BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

Potensi di Yogyakarta ada 3 yaitu Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, itu yang selalu kita kawal, karena merupakan cikal bakal itulah yang menjadi potensi di Daerah Istimewa Yogyakarta ( DIY ), sehingga visinya menjadi kota Pendidikan terkemuka se Asia Tenggara, yang sudah ada itulah yang terus kita kuatkan, sambil mencari hal-hal untuk menguatkan yang lain, namun fokusnya pada yang 3 tadi, sehingga itulah yang menjadi konsentrsai untuk mengawalnya, demikian sambutan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs. Sulistyo, SH.CN.M.Si, saat menerima kunjungan Komisi A, DPRD Provinsi Riau di nDalem Ageng Komplek Kepatihan Yogyakarta, Rabu (26/11).

Lebih lanjut disampaikan bahwa di DIY ini memang ingin mengelola Pemerintahan dengan transparan dan keterbukaan, dan akuntebel, salah satunya informasi itu, sehingga beberapa hal dari Bappeda, bahkan perencanaan-perencanaan sudah dapat dilakukan melaui Elektronik kemudian akan ditampung dan nantinya menjadi usulan-usulan, sehingga tidak perlu bertemu tatap muka, cukup dikirimkan.

?Hal-hal lain juga sudah dilakukan dengan IT, karena salah satu unsur keterbukan mengelola pemerintahan itu, ya IT itulah yang menjadi unggulanya untuk dapat disampaikan kemasyarakat? tegas Sulistyo.

Ketua Rombongan Komisi A DPRD Propinsi Riau Ir.H.Hazmi Setiadi,MT dalam menyampaikan maksud kunjungan ke Pemda DIY, ingin mendapatkan informasi tentang penggunaan IT dalam menelola pemerintahan,dan Informasi publik karena di DIY ini dianggap lebih maju dibanding Provinsi Riau.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Dishubkominfo DIY, Perwakilan dari DPPKAD dan Biro Organisasi, Ketua Komisi Informasi DIY, dilanjutkan dengan dialog. (ip/skm).

Tantangan profesi gizi dalam era globalisasi menjadi lebih luas dan berat. Demikian Gubernur DIY dalam amanatnya yang disampaikan oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY, Drs. Sulistyo, SH, CN pada Pembukaan Temu Ilmiah Persagi (Persatuan Ahli Gizi ) seluruh Indonesia tadi pagi, rabu (26/11) di Sahid Rich Hotel.

Menurut Gubernur DIY, kompleksitas masalah gizi menuntut profesionalisme yang tinggi, yang didukung oleh pengetahuan, ketrampilan bahkan sikap professional yang kuat dari seorang ahli gizi.

Karenanya, Gubernur DIY berharap agar tenaga gizi Indonesia hendaknya mampu mendampingi masyarakat untuk memperoleh makanan bergizi yang dibutuhkan dan permasalahan gizi di masa mendatang diharapkan berhasil dipecahkan dengan baik melalui wadah organisasi profesi seperti PERSAGI.

Sementara it u Menteri Kesehatan RI, Prof.Dr.dr. Nila Djuwita F Moeloek, SpM.(K) dalam Keynote Speechnya mengemukakan bahwa dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu bagi setiap orang pada setiap tahapan kehidupan dilakukan dengan pendekatan satu kesatuan pelayanan (continuum of care) melalui intervensi komprehensif, yaitu promotif , preventif, kuratif dan rehabilitative secara paripurna.

Menkes berharap kepada profesi gizi untuk mampu bertindak sebagai agen perubahan, sehingga dapat memberi warna terhadap upaya perbaikan gizi masyarakat. Disamping itu melalui temu ilmiah persagi yang ke 15 ini dapat menghasilkan produk ilmiah yang inovatif sesuai perkembangan IPTEK dalam upaya percepatan perbaikan gizi. Selain itu para ahli gizi untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional baik untuk individu maupun kelompok dan mencegah timbulnya mal-praktik gizi. Selain itu ahli gizi imau dan mampu bekerjasama dengan semua profesi kesehatan dalam memecahkan masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat.

