Tahun  2012 s.d. 2017 yaitu  Institusi Pelayanan Pimpinan Dan Masyarakat Yang Berkualitas, Berkarakter Dan Berbudaya”.

 

Sehubungan dengan Visi tersebut, 2 (dua) hal yang secara terus menerus dilaksanakan Biro Umum dan Protokol Setda  DIY yaitu yang bersifat ke dalam (inward) dan keluar (outward).

Ke dalam Biro Umum dan Protokol Setda  DIY berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang, yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem birokrasi yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, efektif dan menguntungkan, organisasi yang berkualitas, staf yang berkualitas tinggi serta manajemen berdasarkan hasil.

Ke luar menciptakan birokrasi yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dan mampu mengakomodasi perkembangan dan kemajuan masyarakat, sehingga dapat mendorong peran maupun keberdayaan masyarakat dan swasta (dunia usaha).

 

Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan   Misi :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pimpinan dan tamu serta pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel berbasis e-government.

Dalam melaksanakan misi tersebut, tugas-tugas Biro Umum dan Protokol antara lain menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi dan telekomunikasi, serta keprotokolan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Umum dan Protokol mempunyai tugas:

a)   penyusunan program kerja;

b)  penyiapan bahan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan;

c)  penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan;

d)   pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang administrasi perkantoran;

e)   penyelenggaraan  pelayanan keprotokolan  dan tamu Pemerintah Daerah;

f)   penyelenggaraan rumah tangga Sekretariat Daerah;

g)  pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pimpinan Pemerintah Daerah;

h)  penyelenggaraan kearsipan Sekretariat Daerah;

i)   pelaksanaan pelayanan kendaraan;

j)  penyelenggaraan dan membina pelayanan  sandi dan telekomunikasi;

k)  fasilitasi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur;

l)  pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi perkantoran, tata usaha pimpinan, rumah tangga, kendaraan, sandi, dan telekomunikasi serta keprotokolan;

m)  penyusunan laporan pelaksanaan tugas Biro; dan

n)   pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

 

Pejabat Biro Umum dan Protokol Setda DIY

Bantuan Teknis

Dokumentasi

Online User

Design templateOnline User