BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

DPD RI berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini, Senin (08/12) dan diterima di gedhong Pracimosono, Kepatihan. Pemda DIY diwakili Asisten pemerintahan dan Kesra sekda DIY Drs. Sulistyo. SH. CN.M.Si sekaligus membuka acara kunjungan ini juga sebagai moderator dalam acara tersebut.

Tujuan kunjungan? anggota DPD RI di daerah pemilihan, supaya? memperoleh gambaran dan masukan yang utuh serta komprehensif tentang berbagai permasalahan yang dihadapi Pemda DIY dan masyarakatnya. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban politik dan moral, serta dalam rangka melaksanakan tugas-tugas konstitusional? bagi anggota DPD RI.

Di samping itu kunjungan kerja dalam rangka konsolidasi ini, anggota DPD RI dapat menyerap aspirasi masyarakat dan dari Pemda DIY? sebanyak-banyaknya, guna untuk menginventarisasi masalah, dan selanjutnya mengartikulasikan masukan, kemudian menyusun langkah strategis untuk pembangunan DIY yang lebih baik. Karena telah diketahui bersama, bahwa anggota DPD RI juga dapat mewakili kepentingan masyarakat dan dpemda DIY di tingkat nasional, serta menindak lanjutinya dan mencari solusi alternatif atas aspirasi tersebut.

Dalam kunjungan ini, DPD RI juga menyinggung tentang pembahasan mengenai dana keistimewaan, undang-undang desa, dan juga undang-undang pilkada. Kemudian membahas pula tentang perlunya undang-undang guna melindungi ekonomi kreatif, bahasa daerah, evaluasi, implementasi kartu-kartu yang beredar (Jamkesmas, BPJS, dsb), serta kesehatan. Dalam kaitannya dengan pariwisata, Gunungkidul merupakan daerah yang akan direncanakan untuk diperbaharui dan diperkenalkan sebagai salah satu tempat wisata yang menarik di Yogyakarta, karena belum banyak wisatawan mancanegara yang mengetahui tempat wisata ini. Banyak pantai yang indah untuk bisa menarik dan memanjakan mata para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Dalam kunjungan ini dihadiri oleh beberapa anggota DPD RI, pimpinan DPRD, pimpinan SKPD, ketua fraksi, ketua partai, dll. (ank/skm)

?

?

Pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui dan terus memantau tempat-tempat yang potensial bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes Aegypti harus terus ditingkatkan. Karena pencegahan atau upaya? menekan faktor-faktor pendorong berkembangnya penyebab demam berdarah akan lebih murah, daripada melakukan tindakan setelah jatuh korban.

Demikian disampaikan Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Wakil Gubernur DIY, Paku Alam IX, pada acara Peletakan Telur Aedes Aegypti ber-Wolbachia di Dusun Jomblangan, Desa Banguntapan, Bantul hari ini (08/12). Lebih lanjut Gubernur berharap jajaran kesehatan dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kesehatan dapat mempelajari metode Wolbachia untuk menekan penularan virus demam berdarah sehingga ke depannya jumlah penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di masyarakat dapat turun.

Project Leader Eliminate Dengue Project (EDP) Yogyakarta, Prof. Dr. Adi Utarini, MPH., PhD, menjelaskan bahwa metode Wolbachia merupakan metode alami tanpa efek samping kepada manusia, binatang dan lingkungan. Wolbachia adalah bakteri alami yang terdapat di dalam sel tubuh serangga dan terbukti mampu menghambat perkembangan virus Dengue pada nyamuk Aedes Aegypti. Cara kerjanya yaitu saat nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia kawin dengan nyamuk biasa, Wolbachia akan diturunkan ke generasi berikutnya sampai semua nyamuk di lingkungan tersebut mengandung Wolbachia. Dengan demikian, meskipun kita digigit nyamuk Aedes Aegypti, virus DBD tidak berpengaruh pada tubuh karena nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia adalah nyamuk anti demam berdarah. Penelitian metode Wolbachia juga merupakan penelitian yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia.

Kegiatan yang merupakan kerjasama antara Pemda DIY, Pemkab Bantul, serta EDP-Yogyakarta (FK UGM dengan pendanaan Yayasan Tahija) ini, turut dihadiri oleh Ketua DPRD DIY, Yoeke Indra Agung Laksana, SE, dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bantul, Dr. Drs. Suyoto HS, Msi, MMA. Pada kesempatan tersebut, Paku Alam IX memperoleh kehormatan untuk meletakkan telur nyamuk Aedes Aegypti ber-Wolbachia secara perdana di daerah Jomblangan, Banguntapan Bantul. (hdi)

Di DIY telah dilaksanakan sosialisasi tentang bagaimana bahaya rabies dan bila ada hewan positif pembawa rabies seperti anjing, kucing dan kera masuk ke DIY dan bila tidak ada suratnya, maka akan langsung dimusnahkan. Demikiam tadi disampaikan Kepala Dinas Pertanian DIY, Ir Sasongki, Msi saat menyampaikan amanat Gubernur DIY di Dalem Ageng Kepatihan Yogyakarta tadi pagi, Senin (08/12) pada penerimaan kunjungan Pansus II DPRD Kabupaten SiJunjung Sumatera Barat ke Pemda DIY.

