BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

BKOW sebagai organisasi wanita yang bersifat independent mempunyai komitmen dan konsisten dalam membantu kebutuhan kaum wanita, sehingga kaum wanita menjadi wanita yang mandiri, inovatif dan berkarakter demikian amanat Gubernur DIY yang disampaikan Sekda DIY, Drs.Ichsanuri pada pengukuhan pengurus Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DIY periode 2013 ? 2016, pagi tadi Kamis (19/06) di Balai Shinta Gedung Wanita Tama Yogyakarta.

Menurut Gubernur DIY, dalam memajukan pembangunan di daerah di berbagai bidang, perempuan memegang peranan yang sangat penting. Bahkan ada pepatah mengatakan ?wanita adalah tiang Negara?, ini berarti jika perempuan berperan aktif dalam pembangunan, maka kemajuan daerah, bahkan kemajuan Negara akan dapat tercapai.

Dalam kepengurusan yang baru ini diharapkan dapat menyusun program kerja yang realistis dan implementatif sehingga dapat bermanfaat terutama bagi kaum perempuan, serta dapat menciptakan program yang langsung menyentuh masyarakat, bekerjasama dengan instansi terkait.

Sementara itu sebagai ketua pengurus BKOW DIY periode 2013-2018, Dyah Suminar, SE mengemukakan program unggulannya yaitu PAUD binaan sebagai program berkelanjutan. Selain itu pendidikan anti korupsi berbasis keluarga yang baginy a merupakan pendidikan sekolah yang bersinergi dengan pendidikan formal.

Hadir dalam kesempatan tersebut adalah jajajaran forkompimda, ketua BKOW Pusat Hj. Yasumar, SE, Ketua Komponen Organisasi Wanita, Ibu Mujiono Prabowo (sesepuh BKOW) serta tamu undangan lainnya. (teb)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki banyak potensi dan merupakan kota yang selalu memiliki sumber inspirasi dari berbagai karya seni, salah satunya dalam bidang kreatif fashion. Dengan pesatnya perkembangan kain tradisional Indonesia seperti batik, kain lurik, tenun, maka dunia fashion yang dinamis bisa membawa kain tradisional Indonesia pada event-event nasional dan internasional. Industri fashion yang dinamis ini merupakan jerih payah para desainer dalam mengembangkan potensi masing-masing.

Demikian sambutan Gubernur DIY Sri Sultan HB X dalam acara membuka Jogja Fashion Week ke 9 tahun 2014 di JEC Janti pagi tadi (18/6)

Lebih lanjut Gubernur menyampaikan Keragaman budaya merupakan salah satu penyangga dan perekat dalam persatuan bangsa sebagai pijakan dasar untuk membangun citra bangsa yang kuat. Salah satu produk keragaman budaya khususnya dibidang cipta dan karya busana harus ditumbuh kembangkan menuju pasar di era global dan modernisasi fashon yang didukung teknologi sebagai penunjang perkembangan fashion Indonesia yang unik dan kaya dengan kreatifitas yang akan menambah kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri.

Sedangkan Menteri Perindustrian RI dalam sambutannya yang dibacakan Dirjen IKM Euis Saedah mengatakan Pemerintah sangat serius menangani industri kreatif fashion mengingat mata rantai distribusi nilai yang dihasilkan mulai industry hulu, industry antara hingga industry hilir sangat besar. Kedepan kita tidak hanya mengekspor kain tekstil dan garmen, akan tetapi produk jadi fashion yang memberi nilai tambah/value added lebih besar.''tandasnya''? (bin/skm)

Sultan HB X: Pemerintah DIY menolak keras terhadap aksi-aksai tersebut. Perilaku kekerasan dan kriminalitas yang merongrong kewibawaan Pemerintah wajib ditindak tegas.

Prediksi yang berpotensi timbul dan perlu diantisipasi dalam Pelaksanaan Pemilu Presiden mendatang adalah bentrok mass saat kampanye, perusakan atribut Partai/Posko, maupun failitas umum, intimidasi dan penganiayaan terhadap penyelenggara Pemilu, Money politiks, Black Campaign, adanya pemilih ganda , penggelembungan hasil suara, unjuk rasa atau pun konflik petugas di lingkungan KPU harus menjadi atensi yang perlu diambil langkah-langkah antisipatif untuk ditindaklanjuti.

Penegasan demikian disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X saat memimpin Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pemilu Pilpres 2014 sore tadi (Rabu,16/6) di Alun-alun Utara Kraton Yogyakarta yang dihadiri Ketua DPRD DIY Kapolda DIY .Dan Rem 072 Pamungkas dan Anggota Forkompimda DIY lainnya.

