BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Bertempat di Bangsal Kepatihan Yogyakarta dan disaksikan Pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X Melaunching Pemusatan Latihan Daerah (PUSLATDA) DIY Pra PON XIX 2016 dengan ditandai pengenaan jaket kepada 2 perwakilan Atlit Pra PON masing-

?

masing kepada Liontin A atlit Balap Sepeda serta Arief Darmanto atlit Taekwondo.

Ketua KONI DIY GBPH.H.Prabukusumo.S.Psi dalam laporannya menjelaskan bahwa Tim Pra Pon XIX yang akan mengikuti Pemusatan Latihan Daerah yang dipersiapkan dalam PON Tahun 2016 di Jawa barat sebanyak 100 Atlit, 33 orang Pelatih dan 25 orang Panitia Monitoring dan Evaluasi.

Methode Puslatda menggunakan system promosi dan degradasi dengan control yang semakin ketat yang salah satunya adalah para atlit seminggu berlatih minimal selama 12 jam. Dan sasaran Puslatda Pra PON adalah pengembangan kondisi fisik dengan harapan para atlit mampu berlatih berat pada Puslatda Pra PON selama 2 tahun 9 bulan atau 2014-2016 sehingga dapat lolos kualifikasi Pra PON XIX minimal dengan ranking 4 . Serta ending dari Pra PON tersebut adalah dengan target PON XIX Tahun 2016 dengan perolehan medali emas 15 atau peringkat 10 dari 33 provinsi.

Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam sambutan pengarahannya antara lain mengatakan bahwa semua orang akan melakukan apapun bagi kita, bila kita pun melakukan mereka dengan penuh hormat, penting dan berharga. Kritik menurut Sultan sering menghancurkan harapan perbaikan, sedangkan sebuah penghargaan selalu mendorong orang lain untuk melakukan lebih baik lagi. ? Apakah ada kritik yang membangun tanya Sultan. Tentu ada,, tetapi yang pasti adalah penghargaan yang membangun ? tegas Sultan.

Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan bahwa prestasi Olah raga adalah menunjukkan tingginya ketahanan bangsa dan keberadaban bangsa, karena selalu berusaha untuk lebih berprestasi di semua aspek dalam kehidupan bangsa.

Dibagian lain dalam sambutannya Sultan menandaskan bahwa dengan lebih banyak mengikuti kompetisi seorang pelatih akan lebih mudah menentukan prioritas dari kompetisi itu. Diakui Gubernur DIY bahwa kompetisi adakalanya dijadikan pemanasan untuk mematangkan kondiei fisik saja dan selanjutnya atlit harus diberi feat back yang positive atas pencapaian prestasinya.Dengan feat back inilah atlit akan mengetahui kekurangan dan kekuatan dirinya agar atlik mempunyai informasi untuk meningkatkan prestasinya.

Mengakhiri sambutannya Gubernur DIY mengingatkan bahwa setiap atlit menginginkan juara, untuk itu seluruh atrit harus disiplin dalam berlatih dan mengikuti program yang diberikan pelatih. Usaha yang dibarengi semanagat akan melengkapi semangat bertanding. Dan yang terpenting tegas Sultan adalah haruslah berawal dari niat dari atlitnya sendiri. Bekerja tanpa batas untuk mencapai prestasi harus digelorakan seorang atlit. Prestasimu adalah harga dirimu.(kar/Skm)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi babak baru bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4) yang antara lain disebutkan bahwa salah satu pilar keistimewaan DIY adalah mengenai kelembagaan Pemerintah Daerah DIY. Berkaitan dengan hal itu, pada hari Selasa (23/06) digelar FGD (Focus Group Discussion) mengenai kelembagaan Pemda DIY yang ada dalam perda istimewa yang diselenggarakan di Grage Hotel.

Menurut Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekda DIY, Drs. Noviar Rahmad, MSi tujuan diselenggarakannya kegiatan FGD tersebut adalah guna melakukan singkronisasi, harmonisasi dan kebulatan terhadap draft Raperdais tentang kelembagaan yang disampaikan Biro Organisasi Sekda DIY kepada Biro Hukum untuk dicermati kembali dan nantinya akan disampaikan pada DPRD DIY sebelum tanggal 30 Juni 2014 ini untuk segera dapat dibahas.

Noviar dalam kesempatan tersebut juga mengemukakan, dalam Undang-undang Keistimewaan DIY pasal 30 disebutkan bahwa pengembangan kelembagaan diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.Selain itu penyelenggaraan pemerintahaan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prisip responsibilitas, akutabilitas, transparansi dan partispasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan yang asli.

