BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang saya hormati: Pimpinan dan seluruh Peserta rapat koordinasi GTRA DIY, serta Hadirin sekalian.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memperkenankan kita semua untuk dapat hadir di sini dalam keadaan sehat wal?afiat, tanpa kekurangan suatu apapun.

Saudara-saudara,

Sebagaimana kita ketahui bersama, di Indonesia, pembaruan atau restrukturisasi kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, merupakan upaya yang sudah dimulai sejak awal tahun 1960an. Secara garis besar ada tiga hal yang ingin diatasi melalui reforma agraria, yaitu perihal ketimpangan penguasaan tanah negara, perihal konflik agraria yang timbul akibat tumpang tindih distribusi lahan di masa lalu, serta perihal krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

Di masa sekarang, reforma agraria menjadi kian relevan, sebab secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu mengatasi isu-isu prioritas, antara lain terkait pengentasan kemiskinan dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 misalnya, reforma agraria dapat ditemukan dalam Bab 3, pada pembahasan tentang pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Lain kata, reforma agraria merupakan tugas besar dengan cakupan yang juga sangat luas: tidak semata-mata soal perombakan struktur, sistem, dan penguasaan tanah agar lebih rapi, tertata, dan teratur.

Bertolak dari hal-hal tersebut, saya, atas nama Pemerintah Daerah DIY, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY, yang secara khusus mengangkat bekas tanah enclave sebagai tema pembahasannya.

Tentu merupakan harapan kita bersama, bahwa seluruh rangkaian acara dapat berlangsung dengan lancar, dan sukses menghasilkan output yang secara nyata dapat dikembangkan hingga tataran outcome.

Yang tidak kalah penting, mari pastikan agar dalam menjalankan tugasnya, GTRA DIY dapat senantiasa tingkatkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi dengan pihak-pihak terkait, sehingga setiap program kegiatan yang diambil dapat berjalan seefektif dan seefisien mungkin.

Akhirnya, teriring Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) DIY, saya nyatakan resmi dibuka.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

?

Yogyakarta, 22 Agustus 2023

Assalamu?alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Yth. Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada acara penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 dalam keadaan sehat wal?afiat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang telah melakukan pembahasan rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan secara cermat dan cepat sehingga dapat disepakati sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Yang Terhormat Sdr. Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia,

Semua proses pembahasan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ini menggambarkan betapa pentingnya menyamakan persepsi tentang perubahan asumsi yang melandasi terjadinya perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga akhir Tahun Anggaran 2023.

Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Kami berharap kerja sama yang baik ini terus berlanjut dalam penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Sehingga pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berjalan dengan baik.

Yang terhormat Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada sidang paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta? Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023.

Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat bersama-sama menjalankan pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wassalamu?alaikum Wr Wb.

?

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Assalamu?alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati:

Ketua beserta rombongan dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dan? perwakilan dari OPD terkait.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir pada acara hari Studi Komparasi hari ini dalam keadaan sehat wal?afiat.

Perkenankan saya, atas nama Pemerintah Daerah DIY mengucapkan selamat datang di Yogyakarta.

Hadirin sekalian

Pemerintah Daerah DIY melalui Keputusan Gubernur telah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. TAPD terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. TAPD bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD.

Pemerintah Daerah DIY menyusun APBD tahun anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program. Penyusunan didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 222/TIM/2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78/TIM/2021, Bupati/Walikota dan/atau Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan bantuan keuangan daerah kepada Gubernur lewat TAPD DIY. Selanjutnya, TAPD DIY mengoordinasikan dan menyinergikan permohonan melalui proses penyusunan APBD.

Bersama Badan Anggaran DPRD, TAPD DIY melakukan pembahasan, harmonisasi dan finalisasi rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam rapat kerja. Selain itu, bersama Badan Anggaran DPRD DIY, TAPD DIY juga melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri.

Untuk itu, perlu terjalin komunikasi intensif, koordinasi dan sinergisitas antara pihak-pihak terkait agar penyusunan anggaran transparan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, kita juga harus memperhatikan mandatory spending agar dapat mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending meliputi alokasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan, dana transfer umum untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi, dan alokasi dana desa.

Hadirin sekalian,

Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan. Telah hadir bersama kita, perwakilan dari TAPD DIY. Saya berharap momentum ini dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk saling bertukar informasi, ide dan gagasan.

Terima kasih.

Wassalamu?alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

?

Yogyakarta, 21 Agustus 2023

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Salam Damai Sejahtera Bagi Kita Semua,

Yang saya hormati:

• Ketua Umum Pengurus Pusat Paguyuban Keluarga Besar Brimob (PKBB);

• Kapolda DIY;

• Para Tamu Undangan, dan Saudara sekalian.

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa,? yang masih memperkenankan kita semua untuk hadir di sini dalam keadaan sehat wal?afiat, tanpa kekurangan suatu apapun.

Hadirin sekalian,

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, setiap komunitas, apapun itu bentuknya, lahir untuk menjawab atau memfasilitasi kebutuhan sekelompok individu pada suatu masa. Mereka adalah orang-orang yang percaya, bahwa dengan bersatu dan bergerak bersama, maka cita-cita atau tujuan besar yang ingin diraih memiliki potensi lebih besar untuk dapat terwujud.

Adapun kunci langgengnya eksistensi sebuah komunitas, terletak pada bagaimana ia dapat tetap relevan: dengan kebutuhan anggotanya (internal), dan dengan kebutuhan lingkungan fisik dan sosialnya (eksternal). Mengapa relevansi eksternal juga penting? Sebab perlu disadari, bahwa setiap komunitas sesungguhnya merupakan elemen bangsa. Dan sebagai elemen bangsa, komunitas pun memiliki kewajiban untuk terlibat: untuk dapat membawa kemaslahatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan, dan keselamatan bangsa.

Dalam konteks PKBB, asas kemaslahatan ini menjadi kian penting. Sebab para anggotanya adalah mereka yang secara profesional pernah atau sedang menyandang kewajiban bela negara.

Sehingga, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, mewakili Pemerintah Daerah DIY, mengucapkan Selamat Ulang Tahun kepada Paguyuban Keluarga Besar BRIMOB (PKBB). Semoga dengan bertambahnya usia, paguyuban ini dapat semakin mantap dalam melangkah dan berkarya.

Bertolak dari tema peringatan yang dipilih tahun ini: "Bersama Paguyuban Keluarga Besar Brimob Tetap Setia Membangun Solidaritas untuk Indonesia Maju". Tentu merupakan harapan kita bersama, bahwa tema ini dapat sekaligus menjadi spirit sekaligus janji untuk terus berbuat bagi negeri, diiring kesadaran bahwa ada banyak cara untuk melaksanakan bela negara, dan bahwa setiap kemajuan harus dimulai dari sebuah langkah kecil namun tegap, tegas, dan konsisten. Langkah kecil dari setiap elemen bangsa, tanpa terkecuali.

Di bawah payung Paguyuban Keluarga Besar Brimob, mari pastikan, bahwa Indonesia dapat "Terus Melaju, untuk Indonesia Maju".

Sekian dan Terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.,

?