Menurut Kabid Humas Polda DIY Hj.Anny Pudjiastuti. Bahwa tahap inti penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran I terjadwal selama 127 hari dengan jadwal tahap kampanye mulai tanggal 4 juni hingga 5 Juli 2014 selama 32 hari dengan kekuatan 4.923 orang. Tahap pemungutan suara tanggal 9 Juli 2014 personil /kekuatan yang disiapkan 6.564 orang, Tahap penghitungan suara dan rekap suara selama 16 hari dari tanggal:10 hingga2 juli 2014 sebanyak 1.641 orang, Tahap Penetapan dan pengumuman Pilpres tanggal 9 sampaid engan 24 Agustus 2014 sebanyak 1.641 orang dan Tahap Pelantikan Preswidden dan Wakil Presiden terpilih tanggal 19 Oktober 2014 dengan kekuatan 1.231 orang.

Sedangkan jumlah TPS yang ada di DIY berjumlah 8.348 TPS dengan perincian di Kota Yogyakarta berjumlah 778 TPS, Sleman 2.390 TPS,Bantul 2.295 TPS,Kulonprogo 987 TPS dan Gunungkidul berjumlah 1.898 TPS.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyinggung akhir-akhir banyak kejadian menonjol baik bernuansa Politis, motif ekonomi ataupun kriminalitas bila dicermati baik langsung atau tidak langasung selalu berusaha memancing keributan dan membuat kekacauan yang dipicu oleh berbagai motif, baik isu agama, politik, maupun isu-isu yang bernuansa perbedaan dan kesenjangan minoritas. Hal ini tandas Sultan sangat bertentangan dengan norma-norma hokum, agama, bahkan norma adat yang kita junjung tinggi. Untuk itu Pemerintah DIY menolak keras terhadap aksi-aksai tersebut. Perilaku kekerasan dan kriminalitas yang merongrong kewibawaan Pememrintah wajib ditindak tegas. Dan perlu digaris bawahi lanjut Sulktan HB X bahwa Aparat Keamanan POLRI yang dibantu TNI dan Instansi terkait adalah representasi Negara yang harus kuat dan tidak boleh berpihak. Sebagai representasi Negara, Aparat keamanan mempunyai wewenang penuh untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan yang menganacam jiwa-raga, harta-benda dan Hak Azasi Manusia.

Mengakhiri sambutannya Gubernur DIY Sri Sultan HB X menginstruksikan kepada jajaran POLRI dan TNI selama Pemilu: 1.Tetap jaga Sinergitas dan Netralitas TNI/POLRI dam Pam Pilpres 2014. 2.Setiap pergeseran logistic Pemilu , khususnya Dokumen Pemilu harus didukung dan dikawal oleh aparat keamanan yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugasnya. 3. Rumuskan pola pengamanan TPS berdasarkan criteria TPS dengan memperhatikan jumlah personel kebutuhan dan kakerda pergeseran/pendidtribusian logistic Pemilu khususnya dokumen Pilpres 2014. 4. Petakan kembali daerah rawan dan bentuk kerawanannya secara tajam oleh satuan wilayah setempat. 5 .Evaluasi peran petugas penghubung dan tingkatkan peran fungsi intelijen di kewilayahan. 6.Antiasipasi/cegah terjadinya perusakan alat peraga Capres /Cawapres, kampanye hitam, Pembunuhan Karakter, serta aksai-akasi intimidasi, terror , ancaman, dan bentuk kekerasan politik lainnya, maupun konflik internal Parpol yang dapat memunculkan konflik antar masa pendukung/simpatisan maupun relawan. 7. Laksanakan OPS Cipta kondisi/Razia dengan libatkan kekuatan besar dengan sasaran Senpi/Sajam, Miras, dan barang berbahaya sebagai cara bertindak yang efektif dalam antisipasi bentrok massa dan bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu secara bersinergi antar instansi yang berwenang. 8.Lakukan terus langkah prevemtif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan dan melanggar hokum dan instruksi ke 9 adalah Tingkatkan koordinasi dan konsolidasi antar aparat keamanan lainnya, penyelenggara Pemilu dan pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan pada Pilpres 2014

Dalam Apel Gelar Pasukan tersebut turut disiapkan berbagai kendaraan dari kendaraan penghalau massa sampai kendaraan roda 2.(kar/Skm)

Program Transmigrasi merupakan program unggulan yang memberikan kontribusi besar bagi pembangunan nasional. Selain untuk pemerataan penduduk, program ini diharapkan juga menjadi program pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja baru serta perbaikan kehidupan masyarakat .?

Harapan demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX dalam kunjungannya ke Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Kamis lalu. ( 12/06/2014) yang diterima di Gedung Mantanara.Komplek Kantor Bupati Barito Timur.

Kunjungan kerja Wakil Gubernur DIY yang didampingi Dirjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Ir. H. Jamaluddin Malik, MM., Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Drs. Sigit Sapto Rahardjo, MM . Bupati Bantul Hj.Sri Surya Widati, Bupati Kulon Progo dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG. serta Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten/Kota se DIY.

Wakil Gubernur DIY beserta rombongan diterima Bupati Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Ampera A. Mebas, SE.MM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah Hardy Rampay, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Barito Timur dan jajaran instansi terkait di Kantor Bupati Barito Timur di Tamiang Layang.

