BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamualaikum Wr., Wb.,

Salam Damai Sejahtera bagi Kita Semua.

Yang saya hormati Widyaiswara, Ketua Rombongan dan para peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator BPSDMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Hadirin sekalian,

Di DIY, Reformasi Birokrasi telah digulirkan sejak lebih dari setengah abad yang lalu, lewat Maklumat No. 10/1946 tentang perubahan Pangr?h Pr?dj? menjadi Pamong Pr?dj?. Esensi dari Maklumat ini bukan sekadar mengubah istilah, tetapi juga tata pemerintahannya. Serupa dengan pergeseran dari Abdi-Negara ke Abdi-Masyarakat, dari konsep ?dilayani? menjadi ?melayani? rakyat.

Tantangan terbesarnya: berbicara mengenai perubahan jauh lebih mudah dan sederhana dibandingkan melakukan perubahan. Padahal, kita tahu bahwa idealisme tidak ada artinya jika tidak ditunjang tindakan nyata. Tindakan itu sendiri akan efektif dan mudah diterapkan jika sudah membudaya.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menciptakan minimal satu inovasi utama setiap tahun yang dikenal dengan gerakan One Agency, One Innovation.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen mendukung dan mendorong setiap OPD untuk dapat menciptakan inovasi yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik. Salah satunya, Pemda DIY melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menggagas inovasi Difagana yang masuk sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji 2022. Difagana dibentuk pada tahun 2017 untuk memberikan ruang kepada kaum disabilitas agar dapat berperan aktif dalam kebencanaan.

Inovasi ini lahir didasari konsep peer to peer yaitu memberdayakan difabel untuk sesama penyandang disabilitas serta menekankan kesamaan hak partisipasi dalam penanggulangan bencana. Selain Difagana, Pemda DIY juga memiliki berbagai inovasi publik di berbagai bidang yang nanti akan dijelaskan oleh OPD terkait.

Hadirin sekalian,

Inovasi harus menjadi gerakan bersama dalam suatu kerangka kebijakan. Inovasi bukan semata-mata sebuah program. Tetapi sejatinya harus merupakan sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen. Sebab, keberhasilan inovasi ditentukan oleh kolaborasi dari seluruh komponen.

Atas nama Pemda DIY, kami merasa terhormat, karena dipandang layak untuk dijadikan locus Studi Lapangan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) BPSDMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada hari ini.

Selanjutnya, tentunya kita semua sepakat, bahwa komunikasi yang baik adalah salah satu kekuatan atau modal dasar dalam mengawal bangsa kita menghadapi tuntutan dan tantangan zaman.

Besar harapan kami, agar momentum yang berharga ini dapat bersama-sama kita manfaatkan untuk saling bertukar pikiran serta berbagi informasi dan pengalaman.

Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi dan selamat menikmati suasana Yogyakarta. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya kepada kita semua, dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih.

Wassalamu?alaikum Wr. Wb.

?

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang saya hormati:

• Ketua Umum KAGAMA Farmasi beserta jajarannya,

• Para Tamu Undangan, Para Pembicara dan Peserta Summit, serta Hadirin sekalian.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita semua masih diperkenankan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat wal?afiat, tanpa kekurangan suatu apapun.

Saudara-saudara,

Pada tahun 2012, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Di dalamnya tercantum bahwa Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMKes) merupakan salah satu dari 7 subsistem SKN. Fokusnya adalah pada pengembangan dan pemberdayaan guna menjamin ketersediaan,? pendistribusian, dan peningkatan kualitas.

Cakupannya meliputi perencanaan kebutuhan dan program SDM yang diperlukan, pengadaan yang meliputi pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM, pendayagunaan SDM, (termasuk peningkatan kesejahteraannya), dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM.

Belajar dari pengalaman Pandemi COVID-19, Bapak Presiden dalam Rapat Terbatas pada tanggal 5 Januari 2021 memberikan arahan untuk melakukan reformasi sistem kesehatan nasional. Urgensinya terletak pada: Pertama, peningkatan kapasitas sistem kesehatan nasional yang kuat dalam jangka menengah dan panjang, demi terciptanya sebuah sistem kesehatan nasional yang resilient. Kedua, upaya antisipasi terjadinya pandemi penyakit di masa mendatang (disease of tomorrow). Ketiga, sebagai respon terhadap berbagai permasalahan kronis pembangunan kesehatan nasional yang belum selesai.

