BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Ir.Didik Purwadi,M.Ec, mewakili Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, dengan didampingi Kepala Kesbang Linmas DIY,Agung Supriyono, Kasat Pol PP DIY Bambang Budi Istiarja,SE, menerima kedatangan Paguyuban Wahana Tri Tunggal (WTT), terdiri warga dusun Glagah, Jangkaran, Paliyan, Sindutan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, yang terdampak Pembangunan Bandara Kulonprogo, di Bangsal Wiyoto Projo, Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa (7/10). siang

Pada kesempatan ini, Didik mendengarkan , mencatat, apa yang menjadi aspirasi warga, dengan adanya pembangunan bandara di kulonprogo, yang sedianya warga Paguyuban WTT ingin bertemu dengan Gubernur DIY secara langsung.

Didik menjelaskan, Yogyakarta yang sekarang mempunyai status Istimewa, karenanya mengajak jangan sampai merusak status istimewa tersebut, dengan keistimewaan ini, kita bangun dengan budaya yang wajib kita junjung tinggi (uri-uri), apalagi dengan kekompakan yang Golong-Gilik manunggaling Kawulo Gusti.

Mengenai sosialisai sudah dilaksanakan ditempat-tempat yang terdampak pembangunan bandara, sedang penerbitan IPL itu ada tahapannya, Pemerintah yang akan melaksanakan kegitaan pembangunan apapun namanya, itu semua sudah ada diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang tata cara-cara untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum, dan sekarang cara-cara itu lebih terbuka sehingga tahapan itu lebih jelas,

Tahapanya mulai dari sosialisai terhadap masyarakat , dialog warga atau konsultasi public, dalam konsultasi public ini warga mempunyai hak untuk menyuarakan hak-haknya, selanjutnya ada tahapan keberatan, pada tahapan ini warga dapat menyampaikan keberatan kepada tim keberatan dan disitulah dicarai solusinya, jelas Didik.

Sarijo, Ketua Paguyuban WTT dalam menyampaikan aspirasinya, bahwa selama ini belum pernak menerima sosialisai, lahan yang terdampak bandara merupakan lahan pertanian yang subur, sehingga penjadi penyangga ekonomi warga, demikian pula mereka tidak yakin, dengan pembangunan bandara tersebut hidupnya akan sejahtera, sehingga mereka menolak tanpa syarat keberadaan bandara.

Warga yang menyampaikan aspirasi datang, sekiatar 150 orang, didampingi Asisten II Kabupaten Kulonprogo Triyono, Kapolsek Temon, Camat Temon, DanRamil Temon. (ip/skm).