BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Abdi dalem merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kraton Yogyakarta. Tidak ada raja jika tidak ada abdi dalem. Mereka tidak punya pamrih, hanya menjunjung loyalitas dan tidak mencari kedudukan bahkan finansial.

Hal itu terungkap dalam acara Talkshow Keistimewaan bertema ?Abdi Dalem, Penjaga Budaya Sejati?, Kamis (17/7) di Studio Satu RRI Yogyakarta. Talkshow yang disiarkan secara langsung ini dipandu oleh Drs. Atang Basuki dan menghadirkan tiga narasumber yaitu: Ketua Dewan Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Drs. Djoko Dwiyanto, M.Hum, ahli sejarah UGM, Drs. Arief Ahyat, MA, dan Abdi Dalem Kraton Yogyakarta, KRT Wardo Jayeng Bragalbo.

Menurut Djoko, sosok abdi dalem adalah sosok yang unik karena meskipun tidak ada hubungan administratif dengan raja, abdi dalem? tidak memiliki pamrih dalam pengabdiannya. Konsep dari abdi dalem adalah loyalitas. Karena itulah, seseorang yang memilih menjadi abdi dalem tidak berniat untuk mencari pangkat atau kedudukan, bahkan uang. Sesuai dengan UU Keistimewaan Nomor 13 Tahun 2012, abdi dalem kini memperoleh bantuan finansial dari Pemerintah. Namun demikian, Djoko berharap bantuan finansial tersebut tidak menghilangkan loyalitas para abdi dalem mengabdi pada Kraton dan tidak dijadikan motivasi utama bagi masyarakat yang ingin menjadi abdi dalem.??

KRT Wardo menambahkan bahwa motivasi abdi dalem sejati adalah sebagai penyanggah. Meskipun hidup mereka pas-pasan tapi tetap total mengabdi pada Kraton. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para abdi dalem, KRT Wardo menjelaskan bahwa Kraton memiliki kurikulum khusus seperti ceramah tentang Kraton setiap hari selasa dan pada hari minggu digelar peragaan beksan. Para abdi dalem juga memperoleh kursus bahasa Belanda. Kemampuan berbahasa asing ini penting karena menurut KRT Wardo, abdi dalem adalah makelar budaya yang menghubungkan Kraton dengan orang-orang di luar Kraton. Dengan demikian, sudah sewajarnya jika abdi dalem tidak sekadar memiliki loyalitas namun juga harus dilengkapi dengan profesionalitas.

Dalam dialog interaktif yang berlangsung dari jam 10.00-11.00 WIB ini, partisipasi para pendengar cukup ramai dalam bertanya sehingga dapat diketahui mengenai cara meningkatkan profesionalitas kerja abdi dalem, upaya pelestarian budaya yang dilakukan abdi dalem, serta bagaimana cara masyarakat untuk menjadi abdi dalem. (Sari/hdi)

Dalam memenuhi kebutuhan primer di bulan Ramadhan dan menjelang lebaran, Pemerintah DIY berupaya keras untuk membantu menjamin ketersediaan stok barang, sekaligus menstabilkan harga barang-barang terutama barang-barang kebutuhan pokok. Demikian disampaikan Sekda DIY selaku penasehat Dharma Wanita Persatuan dalam amanatnya yang disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Dr. Ir. Didik Purwadi, MEc pada pembukaan Bazaar Ramadhan yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan DIY untuk memperingati Ulang Tahunnya yang ke 15, pagi ini Rabu (16/07) di halaman Bangsal Wiyoto Projo Kepatihan Yogyakarta.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, Bazaar Ramadhan yang diselenggarakan tersebut merupakan refleksi kepedulian Dharma Wanita Persatuan DIY untuk terus melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan secara nyata dan turut serta mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Selain itu dimaksudkan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu serta memperkokoh kesetiakawanan dan solidaritas sosial diantara kita untuk membantu sesama manusia terutama yang lemah dan kurang mampu khususnya pada saat menjalani ibadah puasa dan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, tambah Didik Purwadi.

?

Di akhir sambutannya Asisten II menghimbau kepada warga masyarakat untuk tidak perlu risau dengan menstok kebutuhan pokok, karena setelah dilaksanakan koordinasi pemantauan, harga pasar ternyata cukup terkendali sehingga dihimbau untuk berbelanja sewajarnya saja.