Dalam perjalanannya hingga saat ini, telah ditetapkan 6 pilar transformasi. Penting untuk digarisbawahi, dalam upaya transformasi, sektor SDM Kesehatan masih dipandang krusial dan mendesak. Sebagai salah satu dari 6 pilar transformasi, perbaikan di sektor ini mencakup penguatan regulasi, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta ketersediaan SDMKes. Sebagai gambaran, pada tahun 2022 telah dilakukan 8.130 kegiatan peningkatan mutu terhadap 9 penyakit prioritas. Bersama dengan stakeholder organisasi profesi, Kemenkes telah berhasil melatih 56.833 tenaga, dimana sebanyak 14.000 diantaranya selaras dengan prioritas layanan Kanker, Jantung, Stroke, Uronefro (KJSU).

Penting pula untuk dicatat, Peraturan Presiden Tahun 2012 secara spesifik telah menegaskan bahwa "Sumber daya manusia merupakan komponen kunci keberhasilan SKN", dan "Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat termasuk swasta dan akademisi, bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sesuai peran dan fungsinya masing-masing".

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi kepada Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA) Farmasi, serta kepada pihak-pihak lain yang turut terlibat, sehingga kegiatan Pharmaceutical and Healthcare Summit 2023 yang mengangkat isu empowering demi terciptanya resilient ini dapat terselenggara. Saya juga sampaikan terima kasih, karena sekali lagi payung besar KAGAMA telah membuktikan diri sebagai sebuah komunitas yang relevan, peduli, serta tanggap dengan dinamika zaman, serta yang bersedia untuk menjadi mitra aktif Pemerintah dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

Apresiasi dan terima kasih juga saya haturkan kepada seluruh peserta Healthcare Summit ini, atas kesediaan saudara-saudara dalam menjalankan profesi sebagai garda terdepan sekaligus komponen kunci keberhasilan SKN. Dengan semangat yang sama, mari kita semua pastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan ini dapat berlangsung dengan lancar, dan pada akhirnya dapat sukses membawa manfaat bagi semua.

Akhir kata, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Pharmaceutical and Healthcare Summit 2023, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai langkah dan upaya kita.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

?

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang saya hormati:

• Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga,

• Para peserta,

• Para Tamu Undangan, dan Saudara-saudara sekalian.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diperkenankan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat wal?afiat, tanpa kekurangan suatu apapun.

Hadirin sekalian,

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah dunia, dengan cara yang tak terbayangkan sebelumnya. Bidang pendidikan, pada akhirnya juga menjadi salah satu elemen yang paling terpengaruh.

Kita bisa melihat, bagaimana teknologi informasi telah meningkatkan melek dan cakap informasi di berbagai tingkatan. Koneksi internet dan perangkat teknologi, telah memudahkan akses ke berbagai sumber belajar. Buku, artikel, jurnal ilmiah, dan materi pembelajaran yang berharga, dapat diakses dengan cepat dan mudah, menghapuskan batasan geografis dan menyediakan pengetahuan yang berlimpah di ujung jari kita.

Selain itu, teknologi informasi juga telah menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Aplikasi pendidikan, platform pembelajaran daring, dan teknologi realitas virtual, telah memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan mendalam. Visualisasi yang menarik, simulasi, dan interaksi langsung, telah memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan memikat.

Kedepan, para pelajar bahkan dapat merancang kurikulum pribadi mereka, memilih sumber belajar sesuai minat dan kebutuhan mereka, dan mengatur waktu belajar mereka secara fleksibel. Dengan dukungan teknologi, proses belajar menjadi lebih personal dan individual.

Dengan perkembangan teknologi seperti itu, sejatinya, teknologi informasi telah menjadi pilar utama, untuk mendorong upaya menuju tataran Merdeka Belajar.

Meski begitu, perlu diingat, bahwa implementasi teknologi informasi bukanlah tujuan akhir. Teknologi adalah semata alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih besar. Penting bagi kita, untuk tetap berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Demikian pula, penguatan literasi media harus semakin digencarkan, seiring membanjirnya informasi di dunia digital.

