BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X Didampingi Kepala Dinas KebudayanDIY, DPPKA, Disdikpora meninjau gedung ?Akademi Komunitas Seni dan Budaya Negeri Yogyakarta pada Kamis (29/12) pukul 11.30 WIB

Akademi Komunitas Seni dan Budaya Negeri Yogyakarta merupakan sebuah sekolah untuk seniman, para seniman yang handal yang sudah diakui kemampuannya dan belum memiliki sertifikat atau ijasah dari lembaga pendidikan dalam bidang seni berkumpul disini. Pengajarnya banyak yang berasal dari ISI serta? orang yang berkompeten di bidang Seni.

Saat ini Akademi Komunitas Seni dan Budaya Negeri Yogyakarta sudah digunakan untuk aktifitas pembelajaran dengan 3 prodi yaitu seni tari, seni karawitan, seni kriya kulit . saat ini kegiatan sekolah telah dimulai dan di ikuti? oleh 86 mahasiswa.

Peninjauan gedung Akademi Komunitasini merupakan gedung bekas Dinas Sosial bertempat di dekat Kampus Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Peninjauan di mulai dari pendopo yang berada di depan gedung Hall. Selanjutnya Beliau meninjau gedung Hall dan meninjau setiap sudut ruangan yang ada.

Setelah meninjau di gedung Hall beliau menuju kembali ke pendhopo dan dilanjutkan dengan obrolan ringan serta adanya iring-iringan gamelan. (dew/hrd

Seusai meresmikan pembangunan Gedung Pracimosono di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melanjutkan kegiatan dinasnya berupa Pencanangan Tahap I Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro, Kamis (22/12) sore.

Dengan berjalan kaki dari Kompleks Kepatihan menuju depan Gedung DPRD DIY, Gubernur meninjau secara langsung penataan Kawasan Pedestrian Malioboro. Sesekali Sultan berhenti untuk mengecek fasilitas yang ada, atau sekedar untuk berinteraksi dan menanggapi masukan dari beberapa warga yang berkepentingan dengan Malioboro. Meskipun harus berdesak-desakan, warga berusaha untuk bisa berjabat tangan, berfoto, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan beberapa aspirasinya kepada Raja sekaligus Gubernur DIY tersebut, secara langsung. Seperti biasa, Sultan pun dengan ramah dan sabar mencoba menanggapi apa yang menjadi kemauan warganya.

Saat mencoba meminum instalasi air bersih yang saat ini menjadi salah satu fasilitas umum yang ada di Malioboro, dengan sedikit candaan Sultan mengatakan bahwa rasanya seperti "duduh soto" atau kuah soto. Demikian HB X, dengan kekhasan gaya komunikasinya, selalu bisa membuat nyaman dan tenang orang-orang yang berada di sekitarnya.

Di depan Malioboro Mall, Gubernur juga menyempat diri berdialog dengan kaum difabel, menyangkut aksesibilitas Kawasan Pedestrian Malioboro bagi penyandang disabilitas. Ny Lusi, salah seorang penyandang disabilitas yang berkesempatan berdialog dengan Sultan, menyampaikan bahwa Kawasan Malioboro saat ini sudah cukup ramah bagi kaum difabel. Keberadaan guiding block, terbukti sangat membantu para tuna netra. "Secara umum sudah lebih baik", ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM DIY Ir. Rani Sjamsinarsi, MT menyampaikan bahwa secara keseluruhan akan ada 4 (empat) tahap Penataan Jalur Sumbu Filosofi.

Pekerjaan Tahap I atau pada Tahun 2016 ini, diprioritaskan pada penataan kawasan sumbu imajiner, mulai dari Tugul Pal Putih sampai dengan kawasan Malioboro, dengan nilai pekerjaan sebesar 23,7 miliar. Adapun lingkup pekerjaannya meliputi: Pemasangan lantai teraso yang dilengkapi jalur difabel sepanjang 910 m, Penambahan Lampu Budaya (32 unit), Penempatan street furniture (94 unit), Kursi dengan sandaran (115 buah), Kursi tanpa sandaran (54 buah), Bollard pembatas (413 buah), Bollard bulat (68 buah), Penanaman vegetasi pohon asam Jawa (71 batang), Penanaman vegetasi pohon Gayam (9 batang), Penanaman vegetasi tanaman perdu soka kuning, merah dan jingga seluas 917 m2, serta Pemasangan fasilitas air bersih siap minum di 2 (dua) titik. Di akhir laporannya, Rani menegaskan bahwa pada dasarnya Malioboro adalah milik seluruh masyarakat. Oleh karena itu, Rani berharap masyarakat dapat menjaga kebersihan dan keindahan Malioboro, dan juga mempergunakannya dengan berbudaya.

