Mendagri Beri Pengarahan Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Umum di DIY
Menteri Dalam Negari RI Tjahjo Kumolo, SH memberikan pengarahan kepada Jajaran Forkompimda DIY, Para Bupati serta Walikota se DIY, para kepala SKPD DIY dan Pemerintah Kota Yogyakarta terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah Istimewa Yogyakarta di Gedung Pracimosono Komplek Kepatihan Rabu siang (10/12)
Dalam pengarahannya Menteri mengharapkan kepada pemerintah diy untuk tidak melakukan pemborosan dalam menggunakan angaran, beliau juga menyatakan bahwa akan menyusun beragam peraturan untuk memperbaiki kualitas penganggaran di daerah salah satunya untuk mencegah pemborosan anggaran daerah, beliau juga berniat menyusun seperangkat aturan yang mewajibkan penggunaan anggaran daerah benar benar berbasisi kinerja dan dia mengatakan telah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merancang system pendampingan agar semua level pemerintahan di daerah cepat menyusun laporan penggunaan anggaran yang ringkas tapi akuntabel.
Sementara Gubernur DIY dalam laporannya mengatakan Penerapan UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa menuai masalah serius di DIY, khususnya mengenai status tanah yang mendapatkan penolakan dari pamong desa dan keraton jogja. Ini tak lepas dari klausul di UU Desa itu yang mengharuskan sertifikasi tanah tanah kas desa atau bengkok atas nama desa. Jika hal ini diterapkan di DIY Kerataon jogja selaku pemilik asset tersebut bakal kehilangan hak milik. Bahkan Sultan HB X dengan tegas mengaku keberatan. Dan Beliau mohon kepada menteri meminta pengecualian penerapan UU itu di DIY.
Di akhir pengarahan menteri memperkenalkan diri sekaligus keluarganya kepada para tamu undangan dan ditutup jam 15.30. (bin)
Mahasiswa UNSOED Berkunjung ke Pemda DIYKepala Bagian Administrasi Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY Drs. Sugeng Iriyanto M. Kes. Mewakili Pemda DIY, menerima Kunjungan 46 mahasiswa dari Fakultas Sosial dan Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, di Gedhong Unit VIII Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Rabu,( 10/12).
Dalam sambutan Sekretaris Daerah, DIY. Drs. Ichsanuri yang di bacakan oleh Kepala Bagian Administrasi Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Drs. Sugeng Iriyanto M. Kes, menyampaikan bahwa Undang-undang nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (core competence) yang menjadi kekhasan daerah.
Ditambahkan oleh Sekda DIY bahwa, Keistimewaan DIY, salah satunya pada Kepala daerah/Gubernur DIY. Untuk Gubernur/Wakil Gubernur DIY, tidak dilakukan pemilihan, tetapi menetapkan dan menentukan kepala daerahnya, selain itu Gubernur DIY/Wakil Gubernur juga tidak terikat dengan periodesasi.
Setelah sesi tukar menukar cendera mata di wakili Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Setda DIY, Wahyu Nugroho, SIP, M.Si. akan melanjutkan dialog interatif supaya apa yang menjadi tujuan mahasiswa berkunjung ke pemda DIY bisa mendapat informasi yang jelas, dan sesuai harapannya.
Sedangkan Warno, selaku ketua rombongan mahasiswa UNSOED menyampaikan bahwa, maksud dari kunjungan ke Pemda DIY adalah untuk belajar dan praktek perihal otonomi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta setelah adanya keistimewaan.
Dijelaskan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Umum, Biro Pemerintahan Sekda DIY, Wahyu Nugroho, SIP, M.Si. bahwa Tujuan Pengaturan Keistimewan untuk mewujudkan Pemerintahan yang demokratis, serta mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat, serta menciptakan pemerintahan yang baik.