Dalam kesempatan tersebut dijual aneka barang kebutuhan pokok, dari sembako, sayuran, telur, daging maupun ikan laut dan berbagai olahannya yang dijual dibawah harga pasar. Demikian disampaikan oleh Ketua Panitia BRAy. Arum Yudhaningrat. Sebagai contoh harga gula pasir 2 kg hanya dijual seharga Rp.17.000 dan minyak goreng 2 lt seharga 20.000. Disamping itu disediakan pula aneka sepatu dan pakaian pantas pakai yang dihargai Rp.1.000,00 hingga Rp. 5000,00. Berhubung dengan banyaknya peminat, konsumen dibatasi hanya boleh membeli 5 paket saja.

Pada saat yang sama dilaksanakan pula penyerahan bantuan sembako secara simbolis untuk PNS golongan I dan II disampiakan oleh BRAy. Atika Suryadilogo, SE. Selain itu diberikan pula bantuan untuk masyarakat umum sebanyak 300 paket sembako. (teb/kar)

Kalau ke Yogyakarta tidak melewati atau mampir ke Malioboro rasanya belum ke Jogja, Itulah pendapat masyarakat dari luar jogja atau bahkan orang Jogja sendiri merasakan hal itu kalau belum ke Malioboro merasakan belum marem/puas. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa Malioboro merupakan Teras Budaya Yogyakarta. Sehingga menjadikan julukan Yogyakarta sebagai ? Kota yang tak pernah tidur?.

Memang banyak orang terpesona akan keramaian, keindahan Malioboro, namun demikian ternyata juga masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak baik dari Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah DIY, pedagang kaki lima, tukang parkir maupun pengunjung itu sendiri.

Terkait dengan hal tersebut Biro Umum Humas dan Protokol Pemda DIY menyelenggarakan kegiatan Dialog Interaktif/Talkshow Keistimewaan DIY dengan mengambil tema ? Maliboro Teras Budaya? kerjasama dengan RRI Yogyakarta siang kemarin (Selasa, 15/7) di Studio Satu RRI Yogyakarta.Jalan Ahmad Jazuli Yogyakarta.

Adapun dialog interaktif tersebut mengahadirkan nara Sumber Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan ESDM Ir.Rani Syamsinarsi,MT, Ketua Tim Teras Budaya Malioboro sekaligus pemenang lomba Desain malioboro Ardiasa Fabria Gusma, Ketua Parkir Kota Yogyakarta Hanarto serta perwakilan komunitas Malioboro, pemerhati Budaya Malioboro dengan dipandu oleh Fetika Andriani.S.Sos.

Kepala Dinas PUP dan ESDM dalam pengantar dialognya menjelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-undang Keistimewaan DIY salah satunya adalah masalah tata ruang dan apabila kita berbicara tata ruang ini didalam Undang-undang Keistiumewaan DIY hanya terbatas pada Kasultanan dan Kadipaten. Namun kalau kita berbiacara ilmu penataan ruang tidak mungkin hanya dilihat dalam daerah/wilayah yang sempit . Sehingga dalam Perda 1 tahun 2013 yang diterbitkan paska UU Keistimewaan DIY tersebut sudah dicantumkan diatur di dalam ranah tata ruang adalah ranah Kasultanan, ranah Kadipaten dan tanah-tanah lain yang mempunyai kesejarahan Kraton Mataram.

Hal tersebut juga didukung oleh Peraturan gubernur DIY bahwa ada 6 kawasan cagar budaya yang menjadi focus revitalisasi yaitu kawasan Kraton, Kawasan Malioboro, Kawasan Paku Alaman, Kawasan Kotagede, kawasan Kotabaru dan kawasan Imogiri.

Untuk mengawali dari kegiatan revitalisasi dari 6 kawasan tersebut dimulai dari dalam kota terlebih dahulu yaitu kawasan Kraton, Malioboro dan Puro paku Alaman akan menjadi prioritas utama.

Menyangkut revitalisasi kawasan Malioboro menutrut Kepala Dinas PUP ESDM Ir.Rani Syamasinarsi,MT banyak pemangku kepentingan di dalamnya oleh karena itu diawali dengan adanya sayembara untuk merefres kembali sayembara yang pernah diadakan 35 tahun yang lalu karena masyarakat yang bermukim didalamnya sudah berbeda baik dari sisi orangnya dan mungkin perilaku perekonomiannya juga berbeda untuk memperkaya masukan-masukan dari masyarakat untuk revitalisasi tersebut menjadi semi pedestrian.

