Sultan HB X Mengajak Untuk Bersama Membangun Etos ?saiyeg saeka kapti?
Di banyak negara akuntabilitas diyakini mampu merubah kondisi suatu pemerintahan ke arah tatanan yang lebih demokratis. Karena pada hakekatnya pemerintahan yang akuntabel dicirikan sebuah pemerintahan yang mendapat dukungan publik, artinya ada kepercayaan masyarakat atas apa yang direncanakan dan diselenggarakan benar-benar untuk kepentingan publik. Demikian disampaikan Gubernur DIY, Sultan Hamengku Buwono X pada pengarahannya dalam Ekspose Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD DIY Tahun 2014 pagi tadi, Kamis (22/01) di Inna Garuda.
Sultan HB X lebih lanjut menegaskan bahwa : nilai A yang telah dicapai atau ?Menjadi Juara? bukanlah suatu tujuan akhir, melainkan bagian dari proses government reform yang tujuan utamanya adalah bagaimana mewujudkan perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara berkualitas dan berkeadilan.
Gubernur DIY juga mengajak kepada para Bupati/Walikota, para SKPD dan tamu undangan yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk mengisi keistimewaan secara bertanggung jawab sebagai bentuk manifestasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY yang lebih berbudaya, maju, mandiri dan sejahtera.
Secara khusus, ?saya minta dukungan Bupati dan Walikota untuk mengawal pelaksanaannya, terutama pada dana keistimewaan yang dikelola operasionalnya oleh pemerintah kabupaten/kota?, tambahnya.
Di akhir pengarahannnya Sultan HB X mengajak untuk bersama membangun etos ?saiyeg saeka kapti? yang didukung oleh aparat pemerintahan, professional, akademisi dan masyarakat secara incorporated dengan semangat Renaisans Yogyakarta.
Pada kesempatan tersebut Ketua BAPPEDA DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi mengemukakan bahwa rapor yang diberikan oleh Gubernur kepada Bupati /Walikota se DIY serta para SKPD DIY semuanya mempunyai hasil yang baik, ini dibuktikan dengan beberapa aspek telah dicapai dengan naiknya akuntabilitas kinerja instansi.
Dalam Rakordal tersebut dihadirkan pula nara Sumber Bupati Tegal, Ki Entus Susmono yang menyampaikan pencerahan melalui kebudayaan dari sisi birokrasi berupa 4 mutiara yaitu : manusia, akal, ilmu dan akhlak.
Dalam lakon wayang yang dibawakannya, Ki entus menghimbau pula bahwa sebagai PNS hendaknya bisa mewakafkan jiwa dan raganya dengan ikhlas untuk bangsa dan negara.
Hadir dalam kesempatan tersebut : Direktur Pajak Kementrian Keuangan, Ardiansyah; jajaran Kementrian Dalam Negeri; Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, Sekretaris Daerah DIY, Drs.Ichsanuri serta para pejabat SKPD DIY. (teb)
Gubernur DIY Terima kunjungan Menteri Pertanian RIGubernur DIY Sultan HB X menerima kunjungan Menteri Pertanian R.I. Andi Amran Sulaiman beserta rombongan dan diterima, di Gedung Pracimosono, Komplek, Kepatihan, tadi malam Kamis (15/01). Dalam kunjungan tersebut menteri ingin mengetahui lebih jauh kondisi bidang pertanian dan peternakan diwilayah DIY.
Dalam paparannya Menteri Pertanian R.I, mengatakan bahwa,? dalam kurun waktu tiga bulan menjadi menteri telah berkunjung ke 17 Provinsi atau 55 Kabupaten di Indonesia, persoalan yang dihadapi disetiap Provinsi dan Kabupaten dalam bidang pertanian hampir sama yakni irigasi, pupuk, benih dan asintan. Irigasi yang rusak ada sekitar 52 % diseluruh Indonesia termasuk Yogjakarta, kemudian benih bermasalah serapannya hanya 20 %, untuk pupuk juga bermasalah karena pengirimannya sering terlambat sedang kalau terlambat 1 minggu aja akan kehilangan 1 ton. Lebih lanjut Menteri mengatakan saat ini ada 5 juta rumah tangga di Indonesia yang meninggalkan pertanian, kondisi tersebut sangat berbahaya sehingga perlu segera diantisipasi, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan di bidang pertanian. Selain itu untuk mengatasi permasalahan bidang pertanian? rencana pemerintah akan menambah lahan pertanian'' kata Andi''
Sedang Gubernur DIY Sultan HB X dalam sambutannya mengatakan bahwa,? DIY mencoba meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan target penyerapan produksi padi sebesar 900 ribu ton,? dengan kebutuhan masyarakat 600 ribu ton. Selain itu kualitas beras di DIY sangat baik dengan bibit pilihan, hal ini bertujuan supaya pendapatan petani meningkat. Dan target yang diharapkan pada tahun ini (2015) adalah satu juta ton. Kemudian Pemerintah Daerah DIY juga sudah punya Perda,? dimana ada perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan para? petani? yang bersedia untuk menanam kebutuhan pangan selama sepuluh tahun dan kontrak selama itu tidak boleh diperjualbelikan kecuali untuk tanaman pangan.''tandas Sultan"