Acara penerimaan kunjungan mahasiswa USNOED dihadiri oleh Instansi SKPD Lingkungan Pemda DIY. ( hbb/skm) Rakor Tim Pembina Jasa Konstruksi DIY di KepatihanPagi tadi, Rabu di Gedung Pracimasono Kepatihan Yogyakarta berlangsung Rapat Koordinasi Tim Pembina Konstruksi DIY dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota. Ada dua issue yang diangkat dalam rakor kali ini, yaitu yang pertama adalah mengangkat masalah mengenai bagaimana kita menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Yang nantinya tidak lagi ada batas lagi antara negara ASEAN, sehingga bisa masuk ataupun keluar. Apabila perusahaan-perusahaan besar yang sudah kompeten bersiap untuk meluncur di pasar-pasar global dikawasan ASEAN jangan-janagn justru kita yang di daerah ini akan kebanjiran atau akan didatangi pelaku-pelaku yang bebas masuk ke wilayah yang diinginkan, termasuk Indonesia juga akan didatangi oleh pelaku-pelaku ekonomi tersebut. Yang Kedua adalah terkait mengenai keistimewaan yang merupakan PR (pekerjaan rumah) kita yaitu sudah mendapat status keistimewaan yang dengan segala fasilitasnya harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Demikian dikemukakan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan sekda DIY, Ir Didik Purwadi, MEc. Sementara itu Kepala Dinas PU dan ESDM DIY, Ir Rani Sjamsinarsi, MT menyampaikan bahwa terkait dengan pengarahan Tim Konstruksi Jasa Pusat dan terkait dengan Penyelenggaraan Konstruksi dalam Keistimewaan Yogyakarta. Rani berharap bahwa, DIY benar-benar bisa menjadi contoh kesiapan dalam menghadapi MEA, dan juga mengisi keistimewaan DIY. Dikemukakan pula Pada tanggal 5 Desember 2014 yang lalu Pemda DIY menerima penghargaan terbaik satu untuk pembinaan jasa konstruksi nasional. Diikuti oleh ke tiga Kabupaten Kota yang masuk peringkat dua dan tiga secara nasional dalam peringkat jasa konstruksi. Ditegaskan oleh Kepala Dinas PU DIY, mau tidak mau di akhir tahun 2015 kita harus siap berhadapan dengan MEA dan Dana Keistimewaan menunggu dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan itu Sekretaris Dinas PU dan ESDM DIY, Ir. Bambang Widyosatmo, MT antara lain mengemukakan bahwa, kesiapan tenaga kerja kita dalam menghadapi MEA ini artinya, rantai pasar dari tenaga kerja sampai suplier maupun badan usaha yang nati terkait di sana harus dipersiapkan semaksimal mungkin di tahun 2015 ini. Menurut Bambang, ada hal-hal yang harus dilakukan tidak harus dengan cara konvensional, seperti melakukan pelatihan kemudian sertifikasi, namun bagaimana pelatihan itu nanti bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat yang akan difasilitasi oleh pusat. Karena menurut undang-undang no. 3 tahun 2008, bahwa tenaga ahli yang berada di pusat dan tenaga terampil yang ada di Kabupaten/kota, yang perlu ditangani secara sinergi dalam memetakan kondisi, kebutuhan maupun potensi sehingga upaya percepatan bisa dilakukan dengan segera. Rakor selain diikuti oleh Bappeda DIY, Dinas PU dan ESDm se Kabupaten/Kota serta SKPD terkait. (teb) Bersih Pantai Akan Warnai Hari NusantaraSetiap Tanggal 13 Desember merupakan salah satu yang sangat bersejarah yaitu Hari Nusantara. Untuk Tahun 2014 kali ini Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta akan menyelenggarakan puncak acara berupa Upacara Peringatan Hari Nusantara pada hari Sabtu, 13 Desember 2014 bertempat di Stadion Mandala Krida Yogyakarta direncanakan pukul 08.00 WIB dengan Inspektur Upacara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasukan upacara melibatkan beberapa kompi