Ketua Parkir Kota Yogyakarta Hanarto dalam kesempatan itu menyampaikan aspirasinya bahwa dengan adanya revitalisasi tersebut menyambut baik, namun hendaknya pemerintah juga memikirkan petugas parker di sepanjang Malioboro dan sekitarnya terdapat di 97 titik yang berjumlah 211 orang tersebut akan nasib masa depan mereka. Sebab petruygas parker ini menghidupi bukan hanya disirinya sendiri akan tetapi juga anak istri bahkan saudara-saudaranya aklar nantinya dipikirkan.

Tugiyono dari Komunitas PKL Malioboro menambahkan bahwa selama ini ada yang beranggapan bahwa Malioboro kumuh dan bau tidak sedap dibebakan oleh PKL, dia menampiknya bahwa hal tersebut tidak benar disebabkan oleh PKL namun disebabkan oleh adanya sekelompok anak jalanan yang tidak di sepanjang Malioboro yang ketika kencing sembarangan karena masih terbatasnya MCK di sepanjang Malioboro. Oleh karena dia mengusulkan MCK di malioboro segera ditambah. Selain itu dia juga usl bahwa terkait revitalisasi Maliopboro yang ditata bukan hanya phiasiknya saja, tetapi juga orang-orangnya seperti anak jalanan dan gepeng juga harus mendapatkan perhatian sebab tidak seenaknya di Malioboro.

Sementara itu Mbah Bodo dari Sleman pemerhati Wisata Budaya Yogyakarta memberikan masukan bilamana memungkinkan Jalan Malioboro, Ngasem dan Gayam bisa dikembalikan seperti dahulu lagi tahun 60 an Yogyakarta yang sejuk dan adem, malioboro banyak pepohonan, terus Ngasem banyak pohonnya Asem dan Gayam banyak pohonnya Gayam sehingga Yogyakarta bisa sangat sejuk tidak seperti sekarang ini.

Bebrda dengan yang disulkan Maryono dari komunitas pedagang kaki lima bahwa untuk menjadikan malioboro tampak asri dan nyaman serta sedap dipandang mata bisa kiranya gerobak-gerobak dorong yang dimiliki PKL tersebut pemerintah membuatkan gudang penyimpanan agar tidak terlihat semrawut di pinggiran jalan. Dengan adanya gudang-gudang penyimpanan gerobak dia yakin pengunjung akan nyaman dan Malioboro akan asri. Pada intinya dia siap ditata sesuai program pemerintah, tetapi dia tidak mau kalau direlokasi ke tempat lain.(Kar/Skm)

Rombongan Diklat PIM IV Kementerian Kesehatan RI yang diikuti oleh 28 peserta dan didampingi oleh 5 Panitia, melakukan kunjungan ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Drs. Sulistiyo, SH.CN, Msi, di Dalem Ageng, Kepatihan, Selasa (15/7). Kegiatan diklat di Yogyakarta akan berlangsung selama 5 hari.

Suharjono S.E., M.M selaku pimpinan rombongan mengatakan bahwa tujuan Diklat PIM IV di Yogyakarta ini adalah untuk melakukan benchmarking mengenai kelebihan Yogyakarta sebagai bahan untuk manajemen perubahan khususnya di bidang kesehatan. ?Yogyakarta dipilih sebagai tujuan kunjungan karena Yogyakarta termasuk daerah yang cukup hebat dan pengembangannya begitu pesat dimana kesehatan ibu dan anak meningkat, angka kematian menurun. Kelebihan-kelebihan Yogyakarta bisa digunakan untuk area perubahan di instansi masing-masing sehingga pelayanan publik Kementerian Kesehatan akan meningkat dengan adanya keunggulan-keunggulan yang ada di Yogyakarta,? ungkap Suharjono.

Acara ini berlangsung dengan diskusi dan sesi tanya jawab yang dipimpin dan dimoderatori oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta, Drg. HM. Taufiq AK, M. Kes. Dalam diskusi tersebut, Pemda DIY menjelaskan di DIY telah diterapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam bidang kesehatan. Selain itu, dalam pelayanannya kepada masyarakat, Pemda DIY menerapkan etika pelayanan budaya Satriya. Masyarakat adalah yang utama. Pemerintah bertugas untuk mendengar, melihat dan memutuskan apa yang diinginkan masyarakat yang tetap sesuai dengan peraturan.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Sekretaris Dinas Kesehatan DIY, Sri Mukti Suhardini, SKM, M.Kes, serta perwakilan dari Balai Laboratorium Kesehatan DIY, Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY, Biro Organisasi Setda DIY, dan Dinas Kesehatan Kota. (Sari/hdi)