Kemenpan dan RB Kagumi Perkantoran On-line DIY
?
?
YOGYAKARTA(17/06/2015) ? Kepemimpinan Gubernur DIY dinilai bagus oleh Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Sekretariat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementrian PAN dan RB RI, Drs. Herman Suryatman, M Si. Hal tersebut dikatakannya pada peninjauan implementasi e-office Sistem Administrasi Perkantoran Daerah DIY(Sisminkada DIY) yang sudah dipakai sejak tahun 2005, Paperless Office dan Anjungan Layanan Informasi Mandiri(ALIM) ?di Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY.
Lebih lanjut Herman mengaku bangga dan mengapresiasi beberapa pelayanan perkantoran di Pemda DIY telah terdigitalisasi dan on-line antara lain surat menyurat, manajemen ruang rapat, agenda pimpinan dan lain-lain, serta paperless office yang baru-baru diluncurkan. ?Herman mengakui DIY sebagai pioner dalam hal administrasi perkantoran on-line termasuk pula dalam hal perencanaan dan penganggaran daerah. ?PR-nya the man behind the gun harus ditingkatkan artinya capacity building untuk aparatur harus ditingkatkan berujung peningkatan pelayanan publik. Bila pelayanan ?baik maka masyarakat sejahtera sehingga hubungan pemerintah dan ?publik terbangun dengan baik? tandasnya berteori. Harapannya sarana ini dapat terus disempurnakan dan kebaikan ini bisa ditularkan ?ke daerah-daerah lainnya se-Indonesia sebagaimana Provinsi Papua dan Sulawesi Selatan yang telah memakainya.
Sedangkan Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Haryanta, SH mengatakan pihaknya terus menerus memfasilitasi sarpras dan teknologi, ?bimtek kepada petugas admin serta mensosialisasikan kepada para pimpinan sebagai pengguna(user) di lingkungan Pemda DIY. Haryanta mengakui tidak mudah untuk? mengimplementasikan hal baru ke-semua SKPD, terutama berkenaan dengan kesiapan SDM. Hal ini dirasakannya setiap diluncurkan tambahan fitur baru pada sarana tersebut. Tetapi dia yakin akan berhasil karena varian reformasi birokrasi ini manfaatnya dibutuhkan ?masyarakat dan secara internal jutru lebih memudahkan mekanisme pelayanan itu sendiri. ?berada di manapun dan kapanpun saya tidak kehilangan kendali kantor, karena smartphone ini kantor saya? katanya sambil menunjukkan HP-nya.(m7)
Revolusi Mental Suatu KeharusanYogyakarta (17/06/2015) jogjaprov.go.id ? Dengan diberlakukakannya kebijakan otonomi daerah, maka organisasi kehumasan pada instansi pemerintah daerah yang bertindak sebagai lembaga pelayanan informasi di daerah perlu untuk melakukan pemberdayaan diri agar dapat mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada stakeholders dan masyarakat secara lebih baik dan benar. Hal itu dilaksanakan dengan mekanisme yang jelas dalam mengatur dan mengelola tata informasi secara baik dan konsisten antar instansi di daerah. ? Demikian dikemukakan Kepala Biro Umum, Humas dan Protokol Setda DIY Haryanta, SH saat menyampaikan sambutan Sekretaris Daerah DIY pada acara Workshop Kehumasan tadi pagi, Rabu (17/06) di Gedung Unit IX Kepatihan Yogyakarta. ? Adapun tema yang diangkat pada keguatan tersebut adalah ?Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara?. ? Dengan mengutip jargon ?Revolusi Mental? pada pidato Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu, Sekda DIY mengungkapkan bahwa, Revolusi mental merupakan keharusan, yang berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa sendiri. ? Bila terjadi kerusakan di nilai kedisplinan misalnya, maka perlu adanya serangan nilai-nilai ke arah itu dengan mengubah pola pikir atau mindset. ? Jalan untuk revolusi mental adalah seperti lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakkan hukum yang tanpa pandang bulu. Dengan mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita. Dengan komitmen pemerintah yang kuat disertai kesadaran seluruh warga negara, maka Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik. ? Berkaitan