yang telah disiapkan antara lain : TNI/POLRI/PNS/Mahasiswa/Pramuka/Pelajar se DIY. Dalam upacara akan dibacakan Naskah Deklarasi Djoeanda dan Menyanyikan Lagu Mars Negara Kepulauan. Disamping acara Puncak Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah dan akan menyelenggarakan berbagai macam kegiatan berupa Bersih Pantai sepanjang Pantai di Gunungkidul melibatkan 1000 orang, Seminar, Sarasehan, Workshop, Cerdas Cermat Tingkat SMP/MTs se DIY, Karya Tulis, Pameran Hari Nusantara, Lomba menggambar dan mewarnai, menangkap ikan di Taman Pintar, Outbond dan kemah bahari dan sosialisasi dalam rangka pengembangan jiwa bahari pada generasi muda. Adapun tema Hari Nusantara Tahun 2014 adalah "Membangun Nusantara dengan Inovasi Maritim Anak Bangsa" Sedangkan Puncak Peringatan Hari Nusantara Tahun 2014 Tingkat Nasional dipusatkan di Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. (Iswanto) Gubernur DIY: Cegah Korupsi Melalui Pendidikan Keluarga![]() Kini saatnya untuk mengedukasi keluarga menanamkan sikap jujur, rasa malu, gemi, nastiti, ngati-ati, lima sikap dasar berbasis kearifan lokal yang menjauhkan anak dari tindakan korup. Demikian disampaikan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, saat memberikan sambutan selamat datang pada acara Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional, siang ini (09/12) di Grha Sabha Pramana, UGM Yogyakarta. Lebih lanjut Gubernur berpesan untuk mengajarkan hal-hal sederhana seperti tidak menyontek, tidak membolos, tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas, senantiasa tepat waktu dan tepat janji. Sementara itu Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad mengatakan bahwa selama tahun 2014 KPK berhasil menyelamatkan uang negara sebesar 28,42 triliun rpiah. Sedangkan jika ditotal dari tahun 2005-2014, uang negara yang berhasil diselamatkan sebesar 249 triliun rupiah. Dari rilis Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2014 membaik dari 32 menjadi 34. Peringkat negara Indonesia juga membaik dari 114 di tahun lalu menjadi 107 di tahun ini. ?Ini artinya bahwa kerja keras kita semua dalam mencegah dan memberantas korupsi telah membuahkan hasil meskipun masih jauh dari kata memuaskan,? ungkap Abraham. Peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Yogyakarta ini juga turut dihadiri Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden menekankan bahwa ada tiga hal yang harus dilakukan untuk memerangi korupsi. Pertama yaitu membangun sistem yang baik, misalnya melalui one stop services, e-budgeting, cash management system, pajak online, dan e-purchasing. Dengan cara ini, dengan mudah bisa dicek dan dikontrol berapa uang masuk dan keluar serta berapa pajak/retribusinya. Kedua yaitu dengan mengubah pola pikir. Selama ini Pemerintah dikesankan sebagai pihak yang kerjanya lamban dan sering mempersulit masyarakat. Namun jika ada niat dan kemauan besar, presiden percaya kinerja Pemerintah bisa meningkat. Ketiga, dengan membangun kepercayaan. Masyarakat percaya kepada Pemerintah dan Pemerintah juga memberi yang paling baik pada masyarakat. Jika ketiga hal tersebut bisa dikerjakan, Presiden percaya kondisi ekonomi yang baik, kemakmuran serta kesejahteraan bisa diraih. Seusai acara, Presiden didampingi Ketua KPK meninjau sejumlah stan pameran di lantai 2 GSP UGM.?Presiden pun menyempatkan diri melihat barang-barang gratifikasi yang dipamerkan. Salah satunya yaitu gitar pemberian Robert Trujillo, anggota band Metallica yang sempat dimiliki Presiden namun diserahan ke KPK. (hdi) |