Acara Kunjungan Menteri Pertanian Republik Indonesia di Yogyakarta diterima langsung oleh Gubernur DIY, dan di hadiri Forkompinda DIY,? para? Bupati dan Wali Kota se - DIY, Kepala SKPD Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta? tamu undangan (bin/skm) Gubernur DIY Lantik Totok Prianamto Sebagai Kepala BKPM DIY? ![]() ? Dengan status Keistimewaan DIY, setiap aparat birokrasi jangan merasa sudah berada di zona nyaman. Tetapi jabatan yang didudukinya hendaknya diibaratkan kursi panas, dimana sejumlah persoalan yang belum terselesaikan harus dituntaskan di tahun 2015 ini. Demikian disampaikan Gubernur DIY, Hamengku Huwono X, saat melantik Drs. Totok Prianamto menggantikan Drs. Dominicus Supratikto sebagai Kepala Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta, hari ini (15/01) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta. Pejabat yang lahir di Tarempa, 21 Mei 1962 ini berstatus PNS Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang dipekerjakan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 006/Pem.D/UP/D.4. Ada beberapa pesan Gubernur kepada pejabat yang baru saja dilantik, pertama yaitu mengembangkan kerjasama sister province dari hubungan G to G ke P to P dalam beragam komunitas dan profesi. Kedua, segera melakukan inventarisasi atas berbagai Perda Perijinan Kabupaten/Kota. Ketiga, dalam kaitannya dengan Bandara Internasional Kulonprogo, Kepala BKPM DIY diharapkan dapat mengkaji terbukanya berbagai sektor usaha dan lapangan kerja baru serta mendukung SKPD terkait di semua level pemerintahan untuk melakukan pelatihan SDM dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Pelantikan yang dilangsungkan dalam suasana hujan deras ini, turut dihadiri Sekjen Kemenlu, Drs. Kristiarto Legowo, Wakil Gubernur DIY, Ketua DPRD DIY, Forkompimda, Sekda DIY, serta Kepala SKPD di lingkungan Pemda DIY. (hdi) PEGAWAI PEMDA DIY MEMAKAI PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA MULAI 13 FEBRUARI 2015Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Edaran Nomor : 0120/Tahun 2015 tertanggal 6 Januari 2015 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Tahun 2015. Edaran ini ditujukan kepada Para Bupati/Walikota se DIY, Pimpinan dan Anggota DPRD se DIY, Kepala Instansi Vertikal yang berkedudukan di Yogyakarta, Pimpinan SKPD/Kepala BPBD DIY
Edaran Pemerintah Daerah DIY yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur ini sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur DIY Nomor : 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pegawai Tidak Tetap atau sebutan lain yang bekerja di Instansi Pemerintah se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta.
Adapun isi selengkapnya Edaran tersebut : A. Tatacara penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, baik jenis, warna/corak maupun bentuk agar berpedoman pada lampiran Peraturan Gubernur DIY Nomor : 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai Pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta.
B. KETENTUAN PENGGUNAAN PAKAIAN TRADISIONAL JAWA YOGYAKARTA DIPAKAI PADA :
?
?
C. Pemerintah Kabupaten/Kota se DIY dapat mengatur lebih lanjut tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta bagi pegawai di lingkungan masing-masing D. Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi dibawahnya sampai unit organisasi terkecil untuk melaksanakan Surat Edaran ini.
Disiarkan oleh Kepala Bagian Humas Biro UHP Setda DIY
ISWANTO Gubernur DIY Buka MUSDA VI PERBARINDOMeski ASEAN Free Trade sektor keuangan baru diberlakukan pada tahun 2020, PERBARINDO hendaknya mengajak anggotanya untuk memperkuat capacity building dalam kompetisi SDM dan peningkatan permodalan. Hal tersebut tentu akan meningkatkan peran dan kontribusi idustri BPR terhadap ekonomi daerah. Demikian dikemukakan oleh Gubernur DIY, Sultan HB X dalam Pembukaan Musyawarah Daerah (MUSDA) VI PERBARINDO di Royal Ambarukmo pagi tadi, Rabu (14/01). Dalam menjawab tantangan yang kian ketat, industri BPR harus dekat dengan segmen UMKM, menetapkan prosedur pelayanan yang sederhana, tambahnya. Selain itu Sultan HB X juga menegaskan untuk mengutamakan pendekatan personal berbasis kultur masyarakat, serta fleksibel dalam pola dan model prekreditannya. Dalam kesempatan yang sama Gubernur DIY juga mengingatkan akan adanya MOU PERBARINDO dengan PNM tentang linkage program yang ditandatangai tujuh tahun lalu, pada tanggal 19 Juli 2007, realisasinya harus mampu meningkatkan kinerja mitra BPR. Dalam kesempatan yang sama ketua DPP PERBARINDO, Joko Suyanto mengimbau agar diperhatikan bagaimana membangun BPR agar semakin produktif serta bagaimana mendorong masyarakat dan UMKM untuk dapat meningkatkan kualitas produk mereka sehingga dapat berbicara di tingkat internasional. Musda VI PERBARINDO tersebut diikuti oleh 65 BPR yang ada di DIY serta dihadiri pula oleh : Ketua OJK DIY, Dani Surya Sinaga; Gubernur BI Perwakilan Yogyakarta, Arif Budi Santosa (teb). |
- Gubernur DIY Keluarkan Edaran TENTANG PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA APARATUR NEGARA
- Pemda DIY Jajaki Peluang Kerjasama dengan Distrik Chengdu Tiongkok
- Sri Sultan Hamengku Buwono X Kukuhkan Anggota Lembaga Ombudsmen DIY
- Gubernur DIY Resmikan Gedung Baru Universitas Terbuka Yogyakarta
- BNNP DIY Musnahkan Barang Bukti Methamphetamin 3.992,5 Gram