dengan hal itu maka pada implementasinya akan sangat penting untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai kampanye revolusi mental bagi aparatur sipil negara khususnya di DIY, sehingga akan dapat menumbuhkan komitmen yang kuat untuk dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. ? Sementara itu Kepala Bagian Humas, Biro UHP Setda DIY Iswanto, SIP dalam laporanya mengemukakan bahwa, tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah tersosialisasikannya kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal upaya membangun Sinergi Kampanye Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara sehingga para peserta workshop akan mengerti dan memamahi upaya membangun Revolusi Mental ASN di DIY secara jelas, lengkap dan terinci sehingga akan berimplikasi positif terhadap kinerja pemerintahan dan pembangunan. ? Kegiatan dilaksanakan sehari diikuti oleh Instansi/SKPD di lingkungan Pemerintah DIY serta media massa lokal. ? Adapun sebagai nara sumber pada acara tersebut adalah Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Sekretraiat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kementrian PAN dan RB RI, Drs. Herman Suryatman, MSi serta Kepala Badan Kepagawaian Daerah DIY, R Agus Supriyanto, SH, Mhum. (teb) ? ? ? HUMAS DIY ? ? ? Pemda DIY Tetap Mempertahankan Opini WTP ke 5Yogyakarta (16/06/2015) jogjaprov.go.id ? Dalam kerangka penciptaan good governance, kondisi idealnya adalah semua kegiatan organisasi pemerintahan harus senantiasa terarah dan terukur, termasuk kaitannya dengan kegiatan pembinaan serta pengawasan. Demikian Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX dalam pembukaan Gelar Pengawasan Daerah (larwasda) dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat DIY dan Pemeriksaan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri Tahun 2015 pada Senin (15/06) di Aula Dinas Kebudayaan DIY, Jl. Cendana No.11 Yogyakarta. ? Lebih lanjut ditegaskan bahwa fungsi pengawasan harus dapat memberikan arah jelas serta dapat dievaluasi. Dengan demikian, fungsi dan peran Pemerintah sebagai akselerator pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat dalam bentuk kesejahteraan yang senantiasa meningkat. ? Larwasda menjadi sangat penting dan strategis sebagai upaya memasyarakatkan penyelenggaraan pengawasan dan hasil pengawasan sekaligus sebagai umpan balik, pedoman dan dasar perbaikan kinerja bagi SKPD selaku entitas objek pengawasan pada masa-masa yang akan datang. ? Sementara itu Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumadi, SH, MH dalam laporannya mengemukakan bahwa sampai dengan tahun 2013 Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan Pemda DIY sudah dapat diraih selama 4 tahun berturut-turut dan opini itu diraih kembali oleh DIY di Tahun Anggaran 2014 ini. Hal ini masih bisa dipertahankan untuk yang kelima kalinya dan diumumkan pada sidang Paripurna DPRD DIY hari ini, Selasa (16/06). ? Dalam menghadapi tantangan perubahan di lapangan yang begitu dinamis baik itu peraturan perundang-undangan, SOTK dan kondisi masyarakat itu sendiri, nantinya Inspektorat DIY akan mengedepankan keseimbangan antara fungsi pembinaan dan pengawasan. ? Inspektorat Wilayah harus dapat menjadi insurance bagi instansi dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Selain itu pula ingin merubah image bahwa Inspektorat tidak menjadi instansi yang menakutkan, namun menjadi instansi yang dirindukan, tandasnya. ? Adapun sebagai nara sumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Bagian Evaluasi dan Lapangan Inspektorat Jendral Kementrian Dalam Negeri, Ahmad Husin Tambunan, SSTP, MSi, Sekda DIY Drs. Ichsanuri dan Inspektur DIY Sumadi, SH, MH. ? Larwasda digelar dua hari sejak 15 hingga 16 Juni 2015 diikuti oleh Jajaran SKPD DIY, UPTD di Lingkungan Pemda DIY serta Inspektur Kabupaten / Kota. (teb) ? ? HUMAS DIY Tim Lomba Desa DIY Nilai Desa Siraman