BIRO UMUM HUMAS & PROTOKOL

?

YOGYAKARTA(31/12/2015)-? Bertempat di Bangsal Wiyotoprojo Kepatihan Yogyakarta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X diwakili Sekretariat Daerah DIY Drs Ichsanuri melantik dan mengambil sumpah secara simbolis pejabat struktural eselon IV dan V di lingkungan Pemerintah Daerah DIY sejumlah 601 Orang. Pejabat yang dilantik untuk mencukupi kebutuhan kelembagaan yang baru dari 34 SKPD menjadi 42 SKPD.

?

Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Ichsanuri ?dikatakan, bagi Pemda DIY promosi dan mutasi jabatan adalah suatu kebutuhan sekaligus merupakan bagian dari proses pembinaan karier PNS. Terlebih dengan ditetapkannya Undang-Undang Keistimewaan DIY (UUK) nomor 13/ 2012, status istimewa yang disandang oleh DIY memberikan konsekuensi dari segi kewenangan yang dimilikinya. Oleh karena itu proses ini harus diselenggarakan, agar Pemda DIY menjadi lebih baik dan maju.

?

Gubernur berharap pejabat yang baru saja dilantik, hendaknya dapat memacu peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat serta menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggungjawab kita bersama. Gunernur menekankan jabatan adalah sebuah amanah yang harus dilaksanakan dan dijalankan dengan sebaik-baiknya. Gubernur juga mengajak semua pejabat untuk menjaga kinerja, loyalitas, pengabdian yang tinggi dan tidak boleh bekerja ?podho adate?.

?

Hadir pula pada acara tersebut Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, jajaran pimpinan Sekretariat Daerah dan SKPD DIY serta tamu undangan lainnya.(m99n)

YOGYAKARTA (29/12/2015)? - Bertempat di Gedung Unit VIII Komplek Kepatihan Yogyakarta? Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sosialisasi 2(dua) Peraturan Gubernur DIY, ?nomor 44/ 2015 tentang standar belanja dan nomor 45/ 2015 tentang standar harga barang dan jasa(SHBJ).? Sosialisasi dibuka oleh Kepala Biro Organisasi Setda DIY Drs YB Djarot Budiharjo dan Kepala Bagian Tatalaksana Suhartini SSos.

Dalam paparannya, Djarot mengatakan SHBJ dan ASB tiap tahun dilakukan review. Hal ini supaya harga yang tercantum di dalam SHBJ mendekati kesesuaian harga, volume dan spesifikasinya di pasaran. Harga yang tercantum dalam SHBJ sudah maksimal, include jasa dan pajak. Oleh sebab itu sedapat mungkin SOPD berupaya untuk efisiensi dan harganya tidak boleh melebihi standar tersebut. Namun demikian bila terjadi lonjakan ekstrim di luar perkiraan pihaknya akan melakukan perubahan dan menerbitkan suplemen. Harapannya efektifitas dan efisiensi dapat dilakukan SOPD di dalam perencanaan anggaran yang ujung-ujungnya dapat meningkatkan akuntabilitas Pemda DIY.

Djarot menjelaskan dalam tanya jawab dengan peserta sosialisasi, akuntabilitas Pemda DIY tahun 2015 tertinggi nasional dengan skor 80,5. Walaupun demikian berdasarkan penilaian Ombudsman RI, pengawasan BPK dan laporan masyarakat lewat pimpinan kinerja pelayanan masyarakat ?ditengarai masih harus terus ditingkatkan. Djarot menambahkan pihaknya akan melakukan pendampingan SOPD untuk penyusunan ?standarisasi pelayanan, survey kepuasan pelanggan dan peningkatan kapasitas SDM pelayanan.(m99n)

?

HUMAS DIY

?

YOGYAKARTA (21/12/2015)? ? Bertempat di ruang Pracimosono Kepatihan Yogyakarta Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X diwakili Sekretaris Daerah DIY Drs Ichsanuri didampingi SKPD terkait menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY. Rombongan dipimpin oleh H Mustafa Kamal SS.

Mustafa Kamal mengatakan, kunjungan kerja di Pemda DIY dimasudkan untuk untuk menjaring informasi, masukan dan temuan yang terkait masalah pertanahan, penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait danais, layanan publik, kepegawaian /ASN termasuk pula tenaga honorer K1/K2 yang belum tuntas serta dana desa.

