BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2013, jumlah pengguna narkoba di DIY terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan penggunanya adalah mayoritas generasi muda pelajar dan mahasiswa. Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY, Drs. Sulistyo, SH, CN, Msi saat menyampaikan amanat Gubernur DIY, pada Puncak Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) DIY yang dipusatkan di Pendopo Parasamya Kabupaten Bantul, kamis (26/14).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, startegi yang diterapkan untuk mengatasinya adalah meningkatkan kapasitas kelembagaan lintas bidang terkait. Selain itu kualitas individu aparat juga harus ditingkatkan, sementara kesadaran, kepedulian, dan peran serta aktif masyarakat juga harus dioptimalkan untuk memberantas narkoba.

?Harus ada tindakan bersama yang lebih konkrit untuk melakukan pencegahan dan pemberantasannya?, tegas Gubernur.

Permasalahannya tidak akan selesai bilamana pengguna hanya diposisikan sebagai korban dan dipidana dengan tanpa adanya rehabilitasi. Pihak korban bisa dirawat dan ditangai secara professional sampai mereka benar-benar sembuh.

Sementara itu Kepala Badan Narkotika Nasional dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala BNNP DIY, Drs. Budiharso, Msi antara lain menyampaikan bahwa, pengguna narkoba adalah orang yang sakit, mereka membutuhkan bantuan untuk berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan membutuhkan rehabilitasi, dengan harapan mereka dapat kembali melaksanakan fungsi sebagai anggota masyarakat secara normal, mereka berhak memperoleh kehidupan yang sehat. Hal ini seseua dengan teman peringatan tahun ini, yaitu ?Drug use disorder are preventable and treatable ? (pengguna Narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi).

Budiharso juga mengungkapkan bahwa dalam upaya rehabilitasi pengguna narkoba selama kurun waktu 2010 ? 2014 telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun sosial di lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat.

Menurutnya, upaya penegakkan hukum harus lebih diintensifkan dan diintegrasikan dengan upaya pemulihan dan pencegahan. Hal ini untuk memetakan siapa pelaku kejahatan narkoba yang perlu direhabilitasi, siapa yang perlu dipenjara, serta siapa pula yang perlu dipenjara dan direhabilitasi sekaligus. Hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Pada kesempatan itu pula dilakukan ikrar bersama untuk tidak menggunakan narkoba oleh para pelajar, mahasiswa serta unsur-unsur remaja anti narkoba serta salah satu bekas pengguna narkoba. (teb)

Sebagaimana dicanangkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Nopember 2013 di Silang Monas Jakarta bahwa masyarakat di seluruh tanah air untuk berperan lebih aktif dalam mengembangkan ekonomi syariah. Demikian dikemukakan oleh Deputy Pembiayaan Kementrian Koprasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Khairul Jamhari Phd, tadi pagi, Kamis (26/06/14) di Hotel Jambuluwuk pada Pencanangan Gerakan Membumikan Ekonomi Syari?ah di Kalangan KJKS (Koperasi Jasa KeuanganSyariah) /BMT (Baitul Maal wat Tamwil di DIY.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa, saat ini harus berbenah, karena tidak mungkin perubahan dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah dan kaffah, namun harus digenjot dan dimobilisasi seperti yang pernah diutarakan oleh Presiden.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX saat menyampaikan amanat Gubernur DIY antara lain mengemukakan bahwa, keberadaan koperasi di Negara kita terbukti banyak manfaat, utamanya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan koperasi syari?ah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan koperasi konvensional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip-prinsip Islam. Hal itu juga tetap mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang fungsi dan peran koperasi.

Ditambahkan oleh Wagub DIY, dengan tersedianya lembaga keuangan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, mengembangkan sektor UMKM, sekaligus berperan dalam upaya pemberantasan rentenir (praktek riba) di Tengah-tengah masyarakat.

Dalam laporannya Kepala Desperindagkop DIY, Ir. Riyadi Ida Bagus Salyo Subali, MM mengemukakan bahwa Kegiatan Pencanangan Gerakan Membumikan Ekonomi Syari?ah yang diikuti oleh 300 orang peserta merupakan kerja bareng antara Dinas Perindagkop DIY, Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Syariah Nasional MUI, dan Baznas. Adapun tunjuannya adalah untuk meningkatkan aktifitas ekonomi berbasis syariah melalui Koperasi dan UMKM di Yogyakarta.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan sertifikat Peningkatan Kapasistas Kompetensi Pengawas, serta sertifikat mitra pengelola jakat dan sertifikat mitra pengelola jakat dana kumtri (teb)

Di Indonesia terdapat 70 juta ha lahan kritis bisa ditangani dan bila dengan kesungguhan serta kerja keras dapat menghasilkan sesuatu bagi masyarakat sehingga bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraannya. Demikian dikemukakan oleh Mendagri RI, Gamawan Fauzi pada Pembukaan Rapat Konsolidasi Kemajuan Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) di Desa Selopamioro, Imogiri, Bantul Rabu (25/06). Dengan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mulai tahun 2012 hingga 2014 lahan kritis tersebut baru tertangani di 16 Provinsi, 48 kabupaten/kota dan 142 Kecamatan serta 212 desa di seluruh Indonesia.