Ditandaskan pula bahwa, kelembagaan pasca UU Keistimewaan tetap memperhatikan kelembagaan daerah yang sudah ada dengan melibatkan kewenangan baru dalam SKPD yang sudah ada sesuai mainstreaming program keistimewaan. Selain itu dalam pengembangan kelembagaannya adalah pengembangan terbatas,bukan perubahan menyeluruh ataupun membentuk yang tidak diperlukan.

Sementara itu Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Sekda DIY, Dra. Wredi Wyandani dalam kesempatan yang sama mengemukakan antara lain bahwa, setelah ditetapkannya UU Nomor 13 tahun 2012 Keistimewaan DIY sudah agak jelas namun belum begitu jelas karenanya dalam perubahan kelembagaannya harus mempertimbangkan mengenai : Pewadahan kebijakan Internal yang antara lain untuk mendukung E-Government. Selain itu, adanya duplikasi tugas serta sinkronisasi dengan nomenklatur organisasi kementrian. Ditandaskan pula pertimbangan adanya ketidakseimbangan beban kerja (strktur by obyek diubah by proses).

Wredi juga menambahkan bahwa perubahan kelembagaan terkait keistimewaan yang sudah ada dalam draft yang akan disampaikan pada DPRD DIY pada tanggal 30 Juni ini nantinya akan ada 3 lembaga baru yang diprioritaskan yaitu : adanya Asisten Keistimewaan yang tidak membawahi Biro-biro sebagaimana Asisten Sekda yang sudah ada saat ini, namun tugasnya adalah mengkoordinasikan semua urusan keistimewaan. Selain itu adanya Sekretariat Komisi Pertimbangan Daerah yang merupakan lembaga ad hoc yang mempunyai fungsi yang dijalankan staf ahli selama ini, yaitu bersifat advisori. Selain itu adanya Badan Pertanahan dan Tata Ruang. Namun yang penting menurutnya bahwa, SKPD yang ada merupakan pembantu Gubernur sehingga kerangka berfikirnya harus Global.

Focus Group Discussion tentang Kelembagaan yang diselengarakan sehari ini diikuti oleh Seluruh SKPD DIY, Kabupaten maupun kota. (teb)

Potret keluarga ideal adalah keluarga kecil yang secara operasional dapat menjalankan delapan fungsi keluarga, yaitu: agama; sosial budaya; cinta kasih; perlindungan; reproduksi; sosialisasi dan pendidikan; ekonomi; serta lingkungan. Namun demikian, saat ini sering kita temukan permasalahan sosial di keluarga-keluarga Indonesia terutama mengenai kemiskinan. Kondisi ini tidak lepas dari akar permasalahan kependudukan yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan ledakan penduduk di masa mendatang.

Hal itu disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam sambutannya pada Puncak Peringatan Hari Keluarga XXI, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XI, dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42 yang dilaksanakan di Waduk Sermo, Kulon Progo. ?Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga menjadi tanggung jawab kita semua. Karenanya, kita perlu mengingat kembali bahwa penduduk besar dan berkualitas memang dapat menjadi modal pembangunan. Namun sebaliknya, penduduk besar tapi tidak berkualitas akan menjadi beban pembangunan,? kata Sri Sultan.

Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK DIY, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menjelaskan bahwa di DIY, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan secara terpadu mulai dari Pencanangan BBGRM XI, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42, dan Hari Keluarga XXI pada tanggal 14 Mei 2014 di Desa Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo. Sedangkan puncak acara diselenggarakan pada hari ini, Senin 23 Juni 2014, di Waduk Sermo yang dihadiri 1.500 orang. Keberhasilan dalam mendukung Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga di DIY, telah diwujudkan dengan diterimanya penghargaan Satyalencana Wira Karya dari Presiden RI kepada Bupati Bantul, Hj. Sri Surya Widati. Selain itu, Kepala BKKBN juga telah memberikan penghargaan Manggala Karya Kencana kepada Bupati Kulonprogo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG (K); Ketua TP PKK Gunungkidul, Dra. Hj. Zultiyanti; Ketua TP PKK Kota Yogyakarta, Hj. Tri Kirana Muslidatun, S.Psi; serta Kepala Rumah Sakit Tk. III RS. Dr. Soetarto, dr. Moch. Hasyim, SpAn.

