BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Masyarakat adalah yang utama. Pemerintah bertugas untuk mendengar, melihat dan memutuskan apa yang diinginkan masyarakat, dan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ir. Sigit Haryanta, MT, saat menerima studi orientasi peserta Diklatpim Tingkat IV Pola Baru Angkatan I Provinsi Aceh yang dipimpin oleh Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Aceh, Drs. Fahrizal, M.Si, di Dalem Ageng Komplek Kepatihan Yogyakarta, pagi tadi.

Lebih lanjut Sri Sultan mengatakan bahwa berkaitan dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 12 dan 13 Tahun 2013, maka Badan Diklat DIY telah menerapkan bahan ajar/materi Diklat Pola Baru. Dengan pola baru ini, penyelenggaraan Diklatpim diarahkan dan dilakukan dengan perubahan yang sangat mendasar dalam hal tujuan, syarat dan media pembelajaran, yang berbeda dengan Diklatpim pola lama.

?Diklatpim Pola Baru ini, difokuskan pada pembentukan karakter birokrat profesional yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara, dan tertanamnya etika publik yang tinggi, serta tidak berhenti pada pembentukan kompetensi saja sebagaimana berjalan selama ini. Materi pembelajaran dirancang untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan (leadership) birokrasi di sektor publik dalam memimpin proses perubahan di instansinya. Materi pembelajaran tidak sepenuhnya klasikal, tetapi bersifat on-off campus yang berbasis pada pengalaman,? terang Sri Sultan.

Sementara itu, Farizal menjelaskan bahwa mereka memilih Yogyakarta sebagai lokasi benchmarking karena ada instansi di lingkungan Pemda DIY yang dinilai berhasil dalam melakukan inovasi serta adanya terobosan dalam pembaruan diklat kepemimpinan pola baru. ?Inovasi tersebut seoptimal mungkin akan kami adaptasikan dan adopsi di Aceh. Selain itu, juga agar peserta Diklatpim IV mampu mengubah pola kemimpinan seperti sekarang yaitu sekadar rutinitas dalam menjalankan sistem pemerintahan menjadi pola pekerjaan yang lebih baik atau lebih dari sekadar menjadi pemimpin,? jelasnya. Rombongan yang akan berada selama lima hari di Yogyakarta ini berjumlah 39 orang, terdiri atas 30 peserta, 3 widyaiswara, dan 6 pendamping.

Setelah dilakukan sesi tukar-menukar cinderamata, acara dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh Sigit Haryanta dengan menghadirkan narasumber dari Bappeda, Biro Organisasi, Dinas Kesehatan, Gerai Investasi, dan Kanwil BPJS Kesehatan. (hdi)