Senada dengan apa yang disampaikan Rani, dalam arahannya Gubernur juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga wajah baru Malioboro ini. Ditegaskan pula bahwa Pemerintah tidak berniat untuk menggusur warga dan PKL Malioboro, hanya menata agar terlihat lebih rapi dan enak dipandang. Ada banyak pihak yang merasa memiliki Malioboro, karena itu harus ditata agar masyarakat bisa menikmati sesuai keinginannya. "Jadi tidak perlu ada kegelisahan. Kekuatan Malioboro ya PKL itu, untuk masyarakat menengah secara ekonomi", tegasnya.

Namun demikian, Sultan tetap berpesan agar jangan sampai ada lagi "tenda biru" yang dipergunakan untuk menutupi dagangan. Termasuk dalam hal parkir, harapannya tidak aka? ada lagi motor yang diparkir di gang-gang kecil, karena sesuai kesepakatan lahan parkir dipusatkan di Taman Parkir Abu Bakar Ali.

Masih dalam arahannya, Sultan juga menyampaikan bahwa sumbu filosofi atau garis imajiner itu bersifat ketuhanan. Oleh karena itu, kita harus manusiawi terhadap pejalan kaki dan penyeberang. Selain itu, ketersediaan air bersih juga harus diutamakan.
"Semoga tahap pertama ini bisa cukup memadai. Nyaman tidak nyaman itu menurut rasanya sendiri-sendiri", pungkasnya.

Pemanfaatan Tahap I Penataan Kawasan Pedestrian Malioboro dicanangkan secara resmi oleh Gubernur DIY, yang ditandai dengan bunyi sirine dan penyalaan lampu kota sepanjang Malioboro.
Turut hadir mendampingi Gubernur pada acara tersebut: Kapolda DIY, Kajati DIY, Jajaran Forkopimda Kota Yogyakarta, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemda DIY, tokoh masyarakat, serta pemerhati perencanaan kota. (rn)

Peresmian Gedhong Pracimasana dilaksanakandi Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (22/12). Sri Sultan Hamengku Buwono X melakukan penanda tanganan Prasasti dan pemotongan Buntal. Acara peresmian pun dilanjutkan dengan peninjauan Gedhong Pracimasana.

Dalam laporannya, Haryanta, SH selaku Kepala Biro Umum dan Protokol Sekda DIY menyampaikan bahwa pekerjaan rehabilitasi Gedhong Pracimasana dikerjakan selama delapan bulan. Pekerjaan rehabilitasi ini dimulai dari tanggal 4 April hingga 10 Desember 2016.

Lebih lanjut, Haryanta, SH menjelaskan bahwa Biro Umum dan Protokol mendapatkan anggaran dana sebesar Rp 10.797.000.000,- (Sepuluh Miliyard Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah) untuk kegiatan Rehabilitasi Gedhong Pracimasana. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DIY Tahun 2016. Pekerjaan rehabilitasi Gedhong Pracimasana dikerjakan oleh PT. Putra Hari Mandiri, Konsultan Perencana dipegang oleh CV. Ripta Yasa, dan CV. Pola Pembangunan sebagai Konsultan Pengawas.

Gedhong Pracimasana memiliki dua lantai. Lantai pertama memiliki luas bangunan 1.411,32 m2 yang digunakan sebagai ruang pertemuan yang mampu menampung kapasitas sebanyak 300 orang. Sedangkan Lantai kedua memiliki luas bangunan 738. 20 m2 yang digunakan sebagai ruang kantor sebanyak 10 ruangan dan 2 ruang rapat. Diluar gedung pun dibuat taman keliling seluas 467.18 m2.

