Penandatangan Kerjasama 12 BUMN Spirit Joglo Semar
Kontribusi BUMN mendukung program kepariwisataan nasional. Pelaksanaan launching ?spirit joglo semar? sukses dilaksanakan dengan telah ditanda tangani perjanjian oleh 12 BUMN yang mendukung program Spirit Joglo semar pada rabu (27/04)
Perjanjian kerjasama Destinasi ditandatangai oleh 4 (empat) BUMN yaitu PT Taman Wisata Candiborobudur, Prambanan Dan Ratuboko PT Kereta Api Indonesia Persero, Perum Perhutani, Dan PT Perkebunan Nusantara IX. Perjanjian Kerjasama Intermoda I Yaitu PT Garuda Indonesia. Tbk, PT Agkasa Pura I Persero PT Kereta Api Indonesia Persero, Kerjasama Intermoda II Yaitu PT Pelindo III Persero, Perum Damri, PT Garuda Indonesia, PT KAI, Angkasa Pura I? dan PT Taman Wisata Caribodur, Prambandan, Dan Ratuboko. Penandatangan tersebut disaksikan oleh menteri BUMN I ?Rini Sumarno secara langsung.
Acara selanjutnya dilanjutkan dengan sambutan Menteri BUMN oleh ??Rini Sumarno. Dalam sambutanya ??menjelaskan bahwa, program joglo semar ini merupakan integrasi dari program sinergi BUMN membangun negeri. Salah satu program tersbut ialah bidang kepariwisataan yang memiliki target 2 juta wisatawan sampai 2019. Untuk menyukseskan kawasan segita emas joglo semar ini tidak akan berjalan baik tampa dukungan pemerintah Jawatengah dan DIY yang berkesinabungan.
Waktu yang tidak terlalu lama, hanya tiga tahun untuk mencapai tahun 2 juta jiwa sampai 2019. konektifitas transportasi intermoda sangat menjadi utama. Selain itermoda BUMN diminta untuk memperhatikan fasiltas sarana dan prasarana dalam menciptakan kenyamanan pariwisata.
Gubernur DIY juga meberikan sambutan menegaskan bahwa Kawasan segitiga emas joglo semar adalah kawasan strategis tiga wilayah administrative pemerintahan yang dirancang untuk masuk akumulasi dan? sinergi potensi pariwisata lintas batas. Duplikasinya perlu adanya rekumulasi objek Borobudur dan atraksi wisata didalam komfigurasi ruang kepariwisataan yang penting sebagai perwujudan kemitraan menuju sukses bersama.
perkembangan pariwisata dunia dewasa ini juga ditambah isu penting, antara lain semakin meningkatnya posisi antar destinasi, perubahan dari service ke experior, perkembangan teknologi informasi dan adanya kesepakatan internasional dalam bidang ekonomi, politik dan investasi.
Dengan ditandanginya MoU sinergi 12 BUMN pariwisata degan pemda jawa tengah dan DIY dapat memberikan solusi yang signifikan dalam mempertanggungjawabkan kebijakan, fleksibel terhadap bisnis, kredibel terhadap dalam menciptakan lapangan kerja yang menjamin eksitensi lingkungan yang berkelanjutan. Degan visi dan harapan itulah pemda DIY menyambut baik dan mengapresiasi langkah langkah yang dipersiapkan oleh taman wisata candi borobudur dan ratu boko dengan mengisi maghnet yang menghidupkan kembali jogjlo semar bagi kesejahteraan rakyat.
