BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Yang saya hormati:

• Bupati dan Walikota se-DIY;

• Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY;

• Segenap anggota Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);

• Perwakilan dari instansi vertikal di wilayah DIY;

• Tamu undangan dan hadirin sekalian.

Implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah telah menjadi  urgensi, terutama dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien, guna mendorong kesejahteraan masyarakat.

Di DIY, penguatan teknologi digital, membutuhkan peran aktif TP2DD. Proses digitalisasi, dilakukan untuk terus menjaga dan mengawal inovasi digitalisasi transaksi keuangan Pemda, sehingga dapat berimplikasi positif pada peningkatan PAD, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. Kesemua aspek ini, tentunya akan berdampak pada peningkatan kinerja pembangunan secara holistik di DIY.

Hadirin sekalian,

Dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah pada sisi penerimaan, Pemda DIY, telah menyediakan berbagai kanal penerimaan pajak dan retribusi secara nontunai, bekerjasama dengan BPD DIY sebagai bank RKUD.

Seiring perkembangan zaman dan perubahan ekspektasi masyarakat, maka TP2DD DIY perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kanal nontunai, khususnya kanal kategori digital, sehingga dapat mewujudkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tak hanya memperkuat frame teknologi, kemajuan financial technology juga harus diperkuat dengan  sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar pemanfaatan kanal nontunai semakin optimal.

Dan untuk mencapai tujuan itu, kita harus memastikan, bahwa desain kanal nontunai, setidaknya memenuhi kriteria Heksalogi SASCIA, yang terdiri atas: Speed atau kecepatan; Accuracy atau ketepatan, Security atau keamanan; Convenience atau kenyamanan Insurance atau jaminan; dan Accessibility atau keterjangkauan.

Saya juga meminta komitmen BPD DIY selaku bank RKUD, untuk terus mendukung perluasan dan optimalisasi penggunaan kanal penerimaan nontunai di seluruh Pemda se-DIY, dengan berbagai terobosan dan inovasi, serta terus bersinergi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Hadirin sekalian,

Dari sisi digitalisasi belanja, Pemda DIY telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2023, tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang akan segera ditindaklanjuti dengan implementasi penggunaan KKPD--atau yang saat ini disebut KKI-- di lingkungan Pemda DIY.

Selanjutnya, berkaitan dengan implementasi KKI di lingkungan Pemda DIY, saya harap TP2DD dapat segera melakukan updating Roadmap TP2DD, dalam rangka mengakomodasi implementasi KKI dimaksud.

Hadirin Sekalian,

Untuk memperkuat upaya digitalisasi transaksi Pemda di DIY, saya harap sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. TP2DD harus terus bersinergi, untuk merumuskan program-program unggulan yang menarik, dengan tetap mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Selanjutnya, juga diperlukan penguatan interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Transaksi Pemda,  antara lain dengan aplikasi  SIPD RI, sebagaimana arahan Kemendagri.

Di samping itu, berbagai upaya yang sudah dilakukan hendaknya dapat didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat dijadikan acuan, untuk tindak lanjut dan evaluasi di masa mendatang.

Saudara-saudara sekalian,

Dengan visi seperti itulah, saya mengiringi agenda high level meeting pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, berkenan memberikan kekuatan dan meridhoi upaya kita, untuk mewujudkan digitalisasi daerah, demi DIY yang sejahtera. Akhir kata, Selamat Berdiskusi!

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 12 Desember 2023