Kongres persagi ke ? 15 diikuti oleh 1.100 peserta serta dihadiri oleh Dirjen Bina Gizi Kemenkes RI serta Prof Sukirman yang merupakan pakar gizi Indonesia. (teb)

Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengharapkan program transmigrasi yang sedang dan akan berjalan harus sukses. Karena Program transmigrasi tidak hanya memajukan ekonomi, tidak hanya memindahkan orang dari Jawa ke suatu tempat di luar Jawa tetapi akan terjadi pembangunan manusia Indonesia masa depan yang lebih bisa menghargai antar sesama etnik di bagian dari Republik ini.

Harapan Gubernur DIY tersebut disampaikan seusai menandatangani naskah/berita acara program kerjasama pengiriman transmigrasi dari DIY sebagai daerah pengirim dan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah penerima siang tadi (Selasa,25/11) di Gedung Balai Kenyo, Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta yang juga dihadiri dan disaksikan Dirjen P2KTRANS Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ir.H.Jamaludin Malik,MM mewakili Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar.

Lebih lanjut Gubernur DIY menegaskan bahwa Program Pengiriman Transmigrasi dari Pulau Jawa ke wilayah luar Jawa tujuannya bukan hanya untuk penyebaran atau memindahkan penduduk dari Jawa ke luar Jawa, namun lebih dari itu yaitu mempercepat program pembangunan, pemerataan jumlah penduduk dan disitu akan terjadi transformasi , akulturasi budaya antar daerah yang intens dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktur Partisipasi Masyarakat Direktorat Jendral P2KTRANS Dr.Ir.Conrad Hendrarto,M.Sc melaporkan bahwa tujuan dilaksanakannya penandtangan kerjasama antara Pemerintah Daerah asal transmigrasi dengan Daerah Penerima Program Pengiriman Transmigrasi adalah untuk meningkatkan dukungan Pemerintah daerah dalam pelaksanaan transmigrasi, melalui mekanisme kerjasama antar daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah .

Menurut Direktur Partisipasi Masyarakat sejak tahun 2002 hingga saat ini tahun 2014 telah tertandatangani kerjasama transmigrasi antara pemerintah daerah asal dengan pemerintah daerah tujuan sebanyak 364 naskah kesepakatan bersama yang melibatkan 47 pemerintah Provinsi dan beberapa kabupaten /kota lainnya di Indonesia.

Sementara itu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar melalui sambN tertulisnya yang disampaikan Dirjen P2K TRANS Ir.H.Jamaludin Malik,MM menyatakan bahwa terlaksananya penandatangan kerjasama program Transmigrasi di DIY membanggakan dan membesarkan hati serta menambah keyakinan bahwa percepatan pembangunan antar daerah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat akan dapat kita atasi bersama.

Apalagi lanjut Marwan Jafar bahwa amanah Presiden Jokowi dalam Kabinet Kerja 2015-2019 bahwa kit bekerja sesuai dengan philoshofi :Trisakti yaitu (1)Berdaulat di bidang politik; (2) Berdikari di bidang ekonomi; dan (3) Berkepribadian dalam kebudayaan untuk mencapai Visi Pemerintahan yang berupa ? Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong ? maka disusun 9 agenda strategi Prioritas Berupa ? Nawacita?.

Sedangkan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah pada cita ke satu, ketiga, lima, tujuh dan sembilan. Penyusunan Visi dan Misi Kabinet Kerja yang berdasarkan isu strategis yaitu (1) Kesejahteraan, dimana tinkat pengangguran dan kemiskinan masih cukup besar .(2) Disparitas, berupa kesenjangan antar wilayah, barat dan timur, Jawa dengan luar Jawa dan desa dengan kota, serta (3) pembangunan yang tidak merata, sehingga program transmigrasi tandas Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi untuk menjawab tantangan isu strategis tersebut dalam bingkai Nawacita yang berlandaskan semangat Trisakti.