Acara tersebut merupakan program kerjasama pemerintah pusat dan BUMN serta pemerintah daerah. Peresmian tersbut dilaksanakan di kawasan taman wisata candi prambanan ??acara dilanjutkan dengan ??penabuhan gendering brsama? oleh Menteri, Gubenur jawa tengah dan Gubernur DIY, sebagai tanda kerjasama telah dimulai.(mh/***)
Temu Wicara Jogja GumbregahTemu wicara Jogja Gumegrah antar warga masyarakat Bebekan, Glagah, Temon, Kulonprogo dengan Bupati Kabupaten Kulonprogo yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bidang Humas Diskominfo DIY ini bertujuan, agar apa yang diharapkan warga masyarakat terdampak pembangunan bandara internasional ?bisa tersampaikan kepada Pemda Kabupaten Kulonprogo. Acara tersebut bertempat di salah satu rumah warga terdampak di daerah Glagah, Temon, Kulonprogo, Rabu ?(27/04). Temu wicara jogja gumbegrah tersebut merupakan program pemerintah untuk menaungi warga yang masih keberatan akan dampak atas pembangunan bandara internasional ?, sehingga msyarakat bisa mendapatkan kejelasan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo. Kegiatan tersebut bekerjasama dengan TVRI Yogyakarta dan dibuat dialog dan diselingi fragmen dengan durasi kurang lebih 1 Jam. Kegiatan temu wicara jogja gumbegrah ?. Bupati Kulonprogo dr. H. Harto Wardoyo, Sp.OG (K) sebagai narasumber menyampaikan terkait perkembangan pembangunan Bandara Internasional . Bahwa, pembangunan Bandara sudah bergulir sejak lama. Pada tahun 2013 IPL dari menteri sudah bisa diseleseikan oleh Pemda Kulonprogo. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi, konsultasi-konsultasi publik, serta dibuatkan tim keberatan. Setelah kegiatan tersebut selesei, Pemda Kabupaten Kulonprogo memintakan IPL dari Gubernur DIY Hamengku Buwono X. Di awal tahun 2015 IPL Gubernur DIY sudah keluar. Selanjutnya Kegiatan pembangunan dilanjutkan dengan mengukur tanah langsung ke lapangan atau kegiatan pemetakan. Atas dasar IPL Gubernur DIY, keperuntukan tanah hanya untuk pembangunan bandara, tidak boleh untuk kepentingan lain. Bupati Kulonprogo menyampaikan pembinaan bagi masyarakat terdampak akan dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kulonprogo melalui pelatihan softskill dan hardskil. Kegiatan temu wicara ini disamping warga dusun Glagah yang hadir juga dari Muspika, Lurah, dan tokoh masyarakat Glagah, Temon, Kulonprogo (ftr/***) Penandatanganan MoU Pemda DIY dengan BSNBertempat di Ball Room, Hotel Alana Yogyakarta Jl. Palagan Tentara Pelajar Km 7, Yogyakarta, pagi tadi Kamis (28/04) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menandatangani MoU kesepakatan bersama dengan BSN. Penandatanganan MoU ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan audiensi/penjajakan kerjasama antara Pempda DIY dengan BSN 1 bulan yang lalu. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X berharap, dengan MoU ini dapat benar-benar meningkatkan kualitas tenaga kerja khususnya di Jogja, agar bisa berkompetisi menghadapi tantangan pasar bebas dan persaingan tenaga kerja dengan orang asing. Selain itu, Gubernur DIY ?memberi ?sambutan sekaligus ?membuka acara kegiatan Seminar Standardisasi dan Workshop Pertemuan Teknis Laboratorium yang dihadiri oleh 1.000 peserta perwakilan dari laboratorium seluruh indonesia. Dalam sambutanya, Gubernur DIY memaparkan Globalisasi mendorong lahirnya pasar bersama. Seperti AFTA, sekarang ini yang membentuk ekonomi tanpa batas. Dimana setiap negara menjadi ajang persaingan bangsa-bangsa lain untuk merebut pasaran terbaik. Sehingga setiap negara harus berusaha meningkatkan daya saing melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas, untuk memenangkan persaingan demi kelangsungan bangsanya. Dalam hal ini, Gubernur DIY memberikan amanat kepada Badan Standardisasi Nasinonal (BSN) untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan tenaga kerja yang telah berpengalaman. Hadir dalam kesempatan tersebut hadir pula Prof. Dr. Ir. Bambang Prasetyo, M.Sc selaku Kepala BSN, Ir. Tom Abbel S. Selaku Kabid Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Laboratorium Medik, Drs. Kukuh Saefudin Ahmad, M.Sc selaku Deputi Bidang Penerapan Standar & Akreditasi, Drs. Dede Erawan, M.Sc selaku Kepala Pusat Akreditasi Laboratorium & Lembaga Inspeksi, serta laboran se-Indonesia. (ftr/***) Pelantikan Aptisi Wilayah V Yogyakarta Peroide 2015-2019Gubernur DIY dalam hal ini diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda DIY Drs. H. Sulistyo, SH,CN,MSI menghadiri sekaligus memberikan sambutan dalam pelantikan pengurus Asosias Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) wilayah V Yogyakarta periode 2015 ? 2019 di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (27/04). Pagi? tadi? kurang lebih 21 pengurus? Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta? mengucap supah? janji dan dilantik oleh ketua Umum Aptisi Pusat Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si dan dilanjutkan dengan penandatangan MoU antara Pemda DIY dengan Aptisi wilayah V DIY. Gubernur DIY dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda DIY Drs. H. Sulistyo, SH,CN,MSI menyampaikan bahwa menyambut baik pelantikan Aptisi Wilayah V Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2015 ? 2019 dan? mengucapkan? selamat kepada pengurus yang terpilih, semoga Aptsisi Wilayah V dapat mengembangkan? mutu pendidikan dilingkungan Perguruan Tinggi Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing. Dr. Ir. H.M. Budi Djatmiko, M.Si menambahkan Pemeritah Daerah Istimewa Yogyakarta tentu sangat membuka diri dengan Aptisi dan Kopertis wilayah V untuk bersama ? sama menyelesaikan persoalan ? persoalan Pendidikan Perguran Tinggi Swasta? yang ada di DIY. Sebagai? ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Wilayah V? Yogyakarta Dr. Kasiyorno, M.Hum periode 2015 ? 2019 menyampaikan ?bahwa ?hadirnya Aptisi ini nantinya bisa mimbina kebersamaan, kerukunan atar perguruan tinggi swasta yang ada di Yogyakarta dan kedepannya bisa membuat semacam website yang selama ini diimpikan oleh Aptisi wilayah V? yang bisa diisi oleh anggota ? anggota Aptisi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengupload profil ? profil PTS yang ada di? Yogyakarta sehingga bisa memberikan Informasi kepada masyarakat lokal, Nasional, bahkan Internasional untuk meningkatkan kualitas dan menjadikan PTS yang memiliki mutu dan daya saing . Sementara ini nama website tersebut adalah jogjaversitas.ac.id. Koordinator Kopertis Wilayah V, Dr. Ir. Bambang Supriyadi, CES., DEA atas nama Kementrian Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengucapkan selamat kepada para pengurus baru? yang dilantik, mudah ? mudahan Aptisi bisa mendorong Perguruan Tinggi Swasta untuk bisa menangkap peluang ?yang ada ?dan? kami juga berharap adanya dukungan penuh dari? Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan Aptisi Wilayah V DIY dihadiri oleh segenap Rektor Perguruan Tinggi Swasta DIY dan ?Kepala Sekolah SLTA dan segenap tamu undangan. (str/***) Rakor Pengendalian Pembangunan Daerah 2016Rapat Kerja Pengendalian Pembangunan Daerah Tahun 2016 yang bertajuk ?Meretas Jalan Menuju Kesejahteraan Masyarakat, Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Dana APBN dan APBD?diselenggarakan oleh BAPPEDA Pemerintah Daerah DIY, bertempat di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Selasa,(26/04). Laporan Penyelenggara dari Bappeda DIY Bapak Drs. M. Solikhan Amin., M.H.I.Dalam ?menyampaikan hasil pengendalian pembangunan daerah DIY triwlan 1 tahun anggaran 2016, antara lain capaian indeks pembangunan manusia di DIY berada di urutan kedua secara nasional setelah DKI, namun untuk Kota Yogyakarta indeks pembangunan manusia (IPM) sudah tertinggi se Indonesia. Kemudian untuk potret angka kemiskinan di DIY, angka kemiskinan DIY cenderung menurun sehingga DIY mendapatkan penghargaan pengurangan kemiskinan dengan angka 13.16%. Semenatara itu Laporan disampaikan secara berurutan oleh kepala daerah dimulai dari Walikota Kota Yogyakarta, Bupati Kabupaten Bantul, Bupati Kabupaten Kulonprogo, Bupati Kabupaten Gunungkidul, dan yang terakhir Bupati Kabupaten Sleman. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X ?memberikan tanggapan dan arahan kepada seluruh Bupati/Walikota se DIY serta kepala SKPD Pemdabahwa;pertama, kordinasi pelaksaan pembangunan baik APBD, APBN yang terintegrasi dan berjenjang sebaiknya ditindak lanjuti secara lebih terpadu sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Kedua, pemberian bantuan kekurangan kepada kabupaten kota, seharusnya berpegangan pada kesepakatan saat perencanaan, sehingga efektivitas pelaksanan kegiatan bisa dapat segera dieksekusi secara tepat. Ketiga, dukungan dari kepala daerah dalam mengoptimalkan pelaksanaan dana keistimewaan sangat dibutuhkan, karena hakikatnya keistimewaan itu bukan milik pemerintahan daerah saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan masyarakat. Keempat, untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan, pemda DIY siap membantu kabupaten yang belum mendapat predikat wajar tanpa pengecualian. Dengan mencermati kinerja-kinerja pertama pada tahun 2016, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono ?X , berharap sebaiknya segera dilakukan sejumlah langkah perbaikan kinerja, agar efektivitas pembangunan pada tahun ini bisa terwujud secara lebih baik. Acara rapat kerja pengendalaian pembangunan daerah tahun 2016 diakhiri dengan kegiatan penandatanganan Pakta Integritas (Dana Keistimewaan & Dekon/TP) oleh Gubernur Daerag Istimewa Yogyakarta Hamengku Buwono X dan Seluruh Bupati Walikota se? DIY, serta penyerahan hasil evaluasi kinerja PA/KPA oleh Gubernur DIY. (ftr/***) |