BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

?

?

Keselamatan bukan hanya untuk kepentingan hidup di dunia saja, namun keselamatan sejati yang harus kita cari adalah untuk kepentingan hidup kita di akhirat kelak. Kesempatan untuk bisa berdzikir, bersholawat dan berdo?a bersama ini merupakan rahmat-Nya yang patut kita syukuri.

Demikian disampaikan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, pada acara Penutupan Pengajian Pejabat dan Aparat di Lingkungan Pemda DIY tahun 2014 yang sambutan tertulisnya dibacakan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY, Drs. Sulistiyo, SH, Cn, M.Si di halaman Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Jl. Sukonandi No. 8 Yogyakarta.

?Mudah-mudahan dengan pengajian ini, kita bisa terus menjaga iman, semakin sujud dan dekat dengan Allah SWT. Insya Allah dengan do?a yang kita panjatkan bersama, Allah akan terus menjaga keselamatan dan kesehatan kita, serta menunjukkan jalan lurus-Nya,? harap Gubernur.

Pengajian putaran ke-12 atau yang terakhir di tahun 2014 ini, diisi oleh KH Ashari Zaenal Abidin dengan tema Menciptakan Generasi Yang Shalih. KH Ashari mengatakan ada lima perilaku yang harus dihindari orang-orang shalih yaitu: tidak mau mencari ilmu, cinta dunia hingga lupa akherat, kikir kepada sesama, suka memamerkan amal, serta merasa pendapat diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Lebih lanjut KH Ashari menyampaikan bahwa manusia akan bermanfaat hidupnya kalau bisa melakukan dua hal yaitu memuliakan Allah serta berbelas kasih kepada sesama.

?Wong welas niku thukule mergo tresno. Nek ora tresno ora bakal welas. Welas akan menumbuhkan belas kasih Allah. Maka hidup kita harus diisi dengan berbelas kasih dengan sesama terutama generasi muda. Mari kita welasi, kita arahkan, kita bina agar pemuda-pemudi menjadi sholeh sholehah,? pesannya.

Dalam laporan penyelenggaraan, Kepala Kanwil Kemenag DIY, Drs. H. Maskul Haji, M.Pd.I, antara lain melaporkan penerimaan zakat dan infaq bulan November 2014 sebesar Rp. 1.109.563.453 dan telah disalurkan sebesar Rp. 1.017.885.658 sehingga saldo bulan November 2014 sebesar Rp. 91.677.797. Acara pagi tadi dihadiri oleh para pejabat dan aparat dari Pemda DIY, TNI, Polri, serta instansi vertikal. (hdi)

Mulai tahun anggaran 2015 atau tahun depan semua karyawan/ti baik tingkat DIY maupun kabupaten kota se Daerah Istimewa Yogyakarta akan diberlakukan mengenakan pakaian tradisional jawa Yogyakarta pada hari- hari tertentu, rencana tersebut telah disosialisasikan oleh Biro Organisasi Setda DIY di Gedung Radyo Suyoso komplek kepatihan Yogyakarta rabu pagi tadi (03/12)

Dalam paparanya Asisten Administrasi Umum Drs. KGPH Drs.Yudhaningrat mengatakan bahwa dasar hukum penggunaan pakaian tradisional tersebut adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yopgyakarta, Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perdais Nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY

Lebih lanjut Yudhaningrat mengatakan ketentuan umum penggunaan pakaian tersebut adalah PNS/CPNS bahwa WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai ASN secara tetap oleh Pembina untuk menduduki jabatan pemerintahan, Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan ugas pemerintahan, Pegawai tidak tetap atau sebutan lain adalah pegawai yang bekerja di pemerintahan diy yang diangkat oleh pejabat berwenang dan diberi gaji atau imbalan sesuai dengan kemampuan daerah dan Pakaian tradisional jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu pada modal yang dipakai oleh abdi dalam kasultanan dan kadipaten.

Sedang Kepala Biro organisasi Drs. YB Jarot Budi Harjo dalam paparannya mengatakan bahwa fungsi pakaian tradisional adalah sebagai salah satu identitas pegawai dalam rangka penguatan kebudayaan dan sebagai sarana Pembina, pengawasan pegawai untuk pelestarian kebudayaan

Sebagai nara sumber terakhir Yuwono Sri suwito menyampaikan tehnis dan cara penggunaan pakaian baik laki-laki maupun perempuan jenis kain yang dilarang dipakai contoh keris, blangkon, cenelo, slop dan gelung

Sosialisasi penggunaan pakaian tradisional jawa yogyakarta diikuti oleh semua SKPD baik tingkat DIY maupun Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (bin)

Pembangunan pertanian memegang peranan penting dalam pencapaian target produksi pangan. Berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menampung tenaga kerja yang cukup besar. Sehingga pembangunan sektor pertanian sebagai strategi pembangunan bangsa harus mendapatkan dukungan bukan saja dari pemerintah tetapi juga dukungan dari sektor swasta.

Penegasan demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY Paku Alam IX ketika panen raya padi Jenis Menur dengan model tanan System Rice Intensification (SRI) tapak macan yang dikembangkan Kelompok Tani Ngudi Rahayu, di Dusun Dukuh,Desa Sinduharjo,Kecamatan Ngaglik,Kabupaten Sleman tadi pagi (Selasa, 02/12) di lahan 20 hektar milik petani setempat.

