BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Penyerahan DIPA Tahun 2017 dilaksanakan lebih awal. Hal ini dimaksudkan agar satker merencanakan lebih baik,segera mengambil langkah-langkah untuk mengoperasionalkan kegiatan yang tertuang dalam DIPA,sehingga akan meningkatkan kualitas yang akan berpengaruh positif terhadap pencapaian target? makro dalam APBN penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pengurangan kesenjangan distribusi pendapatan dan meningkatnya angka indeks pembangunan manusia (IPM).

Demikian harapan Gubernur DIY Sri Sultan HB X kepada Kepala Satuan kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2017 siang tadi(Senin,19/12) pada penyerahan DIPA Tahun 2017 di Bangsal Kepatihan Yogyakarta yang dihadiri unsur Ketua DPRD DIY,Kajati,Danrem 072 Pamungkas, Kapolda DIY Dan Lanal dan Pejabat Forkopimda di DIY lainnya.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan DIY Ludiro ke 374 DIPA ?dengan nilai total Rp.9,53 Triliun Tahun 2017 untuk DIY perinciannya adalah : DIPA untuk Kantor Daerah (KD) berjumlah 291 DIPA dengan nilai Rp.5,90 triliun, DIPA Dekonsentrasi (DK) berjumlah 46 DIPA dengan nilai Rp.109,26 milyar, dan DIPA Tugas Pembantuan (TP) berjumlah 11 DIPA dengan nilai Rp.94,99 milyar.

Dalam kesempatan yang sama pula Pemerintah juga menyerahkan Dana transfer ke Daerah dan Dana Desa , yang merupakan DIPA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) sebagai dasar penyaluran dana transfer ke Daerah dan Desa kepada pemerintah Daerah yaitu senilai Rp.9,99 triliun dengan rincian : Dana perimbangan? yang terdiri dari Dana Alokasi UMUM (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi khusus (DAK) sebesar Rp.8,55 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.270,82? miliar, Dana Keistimewaa DIY Rp.800 milyar,- dana Desa sebesar Rp.368,57 milyar. ?Sehingga DIPA dan dana Transfer ke Daerah dan dana desa? total dari APBN Tahun Anggota 2017 yang dialokasikan di lingkup DIY sejumlah RP.19,52 triliun mengalami peningkatan Rp.1,6 triliun atau? kenaikan sebesar 8,93 persen.

Menyinggung ?sangat besarnya dana APBN? yang digunakan dan dikelola Daerah ?serta? khususnya daerah katagori tertinggal Gubernur DIY? meneruskan pesan Presiden RI ? daerah? dapat menggunakan anggaran tersebut? dengan patut dan tepat? jauh dari penyimpangan ?tegasnya.

Selain itu terkait dengan penyerapan? anggaran tahun 2017 Gubernur juga mengingat agar kegiatan yang telah direncanakan? diharapkan tidak tumpang tindih dan tidak menumpuk pada akhir? tahun sehingga perlu disiapkan? langkah-langkah :? Semua kementeriannegara, lembaga,SKPD untuk memulai pra lelang proyek dan kegiatan di tahun 2017? lebih awal pada triwulan IV Tahun 2016 agar kegiatan pembangunan dapat diyakini sudah mulai efektif berjalan pada januari 2017. Khusus kegiatan Infrastruktur yang sempat tertunda karena penghematan ditahun 2016 agar dilanjutkan di tahun 2017 dengan pagu yang ada.

Sesuai dengan arahan Presiden ?terhadap penggunaan dana desa untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan, irigasi desa, embung , posyandu, polindes dan pemberdayaan ekonomi desa, memperkuat saingkronisasi APBD Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta efisiensi terhadap belanja operasional? termasuk belanja pegawai, perjalanan dinas, honor-honor tim/kegiatan dan rapat-rapat.

Sehubungan dengan hal tersebut Gubernur DIY Sri Sultan HB X? meminta selain meningkatkan kualitas APBD, Meningkatkan kompetensi segenap aparatur, agar dapat bekerja secara professional ?baik dalam mengelola keuangan daerah secara tranasparan dan akuntabel maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat juga dari sisi pelayanan mpara kepala Daerah untuk memiliki one stop service untuk? mendatangkan investor.

