Upacara Penyematan Tanda Kehormatan ?Satya Lancana Karya Satya?.
Bangsal Kepatihan menjadi saksi atas berlangsungnya Upacara Penyematan Tanda Kehormatan ?Satya Lancana Karya Satya?. Pada jum?at (12/08) bertempat di Bangsal Keoatihan, setidaknya terdapat 533 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo.
Seluruh PNS tersebut berasal dari para guru dan Pegawai Lingkungan Pemda ? DIY. Dengan menggunakan Jas Hitam untuk putra dan Kebaya Jogja untuk putri, tanda kehormatan disematkan di dada. Penyematan tanda kehormatan dilakukan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Ketua DPRD DIY, Komandan Korem 072 P, Kepala Kejaksaan Tinggi DIY, dan Kepala Pengadilan Tinggi DIY.
Setelah prosesi penyematan, Gubernur DIY menyampaikan ucapan selamat kepada PNS yang menerima tanda penghormatan. Tanda penghormatan atas pengabdian selama 10, 20, dan 30 tahun tersebut menurut Sultan adalah sarana untuk memupuk, mendorong, dan meningkatkan semangat kerja. Selain itu dengan diterimanya tanda penghormatan ini dapat menjadikan PNS lebih bertanggung jawab sebagai Abdi Negara dalam kedinasan dan Abdi Masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.
Mengingat DIY beberapa waktu lalu telah dijadikan daerah percontohan kinerja oleh Menteri PAN-RB, Sultan mengingatkan agar terus membangun sistem birokrasi yang handal, responsif terhadap perubahan, menjunjung tinggi etika, dan pro-rakyat. Sultan menilai dengan membangun akuntabilitas kinerja, keburukan birokrasi yang selama terkesan menjadi hal yang ribet bisa dihindari. ?saya berharap agar seluruh aparatur birokrasi mengedepankan sikap Satriya sebagai budaya kerja di semua jajaran dan jenjang birokrasi?, tambah Sultan.
Selain penyematan tanda kehormatan, sebelumnya dilaksanakan Penyerahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Remisi Tahun 2016. Penyerahan tersebut disampaikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pramono. Pada remisi umum yang bertepatan dengan Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke-71 berjumlah 640 narapidana. Penerima remisi tersebut merata dari Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan yang ada di DIY.
Dalam hal ini Sultan juga memberikan selamat kepada narapidana yang menerima remisi. Meskipun pemberian remisi bagi tahanan khususnya narapidana kasus korupsi menjadi polemik hukum, Sultan berharap agar adanya remisi ini dapat menjadi pelajaran. ?banyak warga binaan yang tidak bertobat, namun tidak sedikit pula yang menerima hidayah-Nya malah menjadi tokoh spiritual yang berwibawa ?dan disegani?, tandas Gubernur DIY. (anr)
Menpan-RB Nyatakan DIY Sebagai Provinsi Percontohan Kinerja DaerahBadan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY kembali mengadakan Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (FK-PAN). Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta tersebut memiliki tujuan optimalisasi pengendalian pembangunan daerah melalui peningkatan akuntabilitas kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada kesempatan forum dalam triwulan ketiga ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia, Asman Abnur, S.E. MSi. turut hadir Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan-RB, Muhammad Yusuf Ateh, Ak., MBA. Selain itu Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Gubernur DIY sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) DIY, KGPAA Paku Alam X, Kepala Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi. Hadir pula Bupati Sleman dan Gunungkidul, termasuk Wakil Walikota Manado, Sulawesi Utara, dan sejumlah SKPD DIY. Setelah menyanyikan lagu kebangsaan ?Indonesia Raya? serta pembacaan doa, kesempatan pertama laporan disampaikan oleh Kepala Bappeda DIY. Dalam laporannya mengenai pendayagunaan aparatur negara, Bappeda DIY telah melakukan inovasi kinerja pembangunan. Mengenai anggaran pembangunan daerah, Bappeda DIY telah membentuk aplikasi berbasis online juga untuk mengetahui titik anggaran yang digunakan di suatu daerah. ?Untuk SKPD sendiri juga dikawal melalui laman monevapbd.jogjaprov.go.id, sehingga baik akuntabilitas SKPD maupun penggunaan anggaran untuk program pembangunan dapat diketahui? Ungkap Tavip. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bupati Sleman, Drs. H. Sri Purnomo, MSi dalam laporannya di depan Menteri PAN-RB dan hadirin. Dalam hal ini Pemkab Sleman sebelum membuat suatu program untuk pembangunan ada lima tahapan yang dilalui. Tahapan-tahapan tersebut adalah perencanaan, penganggaran, pengukuran dan monev, LPJ, dan evaluasi. ?pengembangan sistem tersebut tak lain adalah upaya kami untuk menuju Sleman Smart Regency? tambah Purnomo. KGPAA Paku Alam X selaku Ketua TKPKD DIY juga berkesempatan untuk menyampaikan laporannya. Dalam laporannya, Paku Alam X menyatakan fakta dan temuan TKPKD DIY, seperti masih adanya ketimpangan dan diskriminasi bagi keluarga miskin, masih terdapat perbedaan data warga miskin antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan data lokal, dan sinergitas antar program masih belum optimal. ?kemiskinan yang ada adalah pengaruh dari tingkat inflasi daerah, termasuk perubahan kondisi alam juga mempengaruhi. Misalnya gagal panen akibat musim yang tidak menentu. Maka hal inilah yang harus segera dicarikan solusinya.? tandas Paku Alam X. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 10 agustus 2016 tersebut diselingi juga dengan pemberian rapor kinerja Bupati/Walikota dan SKPD DIY. Rapor tertinggi untuk SKPD diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Menurut Gubernur DIY, rapor tersebut merupakan bentuk rekayasa agar jajaran SKPD tertib dalam kerja. Gubernur DIY dalam sambutannya mengarahkan kepada SKPD agar melakukan rasionalisasi anggaran dengan penghematan belanja rutin. Selain itu arahan lain yang disampaikan adalah selalu mengupayakan kinerja pada hasil, menggencarkan penggunaan tool (aplikasi) untuk monev, untuk kegiatan seharusnya bupati juga ikut untuk mengontrol. Sultan juga menegaskan kepada kepala SKPD harus mampu memahami kinerjanya. ?setiap kinerja yang baik bukan hanya serapan fisik, namun bagaimana serapan mendukung capaian outcome untuk pembangunan dan penurunan kemiskinan? ungkapnya. Sementara itu, Menteri PAN-RB dalam sambutannya justru tidak menyampaikan teks tertulis dari pidato sambutan yang telah dibuat. Mengingat Provinsi DIY menurutnya telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. ?seluruh isi sambutan saya sudah terjawab melalui pemaparan dari laporan-laporan tadi. Jadi saya rasa DIY memang pantas untuk dijadikan percontohan? tandas Asman. (anr) Sri Sultan HB X Sampaikan Ceramah Kuliah Perdana STIPRAM JogjaGubernur DIY Sri? Sultan HB X mengharapkan lulusan Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo (STIPRAM) harus memiliki ?sertifikasi profesi, karena hal ini penting dalam menghadapi? tantangan di era MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang sedang berjalan dan tantangan global 2020 mendatang. Harapan demikian disampaikan Gubernur DIY di depan? 1.628 mahasiswa baru STIPRAM masa kuliah 2016/2017 atau kuliah perdana tadi pagi yang bertemakan ?The Tourism is a Peace and Suistanaible, to the Succesfully Forever? (Senin, 08/08) di Ruang Indraprasta 1, Hotel Sahid Babarsari, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih lanjut Sri Sultan HB X mengatakan bahwa ?era? MEA yang sedang berjalan ?saat ini dan tahun 2020 era global juga akan berlangsung, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita hadapi. Tantangan ini sangat penting harus kita ketahui, karena kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik-baiknya ?kita akan jauh ketinggalan. ?Oleh karena itu saya mendorong STIPRAM? ini bisa? melakukan pendidikan sebagaimana Akademi Komunitas dengan kualifikasi D1 dan D 2 Kepariwisataan dan perhotelan dan sebagainya?, tandas Sultan. Disampaikan Sultan bahwa? bahwa di tingkat provinsi telah mendirikan Akademi Komunitas kerjasama dengan Depertemen Pendidikan sudah 2 tahun ini untuk sementara 3 jurusan yaitu? Jurusan Tari, Gamelan dan Kriya dengan model pendidikan 75% pendidikan di lapangan dan 25% keilmuan. Pendidikan Vokasi ?ini? penting dilakukan didalam memasuki? era global, jangan sampai dalam kompetisi global ini tenaga kerja kita kalah bersaing dengan tenaga kerja dari China karena China lebih? dahulu ?siap. Di bagian lain Gubernur DIY mengatakan? bahwa secara global diperkirakan bahwa pada dekade ?ini seperempat manusia? akan menggantungkan hidupnya pada industri pariwisata. Untuk menangkap peluang tersebut, World Travel & Tourism Council (WTTC) merekomendasikan 3 hal yaitu: pertama, disarankan menempatkan pariwisata menjadi skala prioritas dalam menempatkan kebijakan perekonomiannya, kedua pengembangan pariwisata berkelanjutan harus? menjaga keseimbangan? lingkungan? ekonomi dan sosial budaya masyarakat, ketiga semua pihak harus berbagai gagasan? untuk berfikir jangka panjang? dan berorientasi? pada kesejahteraan