Gubernur DIY Melantik 3 Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemda DIY
Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X (Rabu, 17/2) melantik 3 pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, di Bangsal Kepatihan Yogyakarta.
Tiga pejabat Eselon II tersebut yaitu Ir. Gatot Saptadi sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda DIY, Drs. Sigit Sapto Rahardjo, MM sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan Ir. Budi Antono, M.Si sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY.
Kepada tiga pejabat yang baru saja dilantik, Gubernur DIY berpesan bahwa dengan struktur organisasi keistimewaan ini, sesuai dengan ketentuan Perdais Nomer 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, para pejabat berarti memiliki tanggung jawab yang istimewa besar juga. Untuk itu, hendaknya tidak hanya berpangku tangan seraya bernostalgia akan keistimewaan masa silam saja namun harus gumregah membangkitkan semangat golong gilig membangun kesejatian ?Jogja Istimewa? agar tercapainya kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Dalam hal ini, aparat birokrasi sebagai abdi kaprajan sekaligus abdi masyarakat dan pilar Keistimewaan DIY, harus mengubah cara berpikir dan berpikir, dengan mengambil inisiatif-inovatif untuk bergerak maju.
Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan bahwa dalam merespon kompleksnya kebutuhan masyarakat, filosofi?Hamemayu-Hayuning Bawana yang memuat kewajiban moral juga harus diaktualisasikan menjadi kewajiban aktual yang langsung punya nilai-guna bagi masyarakat. Demikian juga, kepemimpinan?Manunggaling Kawula-Gusti, dalam konteks keistimewaan harus dimaknai hubungan horizontal yang setara dan egaliter. Dimana pengertian?Gusti bermakna lembaga kepemimpinan SKPD, bukan melulu figur kepalanya. Filosofi ini mengajarkan pelembagaan kepemimpinan yang terbuka untuk diakses oleh kawula, rakyat atau publik. Gubernur juga menceritakan tentang?Tahta Untuk Rakyat yang merupakan?pangejawantahan konsep Manunggaling Kawula-Gusti, serta tidak lagi layaknya Kota ini menyandang nama Yogyakarta jika eksistensinya terlepas dari konsep catur sagatra dan sumbu filosofis mikro kosmos Panggung Krapyak-Kraton-Merapi.
Diakhir sambutannya, Gubernur mengharapkan agar nilai-nilai filosofi tersebut hendaknya meresap-merasuk menjadi sifat-sifat di kalangan PNS dan individu, sehingga menjiwai perilaku dalam lingkungan praktisnya di bidang ketugasan, profesi dan kehidupan pribadi masing-masing.
?Itulah misi penting para PNS pada jenjang kepemimpinan Eselon II agar siap melakukan akselerasi tercapainya ?Jogja Istimewa?, bukan sekedar sebagai wacana, tetapi realita yang berwujud-nyata,? tegas Gubernur menutup sambutannya.
Pelantikan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan dan ucapan selamat dari Gubernur DIY dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. (isn)
Gubernur DIY Melantik Bupati Beserta Wakil Bupati Bantul, Sleman dan GunungkidulDi Bangsal Kepatihan Yogyakarta diselenggarakan Pelantikan dan pengambilan sumpah Bupati beserta Wakilnya oleh Gubernur DIY, Sri Sultan HB X secara serentak yaitu Bupati dan Wabup Gunungkidul, Hj, Badingah, SSos.- Dr. Drs. Immawan Wahyudi; Bupati dan Wabup Sleman Drs. H Sri Purnomo - Dra. Sri Muslimatun, MKes; Bupati dan Wabup Bantul Drs. H Suharsono-H Abdul Halim Muslih. Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut berdasar pada pasal 164 UU nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada, bahwa Bupati dan Walikota dilantik oleh Gubernur di Ibukota Provinsi. Adapun pejabat yang digantikan setelah memangku jabatan bupati selama enam bulan sebelumnya adalah : Drs. Sigit Sapto Raharjo, MM di Kabupaten Bantul, Ir. Budi Antono, MSi di Kabupaten Gunungkidul dan Ir. Gatot Saptadi di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan tersebut Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menghimbau kepada pejabat baru agar dalam periode 2016 ? 2021 nanti hendaknya bisa menjaga kelancaran dan kesinambungan program-program pembangunan dengan meningkatkan pelayanan publik dan pembenahan?good governance dengan koordinasi dan sinergi bersama Pemda DIY. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena Gunungkidul dan Bantul berbatasan dengan Laut Selatan, diharapkan agar bisa memanfaatkan potensi pesisir dan kelautan yang dimilikinya untuk meningkatkan budaya cinta laut bagi para penduduknya. Sehingga budaya ?dagang layar? bisa merasuk menjadi budaya kerja dinamis bagi aparat maupun masyarakat. Bupati/Wakil Bupati agar cerdik mengatur skala prioritas, sehingga program-program yang dijanjikan pada arena kampanye lalu dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tandasnya. Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPR dan MPR RI, DPD RI, Anggota Forkorpimda, Sekda DIY serta para tamu undangan. (teb) Temu Siaga Penyuluh Mendukung Swasembada Pangan di DIYPemenuhan Bahan Pangan? tidak dapat ditunda ataupun di gantikan degan barang lainnya. Oleh karena itu perlu ketersediaan pangan yang cukup setiap saat, bermutu, bergizi, seimbang dan aman dari pangan setempat lokal. Berdasarkan data sensus pertanian BPS, RTP (Rumah Tangga Petani ) di DIY tahun 2003 ada sebanyak 574.920 menurun menjadi 495.781 pada tahun 2013, sehingga beban penyediaan bahan pangan semakin naik seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dalam hal ini tenaga penyuluh sangat dibutuhkan untuk membina dan mendapingi pentani. Demikian yang disampaikan oleh Gubernur DIY melalui Kepala BKPP DIY Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si, sekaligus membuka acara ?Temu Siaga Penyuluh Mendukung Swasembada Pangan ? di Gedung Balai Pamungkas, Kotabaru, Yogyakarta pada Rabu(17/1). Disampaikan lebih lanjut bahwa, penyuluh merupakan garda terdepan dalam peberdayaan dan pendampingan petani, sehingga mempunyai peran strategis dan penting dalam upaya peningkatan produksi pangan. Tenaga penyuluh harus mampu menjadi jembatan penghubung yang meghadirkan teknologi dari sumbernya yaitu BPTP sampai ke petani dan petani mau untuk menerapkannya. Dalam temu siaga? dilakukan pembekalan kepada para penyuluh yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian DIY, Ir. Sasongko, M.Si, Kepala BPPSDMP RI Ir. Pending Dadih Permana, dan? Inspektur Jendral Kementrian RI Justan Riduan Siahaan, yang intinya berisikan? paparan berkaitan dengan? pemberdayaan petani dalam mendukung program kedaulatan pangan dan dukungan penyuluh pertanian dalam swasembada pangan. Menurut kepala bidang BKPP DIY, Ir. V Barudin. M.SI, kegiatan temu siaga penyuluh mendukung swasembada pangan bertujuan? untuk meningkatkan kapasitas penyuluh di DIY baik penyuluh PNS maupun penyuluh THL TBPP di DIY serta? meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ketugasan penyuluh? di DIY dalam mendukung swasembada pangan. Temu siaga Penyuluh? yang diadakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dihadiri oleh para tamu undangan dari Korem 702 Pamungkas, serta dihadiri oleh penyuluh PNS dan Penyuluh THL TBPP dari 4 Kabupaten dan 1 kota? di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total peserta yang diundang berjumlah 540 orang Penyuluh.(Str/) Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK DIY, 3 Kabupaten periode 2016-2021Masa jabatan Ketua Tim Penggerak PKK, 3 kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah berakhir dan digantikan dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang baru, pelantikan yang diadakan di Gedung Pracimasono, Kepatihan Yogyakarta (17/02). Pelantikan dengan mengagendakan, memberhentikan serta, mengangkat Ketua Tim Penggerak PKK yang baru periode 2016-2021. Pengangkatan ke 3 Ketua Tim Penggerak PKK tersebut meliputi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten? Bantul Erna Suharso, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gunungkidul Zulfiyanti Immawan Wahyudi serta Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sleman Kustini Sri Purnomo. Pelantikan langsung di lakukan oleh Ketua Umum Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta GKR Hemas di