Diakhir sambutannya Sultan? HB X mengajak ?mari kita gunakan anggaran ini dengan sebaik-baiknya dan kepada? Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan siapapun yang berhubungan dengan keuangan Negara, marilah kita bersama-sama menjaga amanah dalam mengelola keuangan Negara ?.

Mengawali Penyerahan DIPA tahun 2017 ditandai dengan penyerahan? ? Penghargaan Dana Rakca 2016? oleh Gubernur DIY ?atas nama? Menteri Keuangan RI masing masing kepada Provinsi DIY diterima Pj Sekda DIY, sedangkan untuk Kabupaten /walikota masing-masing diterima? Pejabat dan Penjabatnya serta diteruskan dengan penyerahan penghargaan kepada 5 Kepala Satuan Kerja Berkinerja terbaik di tahun 2016. Dan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan DIPA 2017 secara simbolis? kepada Kapolda DIY, Pj Sekda DIY, Korem 072 Pamungkas, Kanwil Kementerian Agama dan RSU Dr.Sardjito Yogyakarta , PLT Walikota Yogyakarta, Bupati Sleman, Bupati Bantul, Bupati Gunungkidul dan Bupati Kulonprogo .(Krn).

Upacara Peringatan Hari Bela Negara Ke-68 Tahun 2016 Tingkat DIY, dilaksanakan pada pagi hari ini Senin (19/12/2016) di lapangan upacara Kompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta. Diikuti oleh seluruh PNS yang berdinas di Kepatihan dan juga perwakilan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, upacara kali ini dipimpin langsung oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Peringatan Hari Bela Negara Tahun 2016 mengambil tema ?Indonesia Tanah Airku Tercinta Kan Kubela Sepanjang Masa?. Dengan harapan, dapat melecut semangat perjuangan dan bela negara dari masyarakat Indonesia secara umum.

Membacakan sambutan Presiden RI Ir. Joko Widodo, Gubernur DIY menyebutkan bahwa saat ini tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan bangsa sudah berkembang baik fisik maupun non fisik. Ancaman yang berkembang bersifat multidimensi, baik itu bersumber dari ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Hal ini melahirkan ancaman nasional seperti korupsi, narkoba, terorisme dan masih banyak lagi. Presiden berpesan, dalam menghadapi ancaman multidimensi tersebut, konsep pilar negara yang kita miliki juga harus bersifat multidimensi.

Perwujudan sikap bela negara di masa sekarang, bisa jadi berbeda dengan sikap di masa lalu. Namun demikian, nilai-nilai kepahlawanan yang dibutuhkan masih sama, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, disiplin, optimis, gotong royong, dan kepemimpinan. Untuk memperkuat nilai-nilai tersebut, serta untuk mengimplementasikan hak-hak warga negara dalam pembelaan negara, Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan RI telah merintis pembentukan kader bela negara. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kader-kader bela negara, dengan kesadaran sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi pentingnya aktualisasi nilai-nilai dasar bela negara.

Upacara berlangsung dengan khidmat. Turut hadir pada kesempatan tersebut,?Ir. Rani Sjamsinarsi, MT selaku Plt. Sekretaris Daerah DIY, Dra. Kristiana Swasti, M.Si selaku Asisten Administrasi Umum Setda DIY, serta Bambang Arman selaku perwakilan dari Koordinasi Daerah Kementerian Pertahanan (Korda Kemhan) RI. (dew)

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X membuka Kongres V PP KPPI di Hotel Tasneem, Jalan Brigjend Katamso,Yogyakarta pada (16/12). Pembukaan tersebut dihadiri oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X; Ketua Umum PP KPPI, Ratu Hatifah, S.Ag., M.Pd; Sekretaris PP KPPI Dra. Hj. Dwi Septiawati; Pimpinan Partai Politik Pusat; dan perwakilan BNN serta peserta Kongres yang berasal dari 22 wilayah dari berbagai daerah di Indonesia.

Kaukus kongres perempuan Indonesia (KPPI) merupakan? organisasi perempuan penggiat politik yang didirikan pada tahun 2000 dengan anggota berasal dari seluruh partai politik peserta pemilu. KPPI bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang madani, masyarakat yang demokrasi, terbuka, adil, dan makmur. Dalam kongres ke V ini mengangkat tema ?Membangun Strategi Gerakan Politik Perempuan yang Kokoh untuk Indonesia yang Adil, Makmur, dan Bermartabat". Acara ini akan diselenggarakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 16 hingga 18 Desember 2016.