Gamawan berharap penanganan ke depan lebih dapat dioptimalkan maupun direplikasikan ke daerah lain sehingga dana pembantuan dapat diperuntukkan bagi daerah yang APBDnya terbatas. Ditambahkannya pula di hadapan para peserta konsolidasi dari seluruh pelosok Indonesia yang sekaligus melaksanakan studi banding di kedua daerah tersebut untuk lebih termotivasi di daerah masing-masing dalam menangani lahan kritis.

Dalam kesempatan itu pula mendagri menambahkan bahwa, pelaksanaan studi banding yang diikuti dari berbagai daerah di Desa Selapamioro Kabupaten Bantul dan desa Nglageran Kabupaten Gunungkidul merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program PLKSDA ? BM untuk dijadikan proses pembelajaran dan pertukaran pengalaman dari daerah yang satu dengan yang lain, agar peningkatan dan optimalisasi pengelolaan lahan kritis dapat dikembangkan menjadi agrowisata yang terintegrasi.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX saat menyampaikan amanat Gubernur DIY mengatakan bahwa, Program Penanganan Lahan Kritis Sumberdaya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) merupakan sebuah sikap dan jawaban atas permasalahan penurunan kualitas sumber daya hutan dan lahan serta sumber daya air. Semakin bertambahnya luas lahan kritis dan meningkatnya nilai kekritisan lahan merupakan sebuah tantangan yang kompleks dan mengharuskan satu sinergitas lintas sektor baik pemerintah maupun masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Menurut Wagub DIY, penyadaran kepada semua lapisan stakeholders wajib terus dilaksanakan. Program PLKSDA-BM bukan merupakan sebuah kegiatan keproyekan dan jangka pendek, melainkan sebuah usaha jangka panjang yang akan dilaksanakan terus menerus, karenanya selalu dilakukan evaluasi di tahun-tahun selanjutnya.

Didalam upaya menangani lahan kritis dan sumber daya air di pemukiman dilaksanakan penanaman tanaman yang memiliki nilai ekonomis, sehingga akan memberikan dampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat. Sedangkan untuk memperbaiki lahan potensi kritis menjadi lahan produktif yang menghasilkan nilai ekonomis menurutnya, tentu saja harus melibatkan kerjasama dengan multipihak yaitu : pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan LSM.

Sektor Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. KUMKM juga memiliki peran penting dalam pertumbuhan, lajunya perekonomian masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja. Untuk itulah, KUMKM membutuhkan pendampingan sekaligus konsultan yang mampu membangkitkan sense of entrepreneur.

Hal itu disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam DIY, Drs. Tri Mulyono, MM, saat menghadiri peresmian Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM DIY, Rabu (25/06/2014) pagi ini. Peresmiannya sendiri dilakukan oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM, Drs. Braman Setyo, M.Si.

?

Saat ini koperasi Indonesia berjumlah lebih dari 200.000 unit dengan jumlah tenaga kerja terserap sebesar 429.678 orang. Sedangkan jumlah UMKM sebanyak 56,5 juta unit dengan jumlah tenaga terserap sebanyak 107,7 juta orang. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebanyak 57,94 %, dan Pemerintah berharap dalam lima tahun ke depan KUMKM dapat menjadi perusahaan yang Go Internasional. Pendirian PLUT oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang telah terealisasi di 16 provinsi, salah satunya di DIY, dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan fungsi pendampingan terhadap KUMKM tersebut.

PLUT-KUMKM DIY yang beralamat di Jl. HOS Cokroaminoto No. 162 Yogyakarta, menyediakan tujuh macam layanan yaitu: konsultasi bisnis, pendampingan/mentoring bisnis, promosi dan pemasaran, fasilitasi akses pembiayaan, pelatihan bisnis, networking, dan layanan pustaka entrepreneur. Masyarakat dapat pula mengakses situs www.plutjogja.com jika ingin mengakses informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pusat layanan ini.

Sri Sultan berharap dengan adanya PLUT-KUMKM DIY, dapat memberikan jalur terbaik bagi permasalahan KUMKM khususnya di DIY. Apalagi, ASEAN Economic Community akan diberlakukan tahun 2015 yang menuntut KUMKM untuk senantiasa meningkatkan produktivitas, kualitas produk, kontinuitas, manajerial, permodalan, akses pasar, dan lain-lain.

Acara peresmian pada hari ini turut dihadiri oleh Kepala Disperindagkop dan UKM DIY, Ir. Riyadi Ida Bagus Salyo Subali, MM, serta para pelaku UMKM DIY yang memamerkan berbagai produk mulai dari kerajinan hingga makanan ringan. (hdi)