JAKARTA (KR)- Pemerintah membagikan rapor akuntabilitas kinerja serta memberikan penghargaan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah provinsi yang akuntabilitas. Hasil evaluasi terus mengalami peningkatan, ditunjukan dengan semakin ....... (baca selanjutnya silahkan klik

DIY raih nilai A)

sumber KR tanggal 25 September 2014

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Paku Alam IX

Jakarta -Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendapat penilaian B+ dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam paparannya pada seminar nasional berjudul 'Membangun Instansi Pemerintah yang Akuntabel dan Terukur' di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, menjelaskan bahwa kunci keberhasilan daerahnya adalah penerapan teknologi informasi. Sistem yang disebut e-Office ini dapat menata administrasi perkantoran sehingga lebih efisien, cepat, dan akurat.?

?"e-Office adalah sistem penataan administrasi berbasis web. Agenda kerja di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang biasanya tercatat di whiteboard bisa kami pantau semua via web," papar Sultan pada seminar yang berlangsung Selasa (23/9/2014).

Menurutnya, pekerjaan PNS di lingkungan Pemprov DIY pun semakin efisien dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

?"Semua pegawai dapat mengintip seluruh agenda di SKPD melalui monitor layar datar yang terpasang di sejumlah kantor kepala instansi. Bahkan bisa memantau kondisi anggaran daerah, penyerapan, dan saldo anggaran sehingga lebih transparan," papar Sultan.

Program e-Office atau Sistem Administrasi Perkantoran Daerah Berbasis Elektronik ini, lanjut Sultan, juga memuat beberapa fitur lainnya yakni surat masuk, surat keluar, pertemuan, penghargaan, dan tata naskah.?

?"Jika ada keperluan surat menyurat atau penandatanganan draft surat keputusan bisa dipantau langsung disposisi surat sudah sampai di mana. Jadi, tidak perlu mengecek secara manual," ungkapnya.

Sultan menegaskan, paradigma ketatanegaraan yang mengalami perubahan dan kemajuan telah menjadi tuntutan sehingga abdi negara harus mengikuti tatanan perubahan. Salah satunya adalah pengembangan teknologi informasi di bidang sistem pelayanan.?

"Materi yang terpampang di monitor itu juga bisa diintegrasikan dengan smartphone sehingga bisa dipantau langsung di mana pun dan kapan pun. Jadi PNS saya nggak gaptek," sebutnya.(hds/hds)

?

Tantangan yang? kita hadapi sekarang dan di masa datang adalah menghadirkan sosok PNS yang memiliki kompetensi, serta sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Terlebih dengan suasana keterbukaan informasi dan tingkat pendidikan yang semakin baik dari masyarakat, PNS dituntut untuk memperbaiki kinerja pemerintahan terutama terhadap perbaikan kinerja birokrasinya.Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah DIY, Raden Agus Supriyanto, SH, M.Hum, saat menerima studi lapangan peserta Diklatpim IV angkatan II Pemkab Cirebon yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Cirebon, Drs. Kalinga, MM, selasa siang (23/09). Studi lapangan (benchmarking ke best practice) ke Pemda DIY ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui perencanaan pembangunan daerah serta inovasi dan kreatifitas daerah.Dalam paparan yang disampaikan Kepala Bidang Perekonomian Bappeda DIY, Ir. Sugeng Purwanto, MMA, dijelaskan bahwa Pemda DIY telah melakukan berbagai inovasi, seperti inovasi dalam upaya meningkatkan proses politik, proses teknokratik, proses top down, proses bottom up, inovasi dalam upaya menjaga keterkaitan, menjaga konsistensi, serta untuk meningkatkan kelengkapan dan kedalaman.Beberapa inovasi yang telah diwujudkan diantaranya aplikasi data berbasis web seperti jogjaplan dan monev, maupun pemberian rapor triwulanan oleh Gubernur DIY kepada kepala SKPD yang kesemuanya itu diperkuat dengan payung hukum berupa Peraturan Gubernur DIY Nomor 69 tahun 2013 tentang Tata Cara Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.Menanggapi pertanyaan dari peserta mengenai persoalan pengangguran terdidik di DIY, Sugeng menjelaskan bahwa sudah ada beberapa inovasi untuk mengatasi hal tersebut, diataranya yaitu mengadakan job fair (bursa kerja) dengan pelaku usaha di DIY baik perusahaan lokal maupun luar negeri, serta program magang di perusahaan asing Jepang, Cina, maupun Korea. Sugeng mengakui bahwa lapangan kerja yang menjanjikan di DIY memang terbatas. Karena itulah Pemda DIY menaruh perhatian besar supaya para pemuda DIY bisa bersaing di pasar kerja. Tidak hanya menekankan iptek semata, sektor imtaq juga turut dibangun supaya tercipta pribadi-pribadi yang seimbang dalam kehidupannya. (hdi)