Gubernur DIY Sri Sultan Hemengku Buwono X menyampaikan bahwa ?dalam permasalahan demokrasi dilakukan dengan syarat meningkatkan partisipasi perempuan dalam setiap proses pengambilan kebijakan?. Seluruh kebijakan melalui program, proyek, dab kegiatan pembangunan mengintergerasikan aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki berjalan seimbang dan adil.

Kemiskinan pada perempuan disebabkan oleh budaya patriarki dalam politik budaya tersebut yang menyebabkan sulitnya politisi perempuan untuk mempertahankan sikap kritis. Oleh karena itu berjuang bagaimana perempuan dapat mempengaruhi proses politik saat mereka berperan dalam tugas, tambah Beliau dalam sambutannya. Secara simbolis pembukaan kongres ditandai dengan pemukulan gong sebanyak lima kali oleh Gubernur DIY dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat oleh ketua Umum kepada Gubernur DIY. Selain dibuka Sri Sultan Hamengki Buwono X, acara Kongres juga dIIsi dengan sosialisasi dengan pembicara ketua MPR Dr. (HC) Zukifli Hasan, SE. MM.

Harapan dari adanya Kongres Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dapat menguatkan jejaring antara kppi ditingkat nasional dan lokal, serta dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.(dew/id)

Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional pada hakikatnya merupakan upaya untuk mengenang, menghayati dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotongroyongan dan kekeluargaan rakyat Indonesia yang secara bahu-membahu mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan bangsa atas pendudukan kota Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI oleh tentara Belanda pada 20 Desember 1948. Demikian isi sambutan Gubernur DIY yang dibacakan oleh Wakil Gubernur DIY, Paku Alam X pada upacara Peringatan HKSN 2016 yang bertempat di Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Pada upacara tersebut Wakil Gubernur DIY bertindak selaku Inspektur Upacara. Kemudian yang bertugas sebagai Komandan Upacara adalah Mayor Tek Yoppy Eka Agusta. Jajaran Forkopimda DIY dan Pejabat SKPD di lingkungan Pemda DIY turut hadir dalam acara tersebut.

Sementara peserta upacara berasal dari elemen TNI-POLRI, PNS di lingkungan Pemda DIY, mahasiswa, organisasi sosial, pelajar, Pramuka dan Karang Taruna DIY.

HKSN awalnya ditandai dengan nama Hari Sosial, kemudian berganti menjadi Hari Kebaktian Sosial, dan akhirnya dikenal dengan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional yang diperingati sekarang ini.

Bangsa Indonesia saat ini, masih berhadapan dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, keterpencilan, ketunaan, dan kebencanaan. Sementara pemerintah memiliki kemampuan yang terbatas, sehingga bila dikaitkan dengan tema HKSN 2016, yaitu Kerja Nyata Menuju Indonesia Sejahtera, maka kesetiakawanan sosial masa kini merupakan upaya nyata dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan peduli dan berbagi oleh, dari dan untuk masyarakat, baik secara sendiri-sendiri, maupun bersamaan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kegotong-royongan dan kekeluargaan yang dilakukan secara terencana, terarah dan berkelanjutan menuju terwujudnya Indonesia Sejahtera.

Dalam upacara ini juga dilakukan penyerahan Penghargaan Potensi Sumber? Kesejahteraan Sosial, Dinas Sosial DIY kepada Organisasi Sosial/LKS, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat Berprestasi Tingkat Provinsi tahun 2016. Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY, Nomor 158/KEP/2016, para penerima penghargaan tersebut berhak mendapatkan Bantuan Stimulan untuk mengoptimalkan operasional kegiatan sekaligus mendorong peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial.

Selain itu dilaksanakan pula penyerahan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 13 rumah secara simbolis oleh Wakil Gubernur DIY, yang diterima oleh Lantip Prasetya, warga Semaki Gede. Serta penyerahan bantuan 700 paket sembako untuk keluarga kurang mampu.

Pelepasan 56 burung merpati oleh Wagub DIY menjadi penanda dibukanya Kemah Kebangsaan, dan penampilan Display Drum Band SMK Negeri 2 Wonosari mengakhiri upacara HKSN 2016 tersebut. (nier)