Bupati Kulon Progo, dr. H. Hasto Wardoyo, SpOG (K), dalam sambutannya menyoroti keadaan pasca reformasi dimana semangat kegotongroyongan di masyarakat menurun serta banyaknya keluarga yang memiliki anak lebih dari dua. Karena itu, Hasto berharap kegiatan pada hari ini dapat memotivasi masyarakat untuk membangkitkan kembali semangat kegotongroyongan serta menurunkan jumlah kelahiran. Pemkab Kulon Progo turut memberikan dukungan anggaran gotong royong dari semula 200-300 juta rupiah di tahun 2012, menjadi hampir 9 milyar di tahun 2013-2014. Sedangkan untuk mengatasi keengganan pria Kulon Progo untuk mengikuti program KB, Pemkab Kulon Progo memberikan stimulan berupa satu ekor kambing betina untuk pria yang mau divasektomi. Melalui cara ini, akseptor KB pria mulai meningkat dan Pemkab Kulon Progo berani menargetkan 100 akseptor KB melalui vasektomi setiap tahunnya.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat, DR Wendy Hartanto MA, yang hadir mewakili BKKBN Pusat, mengatakan pada periode 2000-2010, laju pertumbuhan penduduk Indonesia sebesar 1,49% yang artinya angka kelahiran lebih dari 4,5 juta bayi pertahun. Di tahun 2035, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia mencapai 305 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,6%. Namun demikian, jika kita tidak bisa menurunkan laju pertumbuhan penduduk periode 2000-2010, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan membengkak menjadi 343 juta jiwa pada tahun 2035.

Untuk itulah Gubernur menaruh harapan besar kepada para kader PKK agar senantiasa mengkampanyekan slogan ?2 Anak Cukup? sebagai gaya hidup keluarga di DIY. ?Pembangunan di bidang Kependudukan dan KB adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak seketika dapat dinikmati. Pembangunan di bidang ini juga sangat penting artinya bagi pembangunan SDM berkualitas di masa mendatang,? pungkasnya.

Turut hadir dalam Puncak Peringatan Hari Keluarga XXI, BBGRM XI, dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-42, yaitu unsur-unsur Forkompimpda se-DIY, Kepala dinas/instansi Pemda DIY dan Kabupaten/Kota, serta Ketua Tim Penggerak PKK se-DIY. (hdi)

Dalam rangka membumikan Ekonomi Syariah sebagaimana telah di launching Presiden Susilo Bambang Yudoyono bulan November tahun lalu, hal yang sama di Yogyakarta juga akan di Launcing Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) yang rencananya akan dilakukan oleh Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX tanggal 26 Juni 2014 mendatang di Hotel Jambuluwuk,Yogyakarta.

Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Launching Gerakan Ekonomi Syariah Sutrisno kepada? www.jogjaprov.go.id di Gedung Pare Anom,Kepatihan,Yogyakarta? yang didampingi panitia lainnya seusai bertertemu Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX untuk mohon doa restu sekaligus mengundang Wakil Gubernur DIY tersebut berkenan untuk melaunchingnya tanggal tersebut pukul 09.00 WIB.

Menurut Sutrisno setelah dilakukannya launching Gerakan Ekonomi Syariah oleh Wakil Gubernur DIY tersebut selanjutnya akan dilangsungkan kuliah umum bagi anggota koperasi Syariah,UMK yang telah menjadi anggota syariah sebagai narasumber Ketua Dewan Syariah Nasional MUI Pusat, dari Badan Wakaf Indonesia, dari Baznas yang semuanya akan mengupas ekonomi syariah. Disampaing itu juga akan dilaksanakan bimbingan tekhnis bagi koperasi/ukm syariah oleh para pembinannya.

Adapun target yang akan dicapai dengan dilaunchingnya Koperasi syariah ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, karena selama ini yang dikenal masyarakat hanya mengenai bank-bank Syariah besar saja, sementara untuk Koperasi, UKM syariah belum begitu kenal. Kenyataan di lapangan ternyata yang lebih banyak terjun di tengah masyarakat koperasi-koperasi seperti jasa keuangan syariah misalnya atau KBMP., dan lembaga ini yang akan mengisi GRES ini (Gerakan Ekonomi Syariah) tandas Sutrisno.

Disinggung target yang akan dicapai dan siapa yang akan dilibatkan dalam Gerakan Ekonomi Syariah tersebut ? Dia menjelaskan bahwa untuk sementara 300 orang yang telah menjadi Koperasi Syariah di seluruh DIY dan sudah berjalan. Sehingga dengana danya GRES ini akan semakin mendorong koperasi syariah di DIY untuk lebih meningkat dan lebih baik.

Sementara itu Wakil Gubernur DIY ketika menerima Panitia Launching GRES menyambut baik dan mendorong agar GRES semakin mendapat sambutan masyarakat untuk peningkatan perekonomiannya.(Kar/Skm)