depan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan HB X dan Bupati ke 3 Kabupaten tersebut. Sambutan dan arahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK DIY menyampaikan, program pokok PKK adalah memenuhi kebutuhan dasar dan terwujudnya Kesejahteraan Keluarga yang di kenal dengan 10 Program PKK. Beliau berharap nantinya kepada seluruh jajaran PKK terutama Ketua Tim Penggerak PKK yang baru agar segera menghidupkan kembali kelompok PKK dan menjadikannya lebih baik dari sebelumnya, demi mencapai tujuan akhir yaitu Keluarga Indonesia yang lebih sejahtera lahir dan batin. Kami juga mohonkan dukungan dan bantuan sepenuhnya, karena keberhasilan PKK di kabupaten ditentukan pula oleh dukungan dalam pelaksanaan program kerjanya dan kegiatan PKK, tandas GKR Hemas. Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam kesempatan tersebut anatara lain mennyampaikan bahwa, menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten adalah amanah yang di emban oleh seorang istri Bupati/Wakil Bupati. Oleh sebab itu, isteri harus memberikan keteladanan perilaku dan berjiwa pamomong, karena seorang isteri membawa citra suami yang pejabat. Untuk meningkatkan kesejahteraan, keluarga harus dibekali pengetahuan dan keterampilan oleh Kader-Kader Penggerak PKK. Misi ini setidaknya mengandung dua isu besar berkaitan, bahwa keberhasilan membangun ketangguhan keluarga sejahtera di masa kini akan menghasilkan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Sebagai Ketua Dewan Penyantun TP PKK DIY, Sultan berjanji akan berdaya-upaya mengoptimalkan dukungan dan fasilitas untuk mensinergikan Program PKK, dengan peran sebagai pelopordan motor penggerak pembangunan dalam mewujudkan Keluarga Mandiri. Ia juga meminta kesediaan seluruh jajaran Pimpinan TP PKK Kabupaten untuk memberikan keteladanan yang patut ditiru. Rasa syukur dan mohon petunjuk-Nya, disertai semangat kebangkitan perempuan, semoga kaum perempuan Indonesia yang tergabung dalam Tim Penggerak PKK bisa berperan aktif untuk turut membangun Indonesia yang maju, sejahtera, demokratis dan berkeadilan, serta berkeunggulan.(Ptr) SHARING TAPD DIYPengghargaan yang telah diraih seperti 5 kali reward WTP, Lakip di rangking pertama, bukan merupakan hasil final dari sistem manajemen pemerintahan yang dilaksanakan, namun merupakan ?awal kerja dari Pemda DIY untuk mampu tumbuh berkembang melayani publik dengan lebih baik lagi. Apa yang sudah dicapai tersebut bukan sebagai target, namun bagaimana TAPD bisa saling sharing merapatkan barisan dalam kebersamaan dalam menjalankan program. Demikian Sri Sultan HB X, Gubernur DIY, dalam arahannya kepada TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) ?DIY pada Selasa (16/02) di Gedung Pracimasono Kepatihan Yogyakarta. Bagaimana pemerintah bisa melayani publik dengan semakin baik, dengan kemudahan-kemudahan akses pelayanan misalnya di bidang pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya. Rasio Gap yang dipunyai DIY sebesar 0,43 % harus bisa diturunkan dengan meningkatkan kapasitas orang-orang yang terpinggirkan. Ini diperlukan strategi untuk menjalankannya. Sementara itu Kepala BAPPEDA DIY, Drs. Agus Tavip Rayanto, MSi mengemukakan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan basicnya tidak individu namun kawasan secara bersamaan. Karenanya perlu adanya program yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu perlu adanya program yang mampu mengurangi beban masyarakat selain peningkatan kapasitas masyarakat. Dikemukakan pula perlu adanya sistim proteksi untuk orang miskin. Dikesempatan yang sama Kepala DPPKA DIY, Dra. Bambang Wisnu juga mengemukakan mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyampaikan data mengenai perkiraan belanja operasi dan belanja modal bulanan. Selain itu laporan posisi kas bulanan dan ringkasan realisasi APBD bulanan. Data tersebut disampaikan tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja setelah bulan bersangkutan. Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur BI Yogyakarta, Sekda DIY, Asisten Sekda DIY serta para TAPD DIY. (teb) |