Sultan Menjamu Rombongan Duta Besar Australia
Senin (29/08) malam, Gubernur DIY?Sri Sultan Hamengku Buwono X mengadakan jamuan makan malam bersama rombongan Duta Besar Australia di Bangsal Srimanganti Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Acara ini diawali dengan penampilan?para penari cantik yang menari dengan gemulai menampilkan Tarian Golek Menak Bawa Raga.?Sejumlah petinggi hadir dalam jamuan ini seperti Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir, Co-Convener Indonesia?Hamzah Thayeb, Co-Convener Australia John McCarthy, Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Grigson, serta berbagai pejabat dan Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemda DIY.
Gubernur DIY menyambut baik kegiatan Australia-Indonesia Dialogue karena kegiatan ini diharapkan mampu mendukung persepsi positif di dunia internasional?tentang hubungan kedua negara. Dalam sambutannya, Gubernur DIY juga mengatakan bahwa, ?Jika proses tradisional dikembangkan melalui mekanisme relasi, maka diplomasi publik ditekankan pada hubungan. Tujuannya agar masyarakat internasional memiliki persepsi baik tentang NKRI, sebagai landasan sosial bagi hubungan dan pencapaian kepentingan yang lebih luas.??Selain itu, Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menambahkan?bahwa hendaknya dalam kegiatan Australia-Indonesia Dialogue ini selalu ditempatkan dalam rangka meningkatkan nation branding dan soft power Indonesia di luar negeri oleh karena kekayaan budayanya.
Acara jamuan makan malam?Australia-Indonesia Dialogue ini dilanjutkan dengan pemberian souvenir dari Astrid Vasille (Chair Australia-Indonesia Businesswomen Network) sebagai wakil dari delegasi Duta Besar Australia?yang dilanjutkan dengan?sesi foto bersama. (veh)
Dubes Australia Jajaki Kerjasama Dengan DIYGubernur DIY mengawali kegiatan kerja pada Senin (29/08/2016) pagi dengan menerima kunjungan Paul Grigson, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Grigson didampingi oleh Natasha Najdokvski, Prof. Dr. Gary O Donovan dan Sara Franz dari University of Tasmania, Peter Craven dari AIBC Tasmania, serta George Iwan Marantika selaku Presiden AIBC Yogyakarta. Rombongan tersebut diterima oleh Gubernur DIY dan Kepala BKPM DIY di Gedhong Wilis, Kepatihan, Yogyakarta. Kunjungan yang dilakukan oleh Dubes Australia beserta rombongan ini membahas tentang kerjasama dalam bidang pendidikan yang akan dilakukan Pemerintah Australia dengan Pemerintah DIY. Gubernur DIY menyambut baik penjajakan kerjasama ini karena diharapkan akan memicu perbaikan kualitas pendidikan yang ada di DIY. ?Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peranan guru dalam tumbuh kembang anak. Maka, guru-guru terbaik perlu dihadirkan di sekolah-sekolah. Kami bermaksud untuk saling belajar dari pengalaman-pengalaman Indonesia, khususnya Yogyakarta?, ungkap Grigson. Secara spesifik, Prof. Dr. Gary O Donovan sebagai Wakil Rektor University of Tasmania menyampaikan bahwa program beasiswa rencananya akan dimulai awal tahun depan. ?University of Tasmania akan memberikan beasiswa kepemimpinan bagi kepala sekolah dan madrasah di lingkup DIY, selain beasiswa tentang keperawatan, kelautan, dan maritim. (alh) H. Lulung dan Rombongan DPRD DKI Jakarta Kunjungi DIYSejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, termasuk H. Abraham Lunggana, SH selaku Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta beserta anggota pansus MoU Jakarta-Shanghai melakukan kunjungan kerja di DIY. Kehadiran rombongan DPRD DKI Jakarta diterima oleh Pemda DIY di Unit IX Komplek Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (25/08) pagi. Kunjungan kerja ini dimaksudkan untuk meninjau kerjasama antara Pemda DIY dengan Pemerintah Kota Shanghai sejak tahun 2013 lalu. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto, SIP,. Asisten II Sekda DIY Ir. Gatot Saptadi, serta Kepala BKPM DIY Drs. Totok Prianamto yang memaparkan mengenai kronologi kerjasama DIY dan Shanghai. Dalam sambutan H. Abraham Lunggana, SH atau kerap disebut dengan H. Lulung ini mengatakan bahwa, ?Kunjungan kami ke Yogyakarta adalah untuk silaturahim, selain itu kami juga ingin mengetahui atau meninjau ulang mengenai kerjasama yang telah dilakukan antara Pemda DIY dengan Pemerintah Shanghai agar dapat bertukar pikiran mengenai kerjasama yang telah dilakukan.? Dari paparan yang dijelaskan oleh Kepala BKPM Yogyakarta, Pemerintah Shanghai berkunjung sekaligus melakukan?penandatangan letter of intent tanggal 12 Oktober 2013 di Yogyakarta. Berikutnya, giliran Pemda DIY berkunjung ke Shanghai tanggal 19-23 April 2014. Program-program yang telah dilakukan setelah kerjasama disepakati antara lain: pengiriman delegasi DIY yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk mengikuti pameran TTI di Shanghai pada tahun 2015, pengiriman misi kebudayaan di Shanghai mart tanggal 25-27 Juni 2015, pengiriman delegasi DIY pada Shanghai International Coperation Management Program 2015, ikut serta pada acara Shanghai Sister Cities Summer Camp 2016, dan Pendirian Rumah Persahabatan Yogyakarta. Sementara itu,?Arif Noor Hartanto dalam sambutannya menuturkan, ?Semoga dengan adanya kunjungan Pemerintah DKI ke DIY?dapat memberi masukan untuk kerjasama DKI?dengan Shanghai di bidang perdagangan, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dll agar terciptanya manfaat yang bisa dirasakan kedua belah pihak?. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari DPRD?DKI Jakarta kepada Pemda DIY mengenai program yang selanjutnya akan dilakukan dan berbagai teknis yang harus ditempuh selama memproses kerjasama. (veh) Gubernur DIY Mendukung Program Amnesti PajakKegiatan bertajuk Sosialisasi Amnesti Pajak 2016 diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak DIY di Ballroom MCCI The Alana Convention Center Yogyakarta Selasa?(23/8)?malam. Sosialisasi?ini bertujuan menyampaikan kebijakan amnesti pajak yang akan dilaksanakan seperti pelaksanaan dari hak dan kewajiban wajib pajak yang lebih baik. Acara ini dihadiri oleh?Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,?Kepala Kanwil KPP DIY Yuli Kritiyono, Direktorat Jendral Bidang Pengelolaan Pembiyaan dan Resiko, Forkopimda, para Bupati dan Walikota di DIY, anggota Kadin, asosiasi pengusaha, dan para wajib pajak dari berbagai kalangan. Dalam laporannya,?Yuli Kristiyono mengatakan, ?Pemerintah mendorong agar masyarakat mencantumkan asetnya yang belum dicantumkan di SPT? Dengan slogan ungkap, tebus, lega, pengampunan pajak yang dilakukan berupa penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT). Pengampunan diperoleh dengan cara melunasi seluruh tunggakan pokok pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Adapun, kebijakan ini berlaku sejak 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 mendatang. Yuli mengingatkan masyarakat untuk segera mengungkapkan asetnya yang belum terdaftar. ?Sebaiknya segera dilaporkan karena tarif uang tebusan akan semakin meningkat setiap periodenya,? sebut Yuli. Harta yang dilaporkan tidak hanya di dalam negeri, Warga negara Indonesia (WNI) yang membuka usaha di luar negeri pun wajib untuk mengikuti amnesti pajak ini. Adapun periode yang ditentukan antara lain, Periode I berlaku sejak UU berlaku hingga 30 September 2016 dikenakan tarif 2 %, periode II berlaku 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016 sebanyak 3% dan periode III berlaku 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017 dikenakan 5%. Tarif tersebut berlaku untuk aset yang berada di dalam wilayah NKRI. Sementara untuk aset yang berada di luar negeri mendapatkan persentase yang berbeda. Pengungkapan di periode pertama dikenakan 4%, perode kedua sebanyak 6%, dan periode ketiga mendapatkan tarif 10%. Gubernur DIY mendukung sepenuhnya program amnesti pajak ini. Pendapatan yang diperoleh melalui kebijakan ini, akan mampu untuk mempercepat program-program pembangunan yang pastinya bermanfaat bagi masyarakat.?Gubernur DIY menambahkan, ?Dengan bantuan sosialisasi dari kementerian, instansi, maupun lembaga Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan publik, masyarakat dapat tersadarkan mengenai arti penting pajak bagi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan tingkat kepatuhan, baik formal dan material wajib pajak akan meningkat, dan hasil akhirnya adalah kemandirian APBN, seperti yang dicanangkan dalam Rencana Strategis DJP Tahun 2019?. Acara sosialisasi amnesti pajak ini juga dimeriahkan dengan hiburan berupa jingle amnesti pajak serta musik akustik. Disediakan pula help desk di bagian bagi warga yang ingin mendapatkan informasi detail secara langsung seusai sosialisasi. (veh) Budi Antono Dilantik Sebagai Penjabat Bupati Kulon ProgoDengan berakhirnya masa jabatan dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan Drs. H. Sutedjo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo pada tahun 2016 ini,?maka jabatan kepala daerah diisi oleh penjabat sementara hingga hasil pilkada diperoleh tahun 2017 nanti. Melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-6198 Tahun 2016, hari ini dilangsungkan pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo. Atas dasar SK tersebut, Ir. Budi Antono, M. Si. dilantik sebagai Penjabat Bupati Kulon Progo.?Pelantikan dilakukan oleh Gubernur DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, dan dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, Pimpinan DPRD DIY, Pimpinan?dan Anggota DPRD Kulon Progo, Anggota FKPD DIY dan FKPD Kulon Progo, Ketua KPUD DIY dan KPUD Kulon Progo, dan perwakilan masyarakat Kulon Progo. Setelah mengucapkan?sumpah janji jabatan, Ir. Budi Antono, M. Si kemudian menandatangani pakta integritas. Salah satu poin dari pakta integritas tersebut adalah selama menjabat sebagai Penjabat Bupati Kulon Progo, akan?bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel, serta menghindari conflict of interest. Gubernur DIY mengawali sambutannya dengan mengucapkan terima kasih disertai penghargaan yang tinggi kepada Menteri Dalam Negeri yang telah menerbitkan Surat Keputusan?Tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kulon Progo. Artinya, Pemerintah menjamin berlangsungnya kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di Kulon Progo. Selain itu, Gubernur DIY juga berterima kasih kepada dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan Drs. H. Sutedjo atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo. Keduanya telah menjalankan visi dan misi dengan baik dan menjaga hubungan dengan Pemda DIY. Bahkan dalam banyak hal, khususnya dalam perjuangan memperoleh status keistimewaan DIY, sangat mendukung kebijakan Pemda DIY. Selanjutnya, Gubernur DIY menegaskan?beberapa pesan kepada Ir. Budi Antono, M. Si. sebagai Penjabat Bupati?Kulon Progo. Diantaranya adalah mengingatkan bahwa Penjabat Bupati membutuhkan ijin tertulis dari Kemendagri ketika akan memutasi pegawai, membatalkan perijinan dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. "Ada tugas penting yang harus dilakukan melalui pengawalan yang ketat dalam proses pembebasan tanah untuk Bandara baru. Jangan sampai saya selaku Gubernur harus turun kembali untuk mendorong prosesnya agar berjalan tepat waktu sebagaimana tertera dalam jadwal perencanaannya", kata Gubernur DIY sambil menekankan bahwa pada tahun 2019 bandara baru di Kulon Progo benar-benar siap dioperasikan. Gubernur DIY juga memberikan pesan tentang persiapan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilangsungkan 15 Februari 2017 mendatang. Dalam menghadapi pilkada nanti, Gubernur DIY berharap semua institusi hendaknya saling bersinergi dalam melakukan pencegahan dengan deteksi dan pencegahan dini melalui forum rapat koordinasi untuk merekomendasikan tindakan berdasarkan hukum. "Kepada Saudara Ir. Budi Antono, M. Si., saya ucapkan Selamat Bekerja dan Mengabdi! Umumnya seorang arsitek memiliki kekuatan profesional di sektor hulu dalam perencanaan. Namun saya juga berharap, agar di sektor hilir dalam implementasinyapun diperkuat pula. Sehingga target pembangunan Bandara bisa tercapai secara tepat-tuju, tepat-waktu, tepat-mutu, dan tepat-anggaran.", pungkas Gubernur DIY. (alh) |