Tak kalah penting, pendidikan karakter-pun harus tetap diperkuat. Setiap jenjang pendidikan, adalah alat terbaik untuk membentuk sifat-sifat moral, etika, dan nilai-nilai positif pada individu. Dengan pendidikan karakter yang tepat, akan tercipta warga negara yang berkepribadian baik dan berintegritas, sehingga pada akhirnya, mereka dapat berkontribusi positif bagi masyarakat, dan berperan aktif dalam membangun kesejahteraan yang lebih baik.

Hadirin sekalian,

Festival Kihajar dan Literasi TIK Tahun 2023 menjadi salah satu upaya nyata Pemerintah Daerah DIY, untuk mengedukasi dan mendorong peningkatan kemampuan akademik dan profesional pada pendidik dan siswa.

Saya mengapresiasi antusiasme saudara semua untuk ambil bagian dalam perhelatan ini. Terima kasih, karena telah bersedia untuk terus belajar sekaligus berkarya.

Mari pastikan, seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat positif bagi kita semua.

Akhirnya, teriring Bismillaahirrahmaanirrahiim, Festival Kihajar dan Literasi TIK Tahun 2023, saya nyatakan resmi dibuka.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

?

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Assalamu?alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian.

Yth. Sdr. Pimpinan Dewan, Para Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri Sidang Paripurna Penghantaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 dalam keadaan sehat wal?afiat.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tersebut diamanatkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya yang terakhir ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Rancangan KUA dan PPAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian target kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan. Program-program tersebut diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan asumsi yang mendasari penyusunan KUA dan PPAS dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA dan PPAS selanjutnya digunakan untuk memberikan arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dianggarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Rancangan KUA dan PPAS Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang telah diselaraskan dengan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, serta memperhatikan dinamika situasi dan kondisi dihadapi pada saat ini. Berdasarkan hal itu telah ditetapkan tema pembangunan DIY pada tahun 2024 yaitu:

?Pemerataan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas dan Aktivitas Ekonomi berbasis Sektor Unggulan?.

Tema tersebut dipilih didasarkan pada pemikiran untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dengan memfokuskan pada pemerataan aksesibilitas layanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang relatif tertinggal, dengan mengedepankan Reformasi Kalurahan sebagai konsep sekaligus strategi untuk mencapai hal tersebut.

Pemerataan aksesibilitas layanan publik dimaksudkan bahwa layanan publik yang tersedia mampu diakses masyarakat secara lebih mudah dan merata dengan tetap memperhatikan pemerataan pada kualitas layanan publik tersebut.

Pemerataan aktivitas ekonomi dimaknai dengan penumbuhan pusat-pusat pertumbuhan baru terutama pada sektor unggulan yang lebih difokuskan pada kawasan selatan.

Tema pembangunan tersebut juga memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024: pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 5,1-5,6 %; kedua, tingkat inflasi berkisar pada angka 2-4 %; dan ketiga, angka kemiskinan berkisar pada angka 10,16%.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati,

Selanjutnya izinkan saya menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024 yang berkaitan dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kecuali untuk pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor serta opsen pajak yang akan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2025 sesuai amanat undang-undang.

Kebijakan penguatan pajak dan retribusi daerah akan terus dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas pendapatan daerah.

Pendapatan daerah juga diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah yang dapat mendorong investasi masyarakat dalam pembangunan, di samping itu diarahkan juga pada peningkatan investasi dengan membangun iklim usaha yang kondusif dalam hal ketersediaan data serta sarana penunjang, meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah dengan memanfaatkan sistem informasi yang berbasis teknologi informasi. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY.

Pada Tahun Anggaran 2024 Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp6,015 (enam koma lima belas) Triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Belanja Daerah juga diutamakan untuk memenuhi mandatory spending dengan tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan tersebut tentu dengan memperhatikan pula perbandingan antara masukan dan keluaran, dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2024 belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,276 (enam koma dua ratus tujuh puluh enam) Triliun, yang digunakan untuk? membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di setiap OPD.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran dalam hal terjadi belanja daerah yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2024, Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp573,508 (lima ratus tujuh puluh tiga koma lima ratus delapan) Miliar. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp312,200 (tiga ratus dua belas koma dua ratus) Miliar.

Pimpinan dan Anggota DPRD yang saya hormati

Demikian Penghantaran Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara DIY Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan dan kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kerja kita.

Wassalamu?alaikum Wr Wb.

?

Yogyakarta, 27 Juli 2023