Seminar Nasional
Yogyakarta adalah salah satu kota yang paling diminati oleh orang-orang untuk melaksanakan seminar, dimana kita akan bertemu dengan para ahli dari berbagai bidang pangan dan pertanian. Sebagai kota para ahli dari berbagai bidang pangan dan pertanian maka Seminar Nasional Bidang Pertanian, dengan mengambil tema ?Desain Kebijakan Perberasan Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Produksi Padi, Daya Saing Usaha Tani Padi, dan Kesejahteraan Petani? yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta (23/02).
Sebagai sambutan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang di wakili oleh, Ir. Gatot Saptadi menyampaikan Salah satu faktor untuk mencapai masyarakat Indonesia yang makmur adalah memiliki kedaulatan di bidang pangan dan energi. Kenyataan ini telah memberi keyakinan pada kita, bahwa pangan dan energi merupakan dua sumber daya strategis yang harus dijadikan dasar dalam membangun Indonesia. Beras yang diolah menjadi nasi merupakan jenis makanan yang menjadi menu pokok sehari-hari masyarakat kita pada umumnya, tetapi kenyataan nya kita masih mengimpor untuk memenuhi kebutuhan beras. Beras memiliki peranan yang penting bagi masyarakat Indonesia, beras merupakan hal yang sangat sensitif dalam kebutuhan pangan oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus serta hati-hati, sedikit saja kita lengah dan kurangnya hati-hati akan berdampak pada berbagai bidang lain yang terkait.
Perlindungan terhadap Petani sangatlah penting, tingkat kesejahteraan mereka bergantung pada mekanisme pasar yang rumusnya ditentukan oleh tawaran dan permintaan. Ketika petani kecil panen maka penawaran di pasaran akan melimpah dibandingkan permintaan itu berlaku sebaliknya, oleh sebab itu Kondisi seperti ini telah membuat petani kecil apalagi buruh tani tidak berdaya. Fakta menyebutkan sebanyak 35% atau ?1,47 juta rumah tangga petani telah beralih profesi pada bidang lain. Kenyataan demikian menunjukkan bahwa dengan ketahanan pangan saja tidaklah cukup, Oleh sebab itu, memajukan sektor pertanian butuh dukungan, dorongan dan sinergitas. Pemerintah tentunya tidak akan tinggal diam mendorong pertanian ini sebagai nadi penting ekonomi masyarakat di Indonesia. Pembangunan infrastruktur pedesaan terutama di bidang irigasi pertanian juga terus ditingkatkan.
Arahan kebijakan perbebasan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Ir Musdhalifah Machmud, MT. melaporkan salah satu kegiatan ini yang harapannya sangat besar untuk mewujudkan terwujudnya padi, nusantara padi yang peningkatan produksinya meningkat secara signifikan serta kesejahteraan kita semakin tinggi.
Pemateri pada acara Seminar Nasional Bidang Pertanian yang dihadiri oleh Direktur Jendral Tanaman Pangan, Kementrian Pertanian yang di wakili oleh Bapak Wasito Hadi. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementrian PUPR yang diwakili oleh Bapak Abdul Muis. Direktur utama Perum BULOG diwakili oleh Bapak Tri Wahyudi. Ketua RPP?Sari Rejeki? kab Karanganyar Bapak Sartono, serta pengamat Ekonomi Pertanian Prof.Dr.Bustanul Arifin,M.Sc.selaku pembahas yaitu Prof.Dr.M.Husein Sawit,M.Sc. (Ptr)
Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan LINMAS DIYSatuan Polisi Pamong Praja DIY mengadakan rapat kerja fasilitasi pembinaan pembekalan kepada anggota satuan LINMAS bertempat di Dinas Komunikasi dan Informasi DIY. Rapat kerja ini adalah salah satu program pemerintah daerah yang merupakan? tidak lanjut praturan kementrian dalam negeri Nomor 84? tahun 2014? tetang? penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Senin(22/02). Disebutkan dalam Laporan panitia penyelengara yang disampaikan oleh ?R Sigit Pramono, S.H bawa Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) bertugas membantu dalam rangka penanggulangan ?kebencanan, ketentraman dan keteretipan umum , kegiatan sosial kemasyarakatan, pemilu serta membatu upaya pertahanan negara republik Indonesia. Diharapkan dengan adanya fasilitasi pembekalan dapat mendukung ketugasan ? ketugasan LINMAS ?yang akan datang. Rapat Kerja ini dihadiri oleh komanda Korem 702? Mayor Inf Denny Kartiwa? sebagai narasumber yang membahas berkaitan tetang upaya pertahanan bela negara dan dilanjukan dengan pembahasan penanganaan eks Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta yang di bawakan oleh Agung Supriyono, S.H. Kepala Badan Kesbangpol DIY. Posisi Daerah Istimewa Yogyakarta yang strategis ditambah dengan kondisi masyarakat yang terbuka? dan cenderung toleran terhadap kehidupan global yang begitu dinamis, membuat mudahnya timbul permasalah ? permasalahan yang bisa merusak kehidupan berbagsa dan bernegara. Berkaitan hal tersebut ??perlu adanya?perhatian oleh semua pihak dalam meminimalisir atau mengatisipasi permasalahan yang muncul di lingkungan ?masyarakat. Raker Fasilitasi pembinaan dan pembekalan LINMAS? dibuka oleh? Bambang Istiaryo, S.E ?mewakili kepala Sat Pol PP dan dihadiri oleh? 8 orang perwakilan anggota satuan LINMAS di setiap Kabupaten? dan kota DIY.(Str) Program Penguatan Keluarga Untuk Mengatasi Persoalan SosialMaraknya persoalan sosial seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang terjadi saat ini sebenarnya dapat ditangani atau diatasi dengan baik apabila posisi keluarga kuat. Untuk itu program penguatan keluarga yang merupakan salah satu program Tim Penggerak PKK DIY perlu didukung agar persoalan-persoalan sosial seperti ini dapat dihindari. Demikian disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY, Drs. Sulistyo mewakili Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Pembukaan Rapat Konsultasi TP PKK dengan Pembina TP PKK DIY pagi hari ini (Senin, 22/2) di Gedung radyo Suyoso Komplek Kepatihan Yogyakarta. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY ini menambahkan bahwa program penguatan keluarga ini tidak hanya dapat menghindarkan persoalan-persoalan sosial seperti LGBT tadi, namun juga dapat mengatasi persoalan di bidang ketahanan pangan, pendidikan ataupun kesehatan. Terkait dengan kesehatan, Asisten Pemerintahan dan Kesra mencontohkan program penguatan keluarga seperti penekanan kasus kematian balita dan ibu. Untuk itu peran TP PKK sangat diperlukan. Lebih lanjut Drs. Sulistyo menyampaikan bahwa mengingat pentingnya peran PKK ini, untuk itu dimohon SKPD mau bekerja sama dan tidak boleh mengeluh apabila kegiatan? TP PKK banyak. Karena harapan TP PKK DIY tentunya kegiatan dan programnya dapat difasilitasi oleh SKPD DIY. Apabila SKPD tidak bisa mendukung, program TP PKK DIY hanya sebuah mimpi yang tidak akan terwujud. Untuk itu, dimohon pengertian SKPD yang terlibat dengan kegiatan PKK ini dalam rangka membangun masyarakat DIY. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda DIY menyambut baik rapat konsultasi ini dalam rangka koordinasi antara TP PKK DIY bersama dengan Pembina yang merupakan wakil dari SKPD atau instansi vertikal yang ingin bersama-sama membahas program yang akan dilakukan pada tahun 2017. Tim Penggerak PKK salah satu stakeholder/pemangku kepentingan didalam mengisi atau melaksanakan program pembangunan, pasti memiliki permasalahan-permasalahan. Oleh karena itu, semua harus dilakukan dan dirembug secara bersama-sama. Dalam rapat ini, bisa diketahui apa saja program yang akan dimasukkan kedalam RKA SKPD, dan peran apa yang harus SKPD lakukan. Karena TP PKK tidak mungkin menyusun programnya sendiri, tanpa SKPD, apalagi mengampu kegiatannya sendiri. Oleh karena itu, dimohon pengertian, kerjasama dan dukungan SKPD agar program dari TP PKK DIY dapat dilaksanakan di tahun 2017 Sementara Ir. Tri Martini dari TP PKK DIY melaporkan bahwa Forum Rapat Konsultasi dengan Pembina ini merupakan wadah koordinasi dan sinkronisasi yang akan membahas penyelarasan program/kegiatan TP PKK dengan SKPD terkait, khususnya target kinerja / kegiatan PKK yang perlu didanai dari APBD melalui SKPD yang secara fungsional membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. Forum Rapat Konsultasi yang mengundang 100 orang terdiri dari kepala SKPD yang tergabung dalam pembina TP PKK DIY dan seluruh anggota TP PKK DIY ini diakhiri dengan sidang pleno dan pembahasan materi dari TP PKK, Bapeda, BKKBN dan BPPM. (isn) Kunjungan Dubes Republik Cekoslovakia ke Gubernur DIYDi Gedung Willis Kepatihan Yogyakarta, Gubernur DIY Sultan HB X menerima kunjungan Duta Besar Republik Cekoslovakia , Ivan Hotela. Maksud kunjungannya tersebut pada Senin (22/02) Hotela memperkenalkan diri sebagai duta besar baru yang bertugas di Indonesia. Disamping itu dia juga melakukan kunjungan ke beberapa pemimpin daerah termasuk Gubernur