Dalam peresmian ini, turut hadir Brigjen Fajar Setyawan,S.I.P selaku Komandan Korem, Brigdjen Pol. Drs. Ahmad Dofiri,Msi. selaku Kapolda DIY, Tony T. Spontana,S.H.,M.Hum. selaku Kajati DIY, Drs. Sulistyo, SH.CN., M.Si. selaku Pj Walikota Yogyakarta, Pejabat Sekretaris Daerah DIY, Staf Ahli Gubernur DIY, serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DIY. (rsy/hrd)

Alat ini karena teknologi rekayasa bangsa sendiri, sehingga belum punya nama. Saya diminta untuk memberi nama mesin KIOS Samsat. Tadi secara spontan saja di ruang tunggu saya kasih nama e-elektronik POSTI. P nya dari kata Perkakas OS nya dari kata Paos (Dalam Bahasa Jawa Kromo Inggil berarti pajak) dan TI dari kata Titian (dalam Bahasa Jawa Kromo Inggil berarti kendaraan). Demikian disampaikan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X ketika didaulat untuk memberikan nama pada mesin Kios Samsat, dalam acara Launching Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Melalui E- Samsat oleh Gubernur DIY.

Acara tersebut berlangsung pada hari ini, Kamis (22/12), bertempat di Bank BPD Kantor Cabang Pembantu Senopati dan dihadiri pula oleh Kapolda DIY Brigjen Pol Drs Ahmad Dofiri, MSi ; Pj Walikota Yogya Drs. Sulistyo SH CN MSi ; Pj Sekda DIY Ir Rani Sjamsinarsi, MT; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY Ir Gatot Saptadi serta Kepala DPPKA DIY Drs. Bambang Wisnu Handoyo.

Bank BPD DIY sebagai BUMD terbesar milik Pemda DIY, terus berupaya untuk melakukan inovasi demi meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Dengan modal inti di atas Rp 1 T, maka Bank BPD DIY memperluas ruang gerak bisnis di bidang Digital Banking.

Bekerja sama dengan Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta yakni DPPKA DIY, Direktorat Lalu Lintas Polda DIY serta Jasa Raharja, Bank BPD DIY mengembangkan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online dengan nama e-Samsat.

Layanan e-Samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (pengesahan tahunan) melalui jaringan ATM BPD DIY yang tersebar di wilayah DIY. Hal tersebut merupakan inovasi dalam sistem pembayaran yang sepenuhnya dilakukan secara elektronik. Jika pada layanan samsat on-line proses pencetakan SKPD dan pengesahan STNK nya tetap harus dilakukan di kantor Samsat atau kantor-kantor layanan kesamsatan lainnya, maka dengan layanan e-Samsat wajib pajak tidak perlu datang lagi ke kantor Samsat. Pencetakan SKPD dan pengesahan STNK dapat dilakukan secara elektronik melalui mesin percetakan dan pengesahan yang tersebar di wilayah DIY.

Proses perpanjangan STNK kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan langkah mudah dan cepat, langkah pertama yakni pembayaran tagihan pajak yang dapat dilakukan pada jaringan ATM BPD yang tersebar di seluruh wilayah DIY dengan masuk pada menu pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, mesin ATM akan memberikan struk sebagai tada bukti pembayaran. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pencetakan dan pengesahan STNK secara elektronik pada mesin pencetakan dan pengesahan STNK secara elektronik pada mesin pencetakan dan pengesahan dengan memasukkan nomor referensi yang tercantum pada struk pembayaran yang dikeluarkan oleh mesin ATM dan proses perpanjangan STNK selesai.

Saat ini Bank BPD DIY telah memiliki 109 ATM yang tersebar di seluruh wilayah DIY dan telah dilengkapi dengan 30 mesin validasi yang terintegrasi dengan mesin ATM.

Perlu diketahui bahwa layanan e-Samsat yang dimiliki oleh Bank BPD DIY ini merupakan layanan e-Samsat pertama yang ada di Indonesia, dimana semua transaksi benar-benar dilakukan dengan mesin. Layanan ini juga telah dipresentasikan sebelumnya di depan Deputi Menteri PAN RB beberapa waktu yang lalu.

Layanan e-Samsat ini sekaligus sebagai upaya dalam rangka menciptakan Good Corporate Governance melalui perbaikan pelayanan publik, pemberantasan pungli dan juga mendukung upaya penciptaan Cashless Society.

Di akhir acara, Gubernur DIY berkesempatan menyaksikan secara langsung simulasi pembayaran melalui mesin ATM BPD dan mesin KIOS Samsat. Terbukti bahwa proses tersebut berlangsung cepat, hanya memakan waktu 5 menit. (nier)