GunungkidulYOGYAKARTA (12/06/2015) ? Berlokasi di Balai Among Projo Desa Siraman Kecamatan Wonosari Gunungkidul Tim Penilai Lomba Desa dan Kalurahan tingkat DIY tahun 2015 melakukan Penilaian di Desa seluas 444.996 hektare berpenduduk 5.275 Orang tersebut. Rombongan Tim Penilai dipimpin oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DIY(BPPM DIY) Drs. Seno Admojo, M.Si. disambut langsung oleh Kepala Desa Tugiman. Dalam sambutan Gubernur DIY ?yang dibacakan Seno Admojo dikatakan bahwa Perlombaan Desa dan Kalurahan merupakan kesempatan untuk mendapatkan pembinaan. Karena dalam waktu kedepan hal ini akan bermanfaat dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Melalui evaluasi dan verifikasi ini, akan lebih dapat meningkatkan kualitas dan kinerja pemerintahan desa dan pembangunan, serta mengetahui kekurangan yang ada? sebagai bahan pembenahan kedepan. Lebih lanjut dikatakan Lomba Desa dan Kalurahan bukan semata untuk mengejar target juara, melainkan mengevaluasi terwujudnya kemandirian desa dan kalurahan sesuai dengan indikator pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bupati Gunungkidul Badingah, S Sos mengatakan Desa Siraman ini memiliki keunggulan pada sdm dan sda, utamanya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui gerakan gotong-royong. Air juga sudah terpenuhi dari air tanah. ?Bahkan masyarakat juga mengembangkan sumur ladang yang bisa untuk pertanian pangan, ternak, ikan lele media terpal dan kebun sayuran walaupun desa ini sesungguhnya berada di tengah Kota. Ekonomi mikro juga sangat berkembang yang terbukti meningkatkan kesejahteraan di masyarakat serta ?data administrasi desa telah tertata dengan baik. Melihat hal ini Badingah berharap desa ini dapat berkesempatan mewakili DIY di lomba tingkat nasional. Penilaian Lomba Desa dan Kalurahan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi dan dilanjutkan peninjauan lapangan di 14 lokasi yang tersebar di Desa tersebut. Turut hadir dalam acara ini, SKPD terkait Kabupaten Gunungkidul, Pendamping serta? warga masyarakat.(m7) DIY Amankan Harga Menjelang Ramadhan Dan Idul FitriYOGYAKARTA (11/06/2015) ? Tim Pengendali Inflasi Daerah(TPIH) DIY memantau pergerakan harga-harga 6 komoditas utama penyumbang inflasi(beras, bawang merah, telur ayam, cabe merah, daging ayam dan sapi) di 5 pasar tradisonal se-DIY. Pemantauan harga selama 3 hari di Pasar Beringharjo,Pasar Prambanan, Pasar Wates, Pasar Bantul dan Pasar Argosari Hasil pemantauan menunjukkan adanya peningkatan permintaan(demand), harga mulai merangkak naik ?tetapi terkendali diimbangi oleh tingkat kecukupan pasokan yang memadai dan kelancaran distribusi.?Ini bisa disimpulkan masih aman dan terkendali? jelas Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Tri Mulyono di Kepatiahn Yogyakarta. Dalam rangka pengendalian harga saat Ramadhan dan Idul Fitri TPID DIY menjadwalkan: pemantauan harga dan stok komoditas untuk memastikan keterjangkauan harga bagi konsumen, dialog interaktif belanja bijak ?di media massa, penyelenggaraan pasar murah, kemitraan pasokan dengan distributor, pembenahan infrastuktur suplai utama dan alternatif, ???operasi pasar bersama Bulog dan Disperindagkop serta High level meeting TPID dengan akademisi(UGM,UMY,UPN), SKPD terkait(Asisten Perekonomian, Disperindagkop, BKPP, pembenahan tata niaga 6 komoditas utama penyumbang inflasi. Terkait dengan penjaminan ketersediaan dan distribusi gas LPG 3Kg selama bulan Ramadhan di masyarakat sesuai kebutuhan masing-masing wilayah pihak Pertamina dan Gas akan membentuk Pos Siaga LPG di tiap Kelurahan. HET yang berlaku di pangkalan saat ini masih Rp. 15.500,-/ tabung. Menurut pantauan Bank Indonesia Inflasi di Bulan Juni ini kurang lebih akan sama dengan bulan kemarin(Mei 3,6%) Dalam pantauan pasar BPPOM dan SKPD terkait ?juga mengawasi produk makanan untuk takjil dan parsel maupun indikasi mrica palsu di pasaran.(m7) |