DIY. Selain itu kedatangannya juga merancang dan merencanakan akan datangnya beberapa ?businessman Cekoslovakia ?yang akan datang ke Yogyakarta dalam waktu yang tidak terlalu lama. Cekoslovakia merupakan negara yang cukup maju, terutama dalam bidang teknologi ?dan sudah menjadi negara industri. Kedepannya berharap bisa diadakan kerja sama di bidang perkeretaapian, tandas Hotela. Dalam pembicaraan dengan Gubernur DIY ?dicapai kesepakatan bahwa ada beberapa bidang yang baik bisa dikerjasamakan, yaitu berupa infrastructure, transportasi, teknologi dan pendidikan. Dalam kesempatan tersebut Sultan HB X menyamburt baik kedatangan dubes baru untuk cekoslovakia dengan harapan semoga sukses dalam ketugasannya sebagai dutabesar di Indonesia. Sultan juga berpendapat bahwa Republik Ceko bisa bekerja sama dengan PT KAI, karane kereta api merupakan hal yang potensial. (teb) Implementasi Penataan Perangkat Daerah Pasca UU 23 Tahun 2014Rapat kerja Pendayagunaan Aparatur Negara DIY Tahun 2016 dengan topik ?Implementasi penataan perangkat Daerah Pasca UU 23 Tahun 2014? diadakan di Aula Dinas Kebudayaan DIY, jln.Cendana. Hal ini dilakukan untuk penyamaan presepsi, pemahaman maupun perumusan langkah bersama untuk penataan organisasi perangkat daerah, Kamis(18/02). Dalam laporan yang disampaikan oleh Kabag Kelembagaan Biro Organisasi Setda DIY, ?Drs. Novianto ?mengungkapkan rapat kerja yang dilakukan bermaksud untuk mendapatkan pemahaman bersama mengenai tatangan/hambatan permasalahan penataan kelembagaan daerah dan mendapatkan komitmen, masukan dan rumusan langkah untuk penataan organisasi peragkat daerah serta bertujuan untuk terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang ideal, sesuai kebutuhan dan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang -? undangan. Sambutan Sekda DIY dalam kesampatan yang baik ini diwakili oleh Drs.YB. Jarot Budi Harjo sekaligus membuka resmi rapat kerja menyampaikan bahwa, ?harmonisasi Implementasi undang ? undang Nomor 23 tahun 2014 dengan undang ? undang Nomor 13 tahun 2012? yang mengatur penataan kelembagaan(organisai perangkat daerah) harus terus dilakukan, diawali dengan pemahaman mengenai restrukturusi atau penataan kelembagaan itu sendiri. Dalam Rangka membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, tanggap dan cekatan terbuka dan bertanggung jawab, membuka seluas mungkin partisipasi public tetang berkinerja tinggi dalam bidang pembanguan dan pelayanan, maka dibutuhkan sikap responsif dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin ditemui pada masa yang akan datang. Rapat ?diawali dengan diskusi bersama berkaitan tetang padangan terhadap rancangan PP pengganti PP 41 Tahun 2007 setelah dilaksanakannya pemetaan urusan, yang dipimpin oleh Kepala bagian Organisasi Setda Kabupaten Sleman, ?Drs.Susmiato,MM. Dalam Disukusi terucap beberapa usalan yaitu yang pertama, perlu adanya indikator pembatasan pembentukan perangkat daerah yg jelas seperti PP 41/2007, yang pembatasan dapat berupa jumlah SKPD, jumlah satuan organisasi, jumlah personil atau satuan organisasi bawahan.Kedua, perlu perbaikan konsepsi indikator pemetaan ?besaran UP? dg berdasar fungsi pokok pemerintah yaitu melindungi, melayani, memberdayakan publik (sesuai dg UU Pelayanan Publik, dan Fungsi ASN sbg pelaksana kebijakan publik, pelayan publik), dan yang ketiga, penyusunan Indikator ?besaran UP? diupayakan utk mewujudkan keterpaduan kebijakan & pembinaan pengelolaan urusan, kelembagaan, kepegawaian, dan keuangan daerah (Kemendagri, Kemenpan, BKN, Kemenkeu). Telah hadir juga Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi , Nanik Murwati S.E., M.A yang membahas seputar penataan organisasi perangkat daerah dari perpektif undang -? undang Nomor 5 tahun 2014 tetang Aparatur Sipil Negara dan Undang ? Undang nomor 30 Tahun 2014 tetang administrasi pemerintah, menyebutkan bahwa pola kerja pemerintahan harus berubah dari gaya lama ke gaya modern yaitu membangun konektivitas, membuat nilai dan budaya, membuat Inovasi, mengembangkan pengetahuan. Hingga saat ini Pemerintah Daerah masih menunggu diterbitkannya ?Peraturan Pemerintah PP 41 Tahun 2007 ?yang belum pasti waktunya. Pemerintah daerah berharap PP cepat diterbitkan sehingga penataan organisasi perangkat daerah bisa segera diatur.(Str/Ptr) |