Disamping itu lanjut Menteri sumberdaya alam yang melimpah disuatu wilayah dan sumberdaya manusia yang potensial di wilayah lain akan menjadi efektif apabila keduanya dipertemukan dan didukung dengan sumberdaya modal dan investasi yang memadai. Dan adalah realitas dan tidak terbantahkan bahwa penyelenggaraan transmigrasi telah mampu mendorong terbentuknya pusat-pusat produksi baru yang sejatuinya telah berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru di Indonesia, bahkan juga telah mampu mendukung terbentuknya pusat-pusat pemerintah baru, berupa pembentukan desa baru, kecamatan baru, kabupaten/kota baru hingga ibukota provinsi baru.

Mengingat transmigrasi bersifat lintas bidang, lintas sektor dan lintas daerah maka Menteri Marwan Jafar mengingatkan bahwa pengelolaannya tidak bisa diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Pusat, terutama Kementererian Desa, Pembangunan Daerah Ter tinggal dan Transmigrasi, memilki peran penting sebagai fasilitator, mediator, motivator dan regulator terjalinnya kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi.

Menandai Kerjasama Program Pengiririman Transmigrasi antar Daerah tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah berita acara kerjasama masing-masing oleh Pejabat Daerah Asal yaitu Gubernur DIY Sri Sultan HB X dengan Pejabat Daerah Penerima yaitu Gubernur Kalimantan Utara Dr.H.Irianto Lambrie dan Gubernur Provinsi Jatim Dr.Sukarwo yang mewakili daerah asal dengan Pejabat daerah Penerima yaitu Bupati Bulungan, Kalimantan Utara yang diwakili Sekda Bulungan Drs.Syafril.(Kar/Skm)

Agenda pembangunan kesehatan tahun 2015-2019 adalah mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang semakin mantap. Pengertian dasarnya adalah, setiap orang mendapatkan hak pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, di tempat pelayanan kesehatan yang tersandar, dilayani oleh tenaga kesehatan yang kompeten, menggunakan standar pelayanan dengan biaya yang terjangkau serta mendapatkan informasi yang adekuat atas kebutuhan pelayanan kesehatan.

Demikian sambutan tertulis menteri kesehatan RI .dr Nila Farid Moeloek, Sp.M (K) yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY Drs. Sulistyo, SH.CN.M.Si pada upacara peringatan hari kesehatan nasional ke 50 tingkat DIY di halaman RS Akademik UGM Sleman pagi tadi Selasa (25/11)

Lebih lanjut Menteri mengatakan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kebersamaan pemahaman semua pemangku kepentingan, komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten baik ditingkat nasional maupun di tingkat daerah. Karena sesungguhnya pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Dalam kesempatan tersebut juga di launching bantuan kartu Jamkesus bagi difable/disable di DIY oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra DIY juga trophy dan piagam tenaga kesehatan teladan tingkat DIY tahun 2014 kepada tenaga Medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan tenaga keparmasian dan para juara lomba sekolah sehat untuk tingkat SD, SMP dan SMA di DIY

Seusai upacara bendera dalam peringtan HKN ke 50 dilanjutkan dengan jumpa pers di aula RS Akademika UGM, dalam acara tersebut kepala Dinas Kesehatan DIY. dr. RA Arida Oetami, M.Kes mengatakan Undang Undang atau peraturan di tingkat nasional telah berpihak pada kesehatan masyarakat. PP No. 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Disamping itu juga dengan PP No. 33 tahun 2012 yang mensyaratkan seluruh elemen masyarakat mendukung Ibu memberikan Asi saja sampai usia 6 bulan dan meneruskan hingga 2 tahun dengan makanan tambahan. (bin)