Lebih lanjut Wakil Gubernur DIY menyatakan bahwa dalam kunjungan kerja ini selain bertemu dengan warga transmigran asal DIY juga menjajagi kerjasama lebih lanjut terkait program penempatan transmigrasi di Kabupaten Barito Timur tahun 2015. Integrasi program transmigrasi antara daerah asal dan daerah yang ditempati mutlak diperlukan dan didorong mediasi dan fasilitasi dari pemerintah pusat. Minat warga masyarakat DIY terhadap program transmigrasi tergolong sangat besar. Pemda DIY senantiasa mendorong warga masyarakat DIY untuk mengikuti program transmigrasi.

Gubernur Kalimantan Tengah dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Tengah Hardy Rampay menyatakan bahwa Provinsi Kalteng dengan luas 153.000 km2 atau hampir 1,5 kali pulau jawa merupakan provinsi kedua terluas setelah Papua di Indonesia. Sampai tahun 2013 sudah ditempatkan transmigran sebanyak 101.748 KK atau 399.748 jiwa di Provinsi Kalteng. Dengan adanya program transmigrasi ini, desa yang 5 tahun lalu di Kalteng masih terdapat 800 desa tertinggal saat ini berkurang menjadi 300 desa tertinggal. Transmigran dari DIY di Kalimantan Tengah sebanyak 250 KK atau 843 jiwa tersebar di 7 Kabupaten yakni Kapuas, Sukamara, Katingan, Kota Waringin Barat, Kota Warinin Timur, Gunung Mas dan Barito Timur. Sejak 1 Januari 2014 terjadi moratorium atau penundaan sementara penempatan transmigrasi di Kalteng. Karena masih banyak kabupaten/kota di Kalimantan Tengah harus berbenah untuk mempersiapkan kedatangan warga transmigran dari luar provinsi Kalimantan Tengah, agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, karena masih banyak terjadi tumpang tindih lahan, pemindahan lahan, jual beli lahan dan sertifikasi lahan.

Dirjen Pembinaan dan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Ir. H. Jamaluddin Malik, MM. Dalam sambutannya mengatakan kunjungan kerja Wakil Gubernur DIY yang secara rutin mengunjungi warga transmigran asal DIY, ternyata membawa dampak yang sangat besar terutama bagi warga transmigran. Kunjungan ini ternyata juga ditiru oleh provinsi lain yang mempunyai warga asal transmigran. UU No. 29 Tahun 2009 menyatakan bahwa Program Transmigrasi sekarang adalah Pendekatan Kawasan dengan tujuan meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan warga transmigran dan warga masyarakat sekitar. untuk mengantisipasi kecemburuan antara warga pendatang dengan warga asli. Komposisi perbandingan antara warga transmigrasi dari daerah asal dan warga transmigrasi lokal adalah 50 : 50. Tetapi ini dapat berjalan fleksibel sesuai keadaan dan kebutuhan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kecemburuan antara warga pendatang dengan warga asli. Warga masyarakat lokal ternyata mendukung dan menerima dengan baik program transmigran ini karena dengan dibangunnya lokasi transmigrasi akan membawa dampak seperti pembagunan infrastruktur jalan, listrik dan lain sebagainya, sehingga kawasan tersebut dapat berkembang menjadi kawasan unggulan dan mempercepat pertumbuhan pembangunan di kawasan transmigrasi.

Bupati Barito Timur Ampera A. Mebas, SE,MM dalam sambutannya mengucapkan selamat datang di Barito Timur, dengan slogan Gumi Jari Janang Kalalawah atau bumi yang damai sejahtera selama-lamanya. Kabupaten Barito Timur berdiri tahun 2002 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 8 Kabupaten baru di Provinsi Kalimantan Tengah yakni : Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur. Luas Wilayah Barito Timur 3.854 km2 dengan jumlah penduduk 105.054 jiwa, terdiri 10 Kecamatan, 105 Desa, 3 Kelurahan. Pertumbuhan ekonomi 6,02 % pada tahun 2013. Di bidang pertanian, merupakan penghasil beras utama di Provinsi Kalimantan Tengah bersama Kabupaten Katingan , Pulang Pisau dan Kapuas. Di Kabupaten Barito Timur ditempatkan transmigrasi lokal maupun dari provinsi lain sebanyak 2.324 kk atau 9.158 jiwa. Tahun 2013 di Desa Siong Kecamatan Paju Epat ditempatkan warga transmigran sebayak 300 KK atau 1015 jiwa, termasuk 25 KK dari DIY. Memberikan apresiasi yang tinggi karena transmigran dari DIY kebanyakan berusia muda dan produktif dengan kemampuan teknis yang baik sehingga salah satu warga transmigrasi berhasil menanam bawang merah atas nama Wardoyo dari Kabupaten Bantul.

Diakhir acara diadakan tukar menukar cindera mata dan makan siang bersama.(Sis/Kar/Skm )