BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multi dimensi, dimana penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi memerlukan kolaborasi berbagai komponen, tidak dapat dianalisis secara fisik atau materi semata yang diukur dengan pendapatan, demikian sambutan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX, yang sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2014 di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Kamis (18/9).

Lebih lanjut dikatakan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dengan dukungan berbagi stakeholder berupaya untuk menurunkan kemiskinan di DIY, karena masih dipandang cukup tinggi, apabila dilihat secara Nasional.

Kondisi ini menjadi sulit karena masyarakat miskin di DIY lebih terkonsentrasi di pedesaan dan pesisir, dengan tingkat pendidikan dan kesehatan yang masih rendah, karena itu TKPKD mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing, dengan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan program penanggulangan kemiskinan, serta mengambil langkah yang diperlukan, tegasnya.

Drs.Tavip Agus Rayanto, MSi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, dalam laporanya mengatakan bahwa selama kurun waktu 10 tahun, penanggulangan kemiskinan di DIY turun sekitar 0,41% s/d 0.45%. Kemiskinan di DIY ini sulit turun, tandasnya. Berdasarkan informasi Kepala BPS DIY tingkat kesejahteraan DIY meningkat, menurut data BPS DIY, yang dulunya ranking empat sekarang turun jadi ranking dua dibawah DKI.

Dari hasil kerjasama dengan BPS DIY dalam melihat sruktur kemiskinan ini, kebetulan dikota dan di desa itu berbeda. Hingga ada pemikiran, orang-orang yang yang sudah tidak produktif ditangani dengan Program Jaminan Sosial, tetapi yang produktif perlu diberdayakan.

Hadir pada pembukaan Rakor Penanggulangan Kemiskinan DIY tahun 2014 ini, Pimpinan SKPD DIY, Ketua TKPKD Kabupaten/Kota se DIY, serta undangan yang lain. (ip/skm)