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memang kaya akan budaya yang sangat menarik dan memikat, dalam perkembangannya merupakan kebanggaan bangsa, yang telah menjadi jalan hidup ( way of life ) masyarakat sejak dulu sampai sekarang, dengan kreatifitas dan inovasi telah melahirkan budaya bernilai seni tinggi dan diapresiasi kalangan international, terbukti dengan pengakuan UNESCO diantaranya wayang, keris dan batik. Demikian sambutan tertulis Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X pada pembukaan Gelar Pusaka Warisan Dunia Tahun 2014, yang dibacakan oleh Kepala Bidang Nilai Budaya Dinas Kebudayaan Pemda DIY Drs. Sukisno M.Sn di Bangsal Sewokotomo Komplek Puro Pakualaman Yogyakarta, Rabu (24/9) siang.

Lebih lanjut dikatakan warisan budaya yang diakui Unesco tersebut sebagai kebanggaan bangsa, namun yang lebih penting bagaimana warisan budaya tersebut dapat lestari dan membawa manfaat kesejahteraan rohani dan jasmani.

Karena itu pembangunan kebudayaan di DIY ditujukan untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan membentuk jati diri masyarakat, sebagai potensi ekonomi kreatif yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi bahkan mengentaskan kemiskinan, kata Sultan.

Karena itu Pemda DIY menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas penyelenggaraan kegiatan Gelar Pusaka Warisan Dunia ini, dengan harapan agar lebih gencar diselengarakan kegiatan serupa, dalam upaya memasyarakatkan warisan budaya tak benda ini, tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pemda DIY Drs. Yudhaningrat, MM dalam laporan tertulis yang dibacakan Kepala Seksi Rekayasa Budaya Dinas Kebudayaan DIY Drs. Agus Amaruloh, M Ag mengatakan, Gelar Pusaka Warisan Dunia Tahun 2014 sebagai upaya Pemda DIY untuk melestarikan,membina dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Dengan mengenalkan warisan budaya tak benda kepada masyarakat, menyebarluaskan informasi kebudayaan, pendidikan dan pariwisata, serta sebagai media silaturahmi sekaligus forum dialog budaya antar pelaku seni yang ada di DIY.

Agenda kegiatan diantaranya Pameran Wayang, Keris dan Batik, Basar Kerajinan Tradisional Batik dan Tosan Aji, Pagelaran wayang kulit dan seni pertunjukan yang lain, berlangsung dari tanggal 24 ? 29 September 2014, di komplek Puro Pakualaman Yogyakarta.

Hadir dalam acara ini, Penghageng Kadipaten Puro Pakualaman, Drs. RM. Wijoseno Haryo Bimo dan kerabat, Sekretaris DPRD Ir. Drajat Ruswandono, MT, anggota Persatuan Dalang Indonesia (PEPADI) Kabupaten/Kota se DIY. (ip/skm/kar).