masyarakat. Sultan juga?mengatakan "Daya saing? suatu bangsa? tidak dapat dibangun secara konvensional. Selain harus memikirkan pembangunan citra, promosi? slogan dan positioning, daya saing? harus dibangun? dengan memperhatikan pergeseran? cara berwisata? yang sedang terjadi di dunia pariwisata.? Menyangkut hal tersebut Sri Sultan lebih lanjut menyatakan bahwa? pembangunan sumber daya manusia? menjadi faktor strategis ?dalam perkembangan pasriwisata yang berkelanjutan.? Sementara permasalahan yang dihadpi? saat ini? adalah? kekurangan? lulusan pendidikan kepariwisataan yang masih mementingkan perkuliahan indoor dan kurang fokus ?pada ?pengembangan profesi outdoor. Setelah menyampaikan materi pada perkuliahan perdana STIPRAM, Gubernur DIY menerima sertifikat dari Rektor STIPRAM? Suhendroyono, SH.MM Par yang didampingi General Manager Royal Ambarukmo,Yogyakarta.(kar/skm) Rakor Penanggulangan KemiskinanDalam mewujudkan pengentasan kemiskinan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan rapat koordinasi kebijakan dan strategi pengetasan kemiskinan. Bertempat di ruang Borobudur hall Hotel Inna Garuda, Senin (08/08/2016). Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, Wakil Bupati/Walikota se-DIY, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Instansi terkait. Dalam laporan yang dibacakan oleh Ketua Bappeda DIY, Drs. Tavip Agus Rayanto, MSi mengungkapkan tentang maksud dan tujuan diselenggarakan rapat koordinasi tersebut. Tim PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuagan Daerah) agar dapat mensinergikan dan mengoptimalisasi pelaksanaan kinerja dalam mengentas kemiskinan yang ada di DIY. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, bahwa angka kemiskinan di DIY meningkat. data tersebut menyebutkan per maret 2016 angka kemiskinan mulai meningkat dari 485 % menjadi 494,9 %. ?Hal tersebut perlu ditinjau lagi apakah lingkup kerja yang salah atau yang lain.? Tambah Tavip. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan rapat kerja yang dipimpin oleh Paku Alam X. dalam sambutannya, Paku Alam X mengatakan untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi perlu adanya strategi penanggulangan. ?Dalam proses penganggulangan ini yang sangat penting dilakukan adalah pemberdayaan warga dan sinergi program-program yang dijalankan.? tambah Wagub DIY. (ay) Jamuan Makan Siang di Keraton Sambut Presiden UkrainaSetelah beberapa waktu lalu Kedubes Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil berkunjung ke Pemda DIY, kini giliran Presiden Ukraina Petro Poroshenko melawat ke Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Presiden Poroshenko tersebut tiba di Yogyakarta pada Sabtu, ( 6 /08/ 2016). Kedatangan Presiden Poroshenko disambut hangat oleh Putri Raja Ngayogyakarta Hadiningrat, GKR Mangkubumi. Selanjutnya GKR Mangkubumi mengantar Presiden Poroshenko beserta rombongan untuk menuju Gedhong jene, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Disana Presiden Poroshenko diterima langsung oleh Raja Ngayogyakarta Hadiningrat sekaligus Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang didampingi oleh GKR Hemas. Sebelum memasuki ruang utama Gedhong Jene, Sultan mengajak Presiden Poroshenko berserta rombongan untuk berkeliling melihat koleksi keraton di Tratag Proboyekso yang berada tepat disamping Gedhong Jene. Di dalam Tratag Proboyekso Presiden Poroshenko disuguhkan dengan koleksi keris, wayang, batik tulis, serta koleksi pusaka Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang lain. Selanjutnya Presiden Poroshenko melakukan pembicaraan kekeluargaan bersama Sultan di dalam ruang utama Gedhong Jene. Kedatangan Presiden Poroshenko di Indonesia pada mulai tanggal, 5-7 Agustus 2016 ini merupakan kunjungan kenegaraan. Hal ini karena kunjungan antarnegara tersebut membahas kerjasama antara Indonesia dan Ukraina. Pada 5 agustus 2016 kemarin, Presiden Poroshenko telah diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Setidaknya terdapat empat nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangi di Istana Merdeka, Jakarta. MoU tersebut adalah Visa Bebas (Paspor Diplomatik dan Dinas), Pendidikan Diplomatik, Pertahanan, dan Pertanian. Kunjungan Presiden Poroshenko beserta rombongan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat diakhiri dengan jamuan makan siang bersama. Acara jamuan makan siang tersebut berlangsung hangat di Bangsal Mangis, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. (tim humas) |