Lebih lanjut disampaikan bahwa, sosialisasi dan pencegahan dilaksanakan di pos lalu lintas hewan pada perbatasan antar provinsi seperti Tempel, Congot, Prambanan, Kalibawang, semua ini penting dilakukan karena wilayah DIY sejak tahun 1997 telah bebas dari rabies.

Selama ini regulasi untuk pengaturan sumber hewani secara khusus di DIY memang belum ada, dan baru dengan peraturan dari Menteri Pertanian. Namun demikian upaya Pemda DIY telah didukung oleh Pemkot Yogyakarta dengan melakukan vaksin rabies terhadap hewan peliharaan. Bahkan Dinas perindustrian Perdagangan Koperasi dan pertanian (Desperindagkoptan) kota Yogyakarta mengirimkan surat edaran ke kelurahan untuk menghimbau warga yang memiliki hewan peliharaan untuk melakukan vaksinasi.

Hingga saat ini lanjut Ir. Sssongko, DIY merupakan salah satu dari 9 provinsi di Indonesia yang terdaftar sebagai provinsi bebas penyakit rabies, dan belum ditemukan kasus rabies yang menular ke manusia.

Sementara itu pimpinan rombongan DPRD dari SiJun jung, Sarikal, SSos menyapaikan maksud dan tujuan kunjungannya ke Pemda DIY adalah untuk mencari masukan guna penyempurnaan perda yang sedang disusun mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dan Irigasi di Kabupaten Si Junjung Sumatra Barat.(teb)

Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) pada suatu organisasi sangat penting, artinya, selain sebagai sarana evalusai kegiatan yang telah dilaksanakan dan penilaian terhadap laporan kinerja pengurus daerah yang sudah berahir masa tugasnya, sekaligus sebagai ajang penetapan program kerja berikutnya, memilih dan menetapkan pengurus daerah berikut,pengawas dan penasehat periode mendatang.

Demikian sambutan tertulis Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X, yang disampaikan oleh Drs. Munarto, MM Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Postel, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi DIY, saat membuka Musda ke-5 Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) DIY di Hotel Anugerah Kaliurang, Sleman, Sabtu malam (06/12).

Hadir pada acara Musda, Ketua Umum RAPI Nasional, perwakilan Bupati Sleman, SKPD DIY terkait, perwakilan AAU Adisutjipto, Korem 072/pmk ,Polda DIY, Ketua RAPI DKI, Jabar, Jatim dan Jateng, DPP RAPI DIY, dan ORARI DIY.

Lebih lanjut dikatakan konsolidasi haruslah dimaknai sebagai upaya organisasi untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari keberadaan dan kiprah organisasi, dengan cara melaksanakan program kerja yang aplikatif, terencana dan benar-benar bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.

?Anggota RAPI DIY memiliki komitmen peka dan responsif, bertindak cepat, tepat dan akurat dalam membantu masyarakat dan pemerintah yang berkaitan dengan informasi penanggulangan bencana alam, bencana social, maupun kegiatan masyarakat? harap Sultan HB X.

Ketua RAPI DIY Agus Sulistyono, SE (JZ12AY) dalam sambutanya menyampaikan, organisasi RAPI merupakan organisasi sosial, yang keberadaannya diakui oleh pemerintah dan masyarakat, terbukti dengan adanya beberapa bencana di DIY, pada saat alat komunikasi lain lumpuh, RAPI dengan alat komunikasi yang diijinkan pemerintah tetap tanggap dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat, serta tidak pernah berpikir akan memperoleh apa nantinya, sebagai pengakuan pemerintah RAPI Kabupaten Sleman tercatat secara resmi di Kantor Kesbanglinmas, diharapkan untuk Kabupaten/Kota lainnya segera menyusul.

Sementara Ketua Panitia H. Soeleman Suseno (JZ12QL) melaporkan, Musda ke-5 RAPI DIY, diikuti sebanyak 200 peserta dari Kabupaten/Kota se DIY, 25 peninjau, serta 10 pengamat, dilaksanakan tanggal 6 ? 7 desember 2014.