BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sambutan RAKOR FORUM DESENTRALISASI ASIMETRIS INDONESIA (FORDASI) DI PAPUA BARAT TAHUN 2023

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sehat sejahtera bagi kita semua.


Yang saya hormati:

  • Direktur Penataan  Daerah, Otsus DPOD Kementerian Dalam Negeri RI Bapak Valentinus Sudarjanto Sumito;

  • Perwakilan dari Kementerian PPN/Bappenas;

  • Perwakilan dari Kementerian Keuangan RI;

  • Para Gubernur  yang tergabung dalam FORDASI;

  • Para peserta FORDASI 2023 dan tamu undangan.


Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita dapat bersama-sama hadir di Papua Barat dalam acara Rapat Koordinasi Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDASI) Tahun 2023.


Hadirin sekalian,

Indonesia adalah satu negara yang berpotensi menjadi negara besar.  Untuk itu, tepatlah kiranya apabila pada hari ini kita menginisiasi reaktualisasi kebhinnekaan dalam perspektif integrasi nasional.

Desentralisasi asimetris dirasakan menjadi peluang baru pengaturan hubungan pusat dan daerah untuk Indonesia. Selain Jakarta, asimetrisme yang diberikan kepada Aceh, Papua, Papua Barat dan Yogyakarta. Desentralisasi asimetris merupakan proses panjang yang sudah dimulai sejak masa kolonial dan menjadi pola pikir pengambilan kebijakan terkait hubungan pusat dan daerah.

Kebijakan untuk menerapkan desentralisasi asimetris membuka ruang untuk mengakomodasi keberagaman. Setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dengan memberikan ruang kepada daerah untuk mengatur strategi sesuai dengan potensi masing-masing, menjadi harapan kita bersama daerah dapat lebih berkembang.

Dengan demikian, kebijakan yang dilakukan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di daerah tidak dengan menerapkan pendekatan one size fits all, yaitu adanya satu kebijakan yang dianggap cocok untuk seluruh daerah.

Namun, perlu kita pahami bersama, dalam menerapkan kebijakan asimetris kita dihadapkan pada tantangan kompleksitas. Untuk itu, desentralisasi asimetris tidak boleh melupakan desain konstitusionalnya terlebih dahulu. Sebab, pelaksanaan desentralisasi asimetris merupakan sebuah konsekuensi logis dalam praktik demokrasi di Indonesia.


Hadirin sekalian,

Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (FORDAS) diharapkan benar-benar dapat mengakomodasi kebutuhan paling dasar dari rakyat. Upaya ruang dialog ini bergayut pula dengan prinsip "No One Left Behind" yang menjadi tujuan SDGs.

Dengan harapan seperti itulah, saya turut menyambut FORDASI Tahun 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, sehingga rapat koordinasi ini dapat membuka jalan ke arah perbaikan pelaksanaan desentralisasi asimetris, yang tetap diabdikan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

 

Papua Barat, 26 September 2023