Menurut Ketua Kelompok Tani ngudi Makmur, Dukuh, Drs.Tupan Santosa bahwa pola pengembangan tanam SRI dengan model legowo 4 x1 dan jumlah bibit 2-1 pemupukan berimbang Organik,Urea dan Phonska mampu meningkatkan produksi padi petani. Dari ubinan yang dilaksanakan hari ini ujar Tupan Santosa rata-rata mencapai 7,2 ton /hektar gabah kering berarti lebih meningkat di bandingkan dengan penen an sebelumnya. Apalagi penanaman padi jenis Menur ini bukan pola tanam sperti biasanya, atau Kelompok Tani Ngudi Makmur mengsitilahkan tanam Srondolan capaiannya sangat luar biasa, apalagi meodel ini ditanam pada musim masa tanam biasa hasilnya akan lebih baik lagi

Istilah tanam srondolan menurut Ketua Kelompok tani Ngudi makmur adalah tanam setelah tanam padi, padi lagi, kemudian seharusnya polowijo, namun kali ini ditanam padi jenis Menur ini, namun ternyata hasilnyapun luar biasa.

Sementara itu Asisten Sekda Kabupaten Sleman Dra.Hj.Suyamsih.Mpd ketika membacakan sambutan tertulis Bupati Sleman menyatakan bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2014 ini Kabupaten Sleman tetap Surplus beras meskipun ada penurunan sebesar 3,5 persen ditahun 2013 karena pengaruh berubahnya fungsi lahan dari pertanian menjadi pemukiman.

Namun demikian karena kegigihan para petani di Kabupaten Sleman untuk tetap mencukupi ketersedian pangan , para petani mengembangkan pangan lokal sebagai lumbung pangan seperti tanaman uwi,gembili, talas dan lain-lain. Bahkan dengan adanya surat ederan Bupati Sleman bahwa setiap rapat atau pertemuan di instansi pemerintah dan masyarakat untuk menggunakan suguhan berbahan pangan lokal, maka konsumsi bahan pangan lokal tersebut sekarang meningkat drastis.

Mengakhiri sambutannya Wakil Gubernur Paku Alam IX mengingatkan di era tekhnologi canggih proses produksi dari kegiatan pertanian dapat dipercepat, akan tetapi para petani untuk tetap menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya terutama ketika para petani memberantas hama gunakanlah cara aman dengan menggunakan obat-obatan alami agar tidak merusak streuktur tanah pertanian itu sendiri.

Walijo (60 thn) anggota Kelompok Tani Ngudi Makmur Dukuh Sinduharjo,Ngaglik,Kabupaten Sleman di sela-sela prosesi panen raya kepada reporter.www.jogjaprov.go.id yang memiliki lahan 1000 meter persegi menuturkan kegembiaraannya dengan menanam padi jenis baru yaitu jenis Menur ternyata mampu meningkatkan panenannya. Bila ditanami padi biasa hanya mendapatkan 6 atu 7 sak, ternyata dengan jenis padi menur model SRI dengan legowo 4x1 dari hasil ubinan ini mendapat 9 sak. ? Ini meningkat sekali mas? tutur Walijo.

Panen raya perdana padi jenis Menur model SRI tapak Macam legowo 4x1 ditandai penyabitan oleh Wakil Gubernur paku Alam IX didampingi Asaisten Sekda Bidang Pembangunan Kabupaten Sleman. (Kar)

?

Sepuluh anggota DPR RI Komisi IX, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX, H. Arman Abnur, serta dihadiri Ketua Komisi IX, Dede Yusuf, hari ini (01/12) melakukan kunjungan kerja ke DIY terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan lebih spesifik lagi mengenai pengupahan. Dalam catatan Komisi IX, ada beberapa provinsi yang belum menentukan Upah Minimum Propinsi (UMP), salah satunya DIY."

Kami ingin menjaring aspirasi yang akan dijadikan bahan rapat kerja dengan Menteri Tenaga Kerja. Harapan kami, Pemerintah Daerah bisa menjelaskan di? Jogja bagamana sistem pengupahannya, bagaimana mencari titik temu, dan bagaimana menyikapi kenaikan bbm," terang Dede.

Menanggapi hal itu, Sekda DIY, Drs. Ichsanuri mengungkapkan memang benar DIY bersama dengan Jabar, Jateng, dan Jatim sepakat tidak menetapkan UMP namun menerapkan sistem Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Sistem UMK di DIY berlangsung dari tahun 2012 dimana UMK tersebut diterbitkan dengan surat keputusan Gubernur dan di bawah koordinasi Gubernur. Untuk menentukan UMK, dibentuklah Dewan Pengupahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupeten/Kota. Saat ini UMK Tahun 2015 sudah diterbitkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 252/KEP/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tentang UMK Tahun 2015.

Melengkapi apa yang disampaikan Sekda, Kepala Disnakertrans DIY, Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM, menjelaskan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dibentuk tahun 2012 yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, pakar ekonomi dan perguruan tinggi, Apindo dan Serikat Pekerja dengan komposisi keanggotaan 2:1:1. Sementara itu, Dewan Pengupahan Provinsi bertugas memberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan UMK. Untuk mencegah terjadinya dualisme sistem pengupahan, sejak tahun 2013 DIY tidak lagi menetapkan UMP.

Acara kujungan kerja pada hari ini turut dihadiri oleh anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota, Ketua Apindo DIY, Ibnu Saleh, dan Ketua SPSI DIY, Sumarto yang masing-masing turut memberikan pandangannya mengenai sistem pengupahan kepada anggota Komisi IX. (hdi)