BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Komplek Kepatihan banyak terdapat bangunan bersejarah (cagar budaya) yang konstruksinya menggunakan kayu yang rawan terhadap kebakaran. Selain itu, tingkat kepadatan di Komplek Kepatihan juga tinggi. Di sisi lain, pemahaman petugas dalam penanganan bencana kebakaran masih rendah. Hal inilah yang melatarbelakangi diselenggarakannya Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran yang terselenggara atas kerjasama Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, serta BPBD Kota Yogyakarta, Kamis (02/10).

Menurut Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY, Ir. Sigit Haryanta, MT, maksud dan tujuan pelatihan ini yaitu: memberikan kesadaran tentang pentingnya meningkatkan perilaku keseharian dalam pencegahan kebakaran, memberikan pemahaman pentingnya upaya pencegahan kebakaran, memberikan pengetahuan bagaimana kebakaran dapat terjadi, memperkenalkan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran, serta mengantisipasi kerugian akibat kebakaran. Pelatihan diikuti 70 peserta dari 12 instansi di lingkungan Komplek Kepatihan.

Acara yang dibuka oleh Kepala Pelaksana BPBD DIY, Ir Gatot Saptadi, menghadirkan narasumber dari BPBD Kota Yogyakarta yaitu Muhamad Farid yang memberikan materi teknik pemadaman dan teknik penyelamatan jiwa pada bangunan gedung. Sementara itu narasumber kedua, Muji Raharjo, membawakan materi mengenai Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang diikuti simulasi dan praktek lapangan.

Dalam sesi simulasi dan praktek yang dilakukan di halaman Bangsal Wiyoto Projo Kepatihan, peserta terlihat sangat antusias untuk mencoba memadamkan api baik menggunakan kain basah maupun dengan APAR. Bahkan ada yang mencoba lebih dari satu kali percobaan. Para instruktur pun dengan sabar memberikan penjelasan dan bantuan kepada peserta yang belum tepat dalam melakukan teknik pemadamam. Selain itu, didemokan juga bagaimana menggunakan hydrant (terminal air) untuk mengatasi kondisi api yang lebih besar.

Bencana kebakaran merupakan bencana yang tidak dapat diprediksi kehadirannya. Untuk itulah, antisipasi serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, baik di kantor pemerintah maupun swasta, mutlak diperlukan supaya dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. (hdi)

?