BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamualaikum wr. wb.

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati:

• Direktur Jenderal Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

• Bupati dan Walikota se-DIY;

• Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

• Pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemda DIY dan pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;

• Jajaran Pengurus DPD LPM DIY;

• Jajaran LPMK Kabupaten/Kota se-DIY;

• Tamu undangan dan hadirin sekalian.

Kongres LPM hari ini, mengingatkan saya pada momentum ikrar Maklumat Rakyat “Jogja Gumregah” sewindu silam, sebagai bagian dari rangkaian acara Pisowanan Agung Rakyat Jogja Istimewa. Kala itu, di depan masyarakat, saya menyampaikan, bahwa konteks “Jogja Gumregah” harus dimaknai sebagai “kata kerja” yang berlanjut dalam “aksi massa” untuk mewujudkannya,  bukan semata ”kata benda” dan sekadar “wacana”.

Dan pada hari ini, dengan penuh rasa syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, saya merasa memperoleh berkah dan rahmat-Nya, karena dapat menegaskan kembali gareget “Jogja Gumregah”, sesuai dengan konteks yang telah diadaptasi, seiring perkembangan zaman dan geliat potensi yang ada.

Hadirin sekalian,

Jogja Gumregah akan tercapai menjadi realita,  hanya atas dukungan, partisipasi dan kontribusi dari segenap Rakyat Jogja Istimewa tanpa kecuali, siapa pun dia. Baik mereka itu birokrat, politisi, aparat ketertiban-keamanan, rohaniawan, akademisi, seniman-budayawan, usahawan, petani-nelayan, pekerja, maupun segenap rakyatnya dimanapun mereka berada.

Patut disyukuri bersama, bahwasanya saat ini, sudah seharusnya dilingkupi rasa optimisme, seiring progress rencana implementasi Reformasi Kalurahan, yang akan segera kita laksanakan. Walaupun memang, sejatinya, dimensi-dimensi reformasi kalurahan pun sebenarnya telah berjalan, meski beberapa masih bersifat parsial, dan belum terorkestrasi secara proporsional-fungsional-optimal.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Menjadi relevan kiranya, apabila menarik benang merah antara agenda Kongres LPM hari ini, dengan tema Peringatan 11 Tahun Keistimewaan DIY: “Kaistimewan Adheganing Amerta”.

Apabila kita merenungi makna tarikh Jawa 1957 atau selaras dengan tahun 2023 Masehi, bahwasanya sengkalan “Wiyata Gati Pambukaning Budi”, merefleksikan semangat untuk kembali kepada ajaran dan aturan yang lahir dari kearifan lokal, sebagai pemandu batin dan pikiran.  Tentu demi mencapai tatanan pemerintahan dan masyarakat yang mulat sarira dan tepa sarira, seiring misi pemberdayaan masyarakat dan implementasi “good governance” pemerintah kalurahan.

Dalam konteks pembangunan di DIY,  dapat diilustrasikan sebagai Dwi Tunggal Reformasi Kalurahan, yang memiliki dua Prioritas, yaitu: Reformasi Birokrasi dan Reformasi Pemberdayaan Masyarakat. Reformasi Birokrasi, dilaksanakan dalam rangka mengembalikan tata kelola pemerintahan khas Yogyakarta, seiring upaya implementasi  pemberdayaan masyarakat, yang menjadi misi LPM DIY.

Saya bersyukur dan mengapresiasi, karena di DIY sudah banyak Desa berkembang dalam berbagai bentuk dan level, sehingga menjadi kuat, maju, mandiri, kredibel, dan demokratis. Kondisi ini, bisa menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan Reformasi Kalurahan, khususnya dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Hadirin sekalian,

Dalam konsepsi pemberdayaan masyarakat, kesemuanya harus dilandaskan pada prinsip inklusi sosial, no one left behind. Untuk itu, kebijakan dan program sebisa mungkin mengadopsi pendekatan bottom-up, dengan menyerap aspirasi masyarakat dan mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Saya optimis, apabila pemerintah dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, dan melibatkan mereka secara aktif sebagai subjek utama pembangunan, maka harmonisasi “Manunggaling Wargo lan Pamong” akan menjadi energi positif,  dalam bingkai pemberdayaan masyarakat.

Untuk itu, dalam upaya Reformasi Kalurahan, pemimpin sudah selayaknya memegang teguh prinsip “Tatas, Tutus, Titis, Titi lan Wibowo”, yang dapat dimaknai sebagai: merencanakan pembangunan selaras dengan kebutuhan masyarakat; inovatif; totalitas-tuntas dalam basis “output, outcome dan impact”; kolaboratif-presisi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; teliti-ketelitian dalam administrasi, untuk menuju tataran pemerintah berwibawa, selaras dengan masyarakatnya yang sejahtera.

Konsekuensinya, pemimpin formal dan informal di semua tingkatan, harus memeriksa hingga titik akhir, bagaimana setiap kebijakan direalisasikan. Sehingga, dimulai saat ini, kita harus bersinergi dalam memformulasikan konsep quick wins Reformasi Kalurahan.

Quick wins, dapat dicapai melalui konsep simplifikasi kebijakan dan program, yang selama ini sudah berjalan dengan baik di level nasional, maupun level pemerintah daerah di DIY. Terapkan strategi ATM: Amati, Tiru, Modifikasi. Dalam berinovasi dan menyusun action plan, tak harus rumit dan berbiaya besar. Hal ini, selaras dengan sesanti: endhek wiwitane, dhuwur wekasane, yang dapat dimaknai: dimulai dari input sederhana, untuk menghasilkan dampak yang benar-benar dirasakan manfaatnya.

Dengan didukung penyelenggara negara yang berpikir dan bekerja cerdas serta menegakkan keadilan, akademisi yang kreatif berlandaskan keilmuan, rohaniawan yang mengamalkan kesalehan ritual dan kesalehan publik, menyatukan zikir dan pikir; wirausahawan yang inovatif; dan didukung oleh Rakyat Jogja Istimewa yang kreatif, maka niscaya cita-cita “Jogja Gumregah”, yang tercermin dalam platform Reformasi Kalurahan akan tercapai, dengan masyarakat sebagai subjek utamanya.

Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan terima kasih yang dalam disertai penghargaan yang tinggi, atas prakarsa pelaksanaan Kongres Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023, dengan tema-nya: Meneguhkan Fungsi dan Peran LPM Dalam Mendukung Keistimewaan DIY.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhai upaya-upaya kita, menuju arah tercapainya tujuan akhir “jogja istimewa” bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat.

Sekian, terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Sleman, 18 September 2023