Dalam sambutan tertulis Gubernur DIY yang dibacakan Ichsanuri, eksisting DIY luas wilayah hanya 0,17 persen wilayah RI dan minim SDA. Sehingga DIY hanya mengandalkan pariwisata, kebudayaan dan pendidikan sebagai tulang punggung perekonomian. Dasar filosofi Hamemayu Hayuning Bawana menjadi ruh Pemda DIY untuk mencapai tujuan terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal, efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. Pemda DIY memposisikan diri sebagai pemerintah yang bersifat katalistik yang lebih ditekankan pada peran regulasi dan pengendali dari pada sebagai pelaku pembangunan. Hal ini memberikan peran yang lebih luas kepada masyarakat dan stakeholders sebagai subyek pembangunan. Sejumlah agenda reformasi birokrasi juga sedang berproses melalui upaya pelayanan secara prima kepada masyarakat. Hal utama yang menjadi pusat perhatian adalah apa yang sebenanrnya diharapkan masyarakat dan sinergi apa yang dapat dibangun antara pemerintah dengan masyarakat melalui ruang partisipasi yang proporsional.

Dalam diskusi membahas antara lain rendahnya rasio guru PNS dengan siswa didik yang ditengarai moratorium pengangkatan PNS, minimnya tenaga kesehatan dan standar pelayanan Puskesmas. Daam kaitan ini Ichsanuri berharap moratorium pengangkatan PNS ada pengecualian dan berharap Puskesmas nantinya lebih dapat melayani kesehatan masyarakat secara langsung dari pada hanya menjadi ?pemberi rujukan?.

Menanggapi rendahnya serapan danais yang dipertanyakan Komisi II, Kepala DPPKA DIY Drs Bambang Wisnu Handoyo mengatakan jadwal pencairan anggaran yang terlalu mepet diakhir tahun menyulitkan serapan dananya. Terlebih lagi masih adanya peraturan perundang-rundangan yang mengatur pelaksanaannya bersifat tumpang tindih sehingga sangat menghambat.? Pihaknya berharap pencairan anggaran bisa dilakukakan pada awal tahun.

Hadir pada acara tersebut Kepala Kanwil BPN DIY, POLDA DIY, Kejaksaan Tinggi DIY, TAPD DIY, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Biro Umum Humas dan Protokol, Kepala Biro Organisasi, dan SKPD terkait.(m99n)

?

?

YOGYAKARTA (18/12/2015) ? Bertempat di Stadion Mandala Krida Yogyakarta dilaksanakan upacara peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional(HKSN) tingkat DIY. Bertindak selaku inspektur upacara Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda DIY Drs Sulistyo SHCN Msi dengan komandan upacara Mayor Lek Tommy Aryanto ST.

Dalam sambutan Gubernur DIY yang dibacakan Sulistyo, dikatakan bahwa peringatan HKSN mengingatkan sejarah yang terjadi 20 Desember 1948, saat tentara kolonial Belanda menyerbu Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Yogyakarta. Spontanitas seluruh lapisan masyarakat dan berbagai kekuatan rakyat begabung bahu-membahu pada peranannya masing-masing, berjuang dan bertempur melawan penjajahan. Gubernur berharap walaupun saat ini tidak lagi dalam suasana perang fisik, semangat nilai persatuan, kesatuan dan kegotong-royongan para pendahulu harus diinternalisasikan, diteladani dan dijadikan modal sosial(social capital) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. ?Modal sosial juga menjadi kekuatan dalam menghadapi persaingan antar bangsa untuk sejajar dengan bangsa lain.

Dalam upacara tersebut juga diserahkan penghargaan dan uang pembinaan tingkat DIY bekerja sama PT Arstra Internasional Daihatsu, kepada organisasi sosial berprestasi, pekerja sosial masyarakat(PSM) berprestasi, Karang Taruna berprestasi, tenaga kesejahteraan sosial Kecamatan(TKSK) berprestasi, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat(WKSBM) berprestasi serta penyerahan secara simbolik rompi kepada perkumpulan pemulung dan organisasi anti narkoba serta penyerahan bibit tanaman produktif.

Peserta upacara dan undangan meliputi instansi sipil dan TNI/ POLRI di DIY, Forkompinda DIY, Pol PP, PNS Dinas Sosial, PNS DIY, PNS Kota Yogyakarta, mahasiswa, ?pelajar dan pramuka, PMR, Komunitas Sosial dan penyangang disabilitas..(m99n)