BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

?

?

Pejabat Eselon IV adalah formasi terdepan dalam pelayanan publik yang memiliki arti strategis. Karenanya, birokrasi yang dijalankan harus mampu membangun kepercayaan publik. Hal itu dapat terwujud apabila aparatur yang duduk di pemerintahan mempunyai disiplin, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungannya. Ini penting, karena Diklatpim merupakan wahana untuk meningkatkan kompetensi, profesionalitas dan tanggung jawab.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Ichsanuri, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si, saat menerima peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan I Provinsi Kalimantan Tengah, pagi ini (12/09) di Gedhong Pracimosono, Komplek Kepatihan Yogyakarta.

Menurut Kepala Bandiklat Provinsi Kalimantan Tengah yang juga sebagai ketua rombongan, H. Mugeni, SH, MM, maksud dan tujuan benchmarking ini adalah untuk mendapatkan best practice perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran serta best practice sistem rekrutmen Pegawai Negeri Sipil dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Rombongan yang akan berada di Yogyakarta selama empat hari ini berjumlah 37 peserta dengan didampingi satu widyaiswara dan lima panitia.

Dalam paparan mengenai perencanaan dan penganggaran yang disampaikan Kepala Bidang Perencanaan dan Statistik Bappeda DIY, Drs. Beny Suharsono, M.Si., dijelaskan bahwa ada tiga faktor yang harus dibangun dalam meningkatkan kapasitas perencanaan yaitu: sistem, individu dan kelembagaan. Bappeda DIY selama empat tahun terakhir ini banyak mengembangkan sistem aplikasi berbasis web seperti Jogjaplan, E-Sakip, web-monev, Sistem Informasi Penataan Ruang, Sistem Informasi Profil Daerah, dan lain-lain yang kesemuanya itu ditujukan untuk menyajikan informasi secara tepat dan akurat kapanpun informasi tersebut diperlukan. Aplikasi-aplikasi tersebut juga memberikan transparansi kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui kegiatan yang dikerjakan instansi, dimana dikerjakannya, berapa anggarannya, hingga berapa besar progres kegiatannya.

Dari sisi individu, Pemda DIY mendatangkan tenaga ahli yang diambil dari universitas-universitas di DIY untuk mendampingi dan memberi masukan pada proses perencanaan masing-masing SKPD. Saat ini baru Bappeda saja yang memiliki tenaga fungsional perencana. Namun untuk ke depannya, masing-masing SKPD juga diarahkan untuk memiliki tenaga fungsional perencana sehingga proses perencanaan dapat lebih fokus. Kemudian dari sisi kelembagaan, banyak dibangun lembaga-lembaga penunjang seperti Unit Layanan Pengaduan, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, dan Tim Evaluasi Dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.

Sementara itu mengenai rekrutmen PNS dengan sistem CAT, Kepala Subbidang Perencanaan dan Pengadaan Badan Kepegawaian Daerah Pemda DIY, Drs. Harry Susan Pujiraharjo, MA, M.AP, mengatakan sebenarnya Pemda DIY memiliki sistem aplikasi yang lebih baik dari CAT. Namun, karena regulasi dari pusat, DIY harus mengikuti aturan Panselnas. Dengan demikian, pada tahun inilah untuk pertama kalinya sistem CAT akan diberlakukan di DIY.

CAT merupakan sistem seleksi menggunakan komputer dengan penilaian standar nasional untuk mendapatkan syarat minimal kompetensi dasar untuk melamar sebagai calon PNS. Keunggulan sistem CAT yaitu satu komputer menyediakan semua materi tes yang terbagi dalam 500 paket soal. Peserta tidak bisa saling menyontek karena soal-soalnya berbeda tiap komputer. Selain itu, sistem CAT tidak membutuhkan tenaga dan tempat yang banyak. Sebagai contoh, tahun lalu untuk melayani 11.000 peserta, Pemda DIY memerlukan 2.000 pengawas. Dengan sistem CAT, 20 orang pengawas pun sudah cukup.

Sebagai persiapan rekrutmen tahun ini, DIY telah menyiapkan 800 komputer termasuk dengan Kabupaten/Kota yang dalam satu hari mampu menyelenggarakan 5 sesi tes. Petugas keamanan/verifikasi pun telah disiapkan. Namun menurut Harry, yang juga perlu disiapkan secara matang adalah simulasi tes sehingga pada hari pelaksanaannya tidak terkendala secara teknis. (hdi)